Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon
Monica, Tiur Henny
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PERANAN MONEY CHANGER DALAM UPAYA PENCEGAHAN TPPU (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NO. 555/PID.SUS/2021/PN.SBY JO. 1023K/PID.SUS/2022) Suwardi, Suwardi; Monica, Tiur Henny; Widagdo, Tyo Putra; Panjaitan, Sondang Desiree; Maharany, Sylvana Aninditha
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 2 (2024): EDISI BULAN MEI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i2.4357

Abstract

Maraknya praktik tindak pidana pencucian uang melalui kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank/money changer di Indonesia menunjukkan perlunya adanya perhatian lebih dari pemerintah dalam mencegah dan memberantas praktik tindak pidana tersebut. Saat ini telah diberlakukan sejumlah regulasi pencegahan terjadinya TPPU oleh/melalui KUPVA BB yaitu dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank, dan aturan lainnya.
ASAS KEPASTIAN HUKUM SEBAGAI SALAH SATU TEORI HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PEMBATASAN PERKARA BAGI KURATOR DAN PENGENAAN SANKSI DALAM HAL KURATOR SEDANG MENANGANI LEBIH DARI TIGA PERKARA Monica, Tiur Henny
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8912

Abstract

Berbicara mengenai pembatasan penanganan perkara bagi seorang kurator telah diatur secara tegas pada Pasal 15 ayat (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, bahwa seorang kurator hanya boleh menangani perkara PKPU dan/atau Kepailitan paling banyak 3 (tiga) secara bersamaan dalam satu waktu. Selanjutnya terhadap pengaturan tersebut bagaimanakah ketentuan sanksi yang akan dikenakan dalam hal ternyata seorang kurator menangani lebih dari 3 (tiga) perkara?.
PELANGGARAN ASAS BUSINESS JUDGEMENT RULE YANG BERAKIBAT PADA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI PT FKS FOOD SEJAHTERA DAHULU PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD, TBK Monica, Tiur Henny
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8915

Abstract

Berbicara mengenai prinsip business judgement rule, maka prinsip ini kerap dijadikan tameng atau imunitas dalam hal pertanggungjawaban direksi atas tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan yang diambil. Tulisan ini akan membahas bagaimana pembatasan keputusan direksi yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip BJR serta didasari pada niat untuk mencari keuntungan pribadi direksi dan bukan perusahaan (bad faith), maka pada saat itulah direksi wajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pribadi, baik melalui gugatan perdata maupun laporan pidana.
Co-Authors Maharany, Sylvana Aninditha Panjaitan, Sondang Desiree Suwardi Suwardi Widagdo, Tyo Putra