Syahputra, Rifky Justicyo
Unknown Affiliation

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Analisis Yuridis Tanggung Jawab Negara (State Responsibility) Terhadap Serangan Siber Oleh Aktor Non-Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional Syahputra, Rifky Justicyo; Triadi, Irwan
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 2 (2025): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The digital era has increased global dependence on cyber infrastructure, yet it has also created vulnerabilities to transnational cyberattacks. This phenomenon becomes legally complex when attacks are carried out by non-state actors, raising fundamental questions about the accountability of the state from which such attacks originate. This research aims to analyze the application of the principle of state responsibility in international law, particularly concerning how the actions of non-state actors can be attributed to a state. Furthermore, this study identifies the fundamental juridical challenges in the process of evidence-gathering and law enforcement against states suspected of involvement or negligence. Using a normative legal research method with a statute approach and a case study approach, this article examines primary and secondary legal sources such as the Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA), the UN Charter, and relevant doctrines including the Tallinn Manual 2.0. The findings indicate that the attribution standard based on 'effective control' is difficult to meet in the context of anonymous and decentralized cyberattacks. Consequently, the focus of responsibility shifts to the breach of the due diligence obligation, where a state can be held accountable if proven negligent in preventing or responding to malicious cyber activities from its territory. Nevertheless, significant challenges remain in terms of technical evidence and the limitations of effective, non-escalatory international enforcement mechanisms
Analisis Kasus PT Perkebunan dan Pertanian Vs PT Usaha Perkebunan dan Dagang Para Sawita NO.463 PK/PDT/2009 Tanggal 19 Juli 2010 Sambarana, Ilyasa Laits; Aritonang, Christian Daniel; Syahputra, Rifky Justicyo; Yayitarina, Dwi Desi
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum benda adalah cabang hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban yang berhubungan dengan benda, termasuk benda bergerak dan benda tidak bergerak. Hukum benda meliputi pengertian benda, sumber hukum benda, asas-asas hukum benda, dan macam-macam benda. Dan dalam hukum benda seringkali terjadi kasus-kasus sengketa lahan, fenomena tersebut sudah diatur dalam perundangan. Ada beberapa perundang-undangan yang dapat digunakan, seperti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Hak Atas Tanah, yang dimana isinya mengenai pendaftaran tanah dijelaskan bahwa tujuan Pendaftaran tanah yaitu, untuk (i) memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, (ii) untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk Pemerintah agar dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan-perbuatan hukum sehubungan dengan tanah dan rumah susun, dan (iii) untuk dapat terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Dalam putusan yang kami angkat merupakan kasus tumpang tindih yang dilakukan antara PT. Perusahaan Perkebunan Dan Pertanian (PT.PPP) dan PT. Usaha Perkebunan & Dagang Para Sawita (PT.PARA SAWITA)
Efektivitas Program Pemerataan Pembangunan Sekolah terhadap Fasilitas Pendidikan Sambarana, Ilyasa Laits; Syahputra, Rifky Justicyo; Lubis, Yasmin Arinda; Hisan, Yasmin Fakhira Khairatun; Zammara, Aurel Meidina; Deswert, Daniel Justin Jeconia; Suprobo, Farrel Rajendra; Faqih, Muhammad Zibran; Tarina, Dwi Desi Yayi
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerataan pembangunan dalam aspek pendidikan bertujuan untuk melihat apakah kualitas pendidikan di Indonesia sudah setara antara di kota dan di desa. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan seluruh warga Negara Indonesia mendapat fasilitas pendidikan berupa sekolah yang layak dan berkualitas. Kualitas pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang nantinya akan membentuk peradaban yang tinggi. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang dilaksanakan melalui wawancara semi-terstruktur untuk mendapat informasi terkait pembangunan yang dilakukan dan melakukan observasi ke tempat penelitian secara langsung untuk meninjau adanya ketidaksetaraan dalam infrastruktur yang ada. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa adanya kerusakan sekitar 75% dalam infrastruktur dan sarana yang minim di SDN Mulyajaya 1 Karawang, hal ini menunjukkan bahwa belum maksimalnya alokasi dana bantuan dari dinas pendidikan ke sekolah-sekolah, terkhusus sekolah yang berada di lingkungan desa.
Analisis Kontrak Kerja Sama Usaha antara Arnold Widjaja, Christian Putranto, dan Islamiyah Citra Kumoro, Muhammad Damar Setyo; Suprobo, Farrel Rajendra; Syahputra, Rifky Justicyo; Sulastri, Sulastri
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kontrak Perjanjian Kerjasama Usaha antara Arnold Widjaja, Christian Putranto, dan Islamiyah Citra, dengan fokus pada kesesuaian anatomi kontrak berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak tersebut secara umum telah memenuhi struktur dasar kontrak, seperti pembukaan, pernyataan dan jaminan, syarat-syarat dan ketentuan umum, serta klausul-klausul khusus. Namun, terdapat kelemahan dalam klausul pembagian tanggung jawab dan penyelesaian sengketa, yang memerlukan pengaturan lebih rinci untuk mengurangi potensi konflik. Penelitian ini memberikan rekomendasi praktis untuk memperkuat kontrak dengan memperjelas pembagian tanggung jawab dan mekanisme arbitrase, guna meningkatkan kepastian hukum.