Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PERUMUSAN GARIS TANGGAL KAMARIAH INTERNASIONAL BERDASARKAN KONJUNGSI Anshari, Nur
Al-Qadha Vol 4 No 2 (2017): Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Publisher : IAIN LANGSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (869.243 KB) | DOI: 10.32505/qadha.v4i2.310

Abstract

Inside knowledge more develop is following with demand periode is more develop too, Islamic Internasional Calendar become is theinevitability of concentrate Islamic date in world. Of course theproblem about that will be there in a row what is the concept in use,lunar date, matla?, visible or no to hilal, conjunction be valid.Necessary discourse is too long and comprehensive inside discussformulation Internasional Islamic Calendar. That matter was neededmany people dan necessary members of religious community not toavoided with develop knowledge. We hope in this paper will bringrepresentation what the concept Internasional Islamic Calendar indiscuss in agreement reached in the world
Legalitas Baitul Mal Gampong dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin Kota Langsa Auliaurrahman, Auliaurrahman; Anshari, Nur; Rusli, Rusli
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 5, No 2 (2023): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum November
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/arbiter.v5i2.2835

Abstract

Tulisan ini mengupas tentang bagaimana legalitas Kewenangan Baitul Mal Gampong dalam memainkan perannya sebagai lembaga yang tugasnya adalah mendistribusikan zakat. pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pemberdayaan, sosialisasi, pengembangan, dan pengelolaan zakat harta wakaf, harta agama serta menjadi pengawas sesuai ketentuan syariat Islam dan bagaimana upaya dan kendala Baitul Mal Gampong terhadap masyarakat miskin di Kota Langsa. Hal tersebutlah yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. Metode penelitian yang dipakai oleh penulis adalah penelitian lapangan (field research) dimana dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Baitul Mal yang telah didirikan dan difungsikan oleh Rasulullah SAW dan dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Shiddiq, semakin tingkatkan fungsinya pada masa pemerintahan Khalifah Umar Ibn Khattab sehingga menjadi lembaga yang reguler dan permanen. Baitul Mal Gampong memiliki legalitas dalam pembentukannya yaitu Qanun Aceh No.3 Tahun 2021 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal dan Pembentukan Baitul Mal Gampong Baroh Langsa Lama diperkuat dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Baitul Mal Kota Langsa Nomor: 233/451.5/2020 tentang Susunan Organisasi Baitul Mal Gampong Baroh Langsa Lama Tahun 2020. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pengurus Baitul Mal Gampong Baroh Langsa Lama untuk menyalurkan dana yang sudah terkumpul dan masuk dalam kas Baitul Mal Gampong untuk meningkatkan ekonomi masyarakat miskin adalah sebagai berikut: Mendata Sasaran penerima zakat (Mustahiq) serta penerima Infaq dan shadaqah yang mayoritas fakir miskin yang sangat membutuhkan sehingga diperoleh data yang konkret mengenai sasaran penerima bantuan tersebut dan menyalurkan dengan cara mendatangi rumah-rumah tempat tinggal penerima bantuan dan menyerahkan langsung dalam bentuk uang. Adapun kendala yang dihadapi Baitul Mal Gampong Baroh Langsa Lama dalam meningkatkan ekonomi msyarakat miskin yaitu keterbasan dana yang terkumpul untuk disalurkan yaitu jumlah muzakki (orang yang wajib berzakat) yang jumlahnya sangat sedikit dibandingkan jumlah seluruh masyarakat gampong, jumlah orang kaya dan pengusaha yang terbatas.
The Existence and Regulation of Cyber Law: The Government's Role in Combating Digital Crime in Indonesia Auliaurrahman, Auliaurrahman; Anshari, Nur; Firdaus, Sunny Ummul
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam Vol 17 No 1 (2025): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam
Publisher : State of Islamic Institute Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/jurisprudensi.v17i1.10612

Abstract

Ideally, cyber law regulations in Indonesia should provide comprehensive protection against digital crime in line with the rapid development of information technology. However, in reality, the existing regulations still face various challenges in law enforcement and have not fully succeeded in reducing the increasing rate of digital crime. This study aims to analyze the existence and effectiveness of cyber law regulations in Indonesia and evaluate the role of the government in combating digital crime. This research employs a qualitative approach with a literature review method, involving descriptive analysis and a comparative study between Indonesian cyber regulations and international regulations. The findings indicate that although Indonesia has an adequate legal basis through the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), its implementation remains ineffective due to infrastructure limitations and lack of inter-agency coordination. Furthermore, a comparison with international regulations reveals the need for revision and policy strengthening to enhance national cybersecurity.
PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN BERDASARKAN PANCASILA Auliaurrahman; Anshari, Nur; Ulfanur, Maulina
JOURNAL IURIS SCIENTIA Vol. 2 No. 2 (2024): JOURNAL IURIS SCIENTIA
Publisher : Yayasan Merassa Indonesia Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62263/jis.v2i2.38

Abstract

Tulisan ini menyoroti hukum berfungsi sebagai instrumen yang mengatur, melindungi, dan mendorong tercapainya tujuan pembangunan ekonomi kerakyatan. Namun, dalam kenyataannya, implementasi hukum dalam pembangunan ekonomi kerakyatan di Indonesia masih mempunyai berbagai rintangan. Dalam penelitian ini adalah kajian ilmu hukum berdasarkan pendekatan yuridis - normatif. Hasil Penelitian menjelaskan Dengan menjadikan Pancasila sebagai acuan, hukum dapat berperan lebih optimal dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pancasila, sebagai dasar negara, menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, regulasi ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil seperti UMKM dan koperasi adalah salah satu cara untuk mewujudkan cita-cita tersebut. This paper highlights that the law functions as an instrument that regulates, protects, and encourages the achievement of the goals of people's economic development. However, in reality, the implementation of the law in the development of the people's economy in Indonesia still has various obstacles. In this study, it is a study of legal science based on a juridical-normative approach. The results of the study explain that by using Pancasila as a reference, the law can play a more optimal role in realizing fair and sustainable economic development. Pancasila, as the basis of the state, emphasizes the importance of social justice for all Indonesia people. Therefore, economic regulations that favor small people such as MSMEs and cooperatives are one way to realize these ideals.