Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.827
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MLJ JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN UNES Journal of Swara Justisia At-Tanwir Law Review Constitution Journal Law & Social Justice Journal
Ibrahim, Vicky
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : MLJ

 1 
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN DI WILAYAH HUKUM POLRES GORONTALO UTARA Ibrahim, Vicky; Hasan, Yeti S.
Maleo Law Journal Vol. 8 No. 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v8i2.6095

Abstract

The objectives of this study are (1) to find the law enforcement of a criminal act of joint assault by beatings under the Criminal Code (KUHP), and (2) to determine the law enforcement of a criminal act of joint assault by beatings in the jurisdiction of the North Gorontalo Sub-regional Police. This study employs a qualitative research method, which aims at certain objects systematically, correctly, and accurately describing the phenomena that occur in the field. The results of this study indicate that (1) the occurrence of the criminal act of joint assault by beatings in North Gorontalo Sub-regional Police has internal and external factors from the perpetrators themselves, (2) the hard work of the North Gorontalo Sub-regional Police in Preventive/pre-aggressive efforts and repressive efforts in law enforcement against the criminal act of joint assault by beatings. The Preventive/proactive work at the community level and by government agencies is through legal advice or socialization. At the same time, the North Gorontalo Sub-regional Police conducts repression in the form of applicable criminal law. In this article, the effort of the North Gorontalo Sub-regional Police begins with investigation and cooperation with related agencies and leads to the application or enforcement of criminal law, namely Article 170 of the Criminal Code.
PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEJAHATAN PERJUDIAN ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KABUPATEN GORONTALO UTARA Ibrahim, Vicky; S. Hasan, Yeti
Maleo Law Journal Vol. 9 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v9i1.7341

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Penerapan Hukum Terhadap Tindak Kejahatan Perjudian Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Kabupaten Gorontalo Utara (2) Faktor penghambat Penerapan Hukum Terhadap Tindak Kejahatan Perjudian Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Kabupaten Gorontalo Utara. Metode yang digunakan penulis dalam Penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum Normatif-Empiris penelitian hukum ini merupakan jenis yang menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara, dan suvei. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disusun oleh penulis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1). Pertama, upaya pencegahan yang dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat dan pemblokiran situs-situs terindikasi judi online. Kedua, penegakan hukum yang dilakukan dengan menindak tegas pelaku kejahatan judi online. (2). Faktor penghambat Substansi Hukum, Sturuktur Hukum dan Budaya Hukum Peran Kepolisian Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Perjudian Online (1) Agar pihak Kepolisian di Provinsi Gorontalo meningkatkan sosialisasi tentang dampak negatif judi online melalui seminar dan kampanye media sosial. (2) Substansi hukum perlu diperjelas dengan definisi dan sanksi tegas. Koordinasi antar lembaga penegak hukum harus ditingkatkan melalui tim khusus yang melibatkan Kepolisian, Bareskrim, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Masyarakat juga perlu diedukasi tentang bahaya judi online melalui kampanye kesadaran hukum dengan tokoh masyarakat untuk mendorong partisipasi dalam penegakan hukum
Tinjauan Yuridis Terhadap Dampak Kebijakan Pemekaran Desa Pada Aspek Pelayanan Publik Didesa Buko Selatan Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Ibrahim, Vicky; Gubali, Agustina Waty
Maleo Law Journal Vol. 9 No. 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v9i2.9004

Abstract

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris atau jenis penelitian Non Doktrinal yaitu pendekatan dari segi fakta peristiwa hukum yang terjadi ditengah tengah masyarakat. Tujuan penelitian (1).Untuk megetahui Dampak Kebijakan Pemekaran Desa Pada Aspek Pelayanan Publik Di Desa Buko Selatan (2).Untuk mengetahui Faktor yang menghambat Kebijakan Pemekaran Desa Pada Aspek Pelayanan Publik Di Desa Buko Selatan. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa: (1).Dampak Kebijakan Pemekaran Desa Pada Aspek Pelayanan Publik Di Desa Buko Selatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dipengaruhi oleh tiga aspek yaitu yang pertama Pelayanan Administrasi Publik yang adianggap belum memadai yang kedua Pengambilan Kebijakan Publik yang tidak sesuai yang diakibatkan belum tersusunya struktur organisasi perangkat desa dan yang ketiga adalah Pembangunan Sarana Publik yang belum sempurna masih banyak kekurangan dari segi sarana dan prasarana yang ada (2). Faktor yang menghambat Kebijakan Pemekaran Desa Pada Aspek Pelayanan Publik Di Desa Buko Selatan ada tiga yaitu Sumberdaya manusia Pelayanan Administrasi Publik belum lengkap dalam melakukan pelayanan publik dan yang kedua adalah Sarana dan prasarana Pelayanan yang dianggap belum lengkap sehingga masih banyak pelayanan yang terhambat serta sulitnya Penetapan kebijakan pembangunan yang ada hal ini tentunya diperlukan kesadaran dalam hal ini pemangku kebijakan di Desa Buko Selatan untuk mempercepat pembangunan dari segi SDM maupun sarana dan perasarana. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1).Kebijakan Pemekaran Desa Pada Aspek Pelayanan Publik Di Desa Buko seharusya mendapatkan perhatian serius pemerintah setempat untuk memperjelas kebutuhan masyarakat (2).Harus dilakukan restruktur pada organ pelayanan didesa tersebut agar masyarakat tidak menjadi kendala dalam pelayanan publik
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: PERBANDINGAN KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 Ibrahim, Vicky
Maleo Law Journal Vol. 10 No. 1 (2026): Volume 10, Nomor 1, April 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v10i1.10892

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berdasarkan KUHP terbaru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; (2) untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban KDRT dalam kedua instrumen hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pengaturan dalam KUHP terbaru masih bersifat umum dan belum mampu mengakomodasi secara menyeluruh kompleksitas KDRT, khususnya terkait relasi kuasa dan kondisi psikologis korban, meskipun tetap dapat digunakan sebagai dasar hukum umum; (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai lex specialis memberikan perlindungan yang lebih komprehensif dengan mengatur jenis-jenis kekerasan serta mekanisme perlindungan korban yang mencakup aspek preventif, represif, dan rehabilitatif, sehingga lebih responsif dan berpihak pada korban. Berdasarkan hasil tersebut, penulis menyarankan: (1) agar aparat penegak hukum mengedepankan penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam penanganan kasus KDRT serta meningkatkan pemahaman terhadap perspektif gender dan relasi kuasa dalam rumah tangga; (2) agar pemerintah dan masyarakat memperkuat upaya preventif melalui edukasi, sosialisasi, serta peningkatan layanan perlindungan korban, disertai pembaruan hukum pidana yang lebih responsif terhadap kekerasan berbasis gender guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan keadilan yang substantif
Co-Authors Ekwanto, Endah Rizki Ekwanto, Endahrizki Gubali, Agustina Waty Hasan, Yeti Hasan, Yeti S. Ilham Ilham Mamu, Karlin Z Nur Lazimatul Hilma Sholehah Pade, Sri Rahayu Lestari Parmin Ishak Rizki Ekwanto, Endah S. Hasan, Yeti