Auliaurrahman
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KEKERASAN DALAM KELUARGA DI ACEH Sahara, Siti; Yuni Elisdawati; Auliaurrahman
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No Khusus (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v18iKhusus.8184

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya, sebenarnya merupakan perbuatan yang tidak wajar. Karena seorang istri juga memiliki hak-hak dan kewajiban yang tidak berbeda dengan hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang suami. Hak tersebut adalah hak untuk menikmati hidup bahagia. Korban kekerasan dalam rumah tanggga tidak banyak mendapat perlindungan hukum untuk memulihkan penyakit yang dia alami karena menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga tidak mengatur Restitusi, berbeda dengan Aceh yang menjalankan Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan adat dan adat Istiadat yang mengatur tetang Sayam Diat dan Ganti rugi bagi korban perselisihan dalam rumah tangga. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian tersebut. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui Restitusi Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Penerapan Restitusi Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Aceh. Hasil penelitian bahwa Perlindungan Bagi korban Kekerasan belum mendapatkan rasa keadiilan yang bermartabat di karenakan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 belum mengatur tentang Restitusi, berbeda dengan Aceh yang meneraapkan Qanun nomor 9 tahun 2008 yang tencantumkan sanksi Sayam, Diyat Dan ganti kerugian yang bisa di jatuhkan bagi pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga
PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN BERDASARKAN PANCASILA Auliaurrahman; Anshari, Nur; Ulfanur, Maulina
JOURNAL IURIS SCIENTIA Vol. 2 No. 2 (2024): JOURNAL IURIS SCIENTIA
Publisher : Yayasan Merassa Indonesia Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62263/jis.v2i2.38

Abstract

Tulisan ini menyoroti hukum berfungsi sebagai instrumen yang mengatur, melindungi, dan mendorong tercapainya tujuan pembangunan ekonomi kerakyatan. Namun, dalam kenyataannya, implementasi hukum dalam pembangunan ekonomi kerakyatan di Indonesia masih mempunyai berbagai rintangan. Dalam penelitian ini adalah kajian ilmu hukum berdasarkan pendekatan yuridis - normatif. Hasil Penelitian menjelaskan Dengan menjadikan Pancasila sebagai acuan, hukum dapat berperan lebih optimal dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pancasila, sebagai dasar negara, menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, regulasi ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil seperti UMKM dan koperasi adalah salah satu cara untuk mewujudkan cita-cita tersebut. This paper highlights that the law functions as an instrument that regulates, protects, and encourages the achievement of the goals of people's economic development. However, in reality, the implementation of the law in the development of the people's economy in Indonesia still has various obstacles. In this study, it is a study of legal science based on a juridical-normative approach. The results of the study explain that by using Pancasila as a reference, the law can play a more optimal role in realizing fair and sustainable economic development. Pancasila, as the basis of the state, emphasizes the importance of social justice for all Indonesia people. Therefore, economic regulations that favor small people such as MSMEs and cooperatives are one way to realize these ideals.