Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Sambarana, Ilyasa Laits
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Analysis of the Phenomenon of Papuan Armed Criminal Conflict Against Indonesian Sovereignty Zammara, Aurel Meidina; Darmawan, Abqary Faraz; Kumoro, M Damar Setyo; Sambarana, Ilyasa Laits; Damareka, M Darrell; Aulia, Padla Zan Putri; Amalia, Firda; S, Debby Nauly Rafeyfa; Veronica, Ester; W, Yuliana Yuli; Suprima, Suprima; Mulyadi, Mulyadi; Maulinda, Rerin
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 8, No 1 (2024): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v8i1.6291

Abstract

This article discusses the phenomenon of Armed Criminal Groups (KKB) in Papua and the influence of their existence on the sovereignty of the Indonesian state. The background of this research is based on curiosity about the impact of the Papuan KKB on state sovereignty. The purpose of this study is to find out whether the existence of the Papuan KKB affects the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia and how steps can be taken to resolve this problem. The research method used is a quantitative approach, where data is collected using questionnaires that are distributed to resource persons and then the results are analyzed through questionnaire diagrams. This study aims to provide a clear and objective picture of the current situation and how it impacts the country's sovereignty. The results showed that the phenomenon of the Papuan KKB had an impact that threatened the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia. These findings demonstrate the importance of taking this issue seriously and strategically by the Indonesian government. This research is expected to be a reference in decision making and policy formulation related to the issue of Papuan KKB.
TINJAUAN YURIDIS: PENERAPAN KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) DALAM PEMUTUSAN KONTRAK KERJA AKIBAT COVID-19 Silaban, Christian Joseph; Sambarana, Ilyasa Laits; Santika, Syahirah Rafah; Suharno, Rayhan Algiffari; Deswert, Daniel Justin Jeconia; Ardiansyah, Aldizar Fikri; PramestiPramesti, Febrina Dwi; Kadafi, Alifio; Rizkianti, Wardani
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i10.7796

Abstract

The COVID-19 pandemic has introduced new challenges in various aspects, including employment relations. One significant issue is the use of force majeure clauses by companies in the termination of employment contracts. This study aims to analyze the legal implications of applying force majeure in employment contract terminations triggered by the COVID-19 pandemic, as well as its impact on workers’ rights. In this context, companies often argue that the pandemic constitutes an uncontrollable event that qualifies as force majeure, thus legitimizing contract terminations. However, the application of force majeure raises legal questions regarding the protection of workers’ rights, including compensation and other benefits. The study finds that the use of force majeure in cases of employment termination due to COVID-19 requires careful legal interpretation, as not all terminations during the pandemic can be classified under force majeure. These findings highlight the importance of clear legal guidelines and balanced protection between corporate interests and workers’ rights in times of crisis. Therefore, the results of this study are expected to contribute to a more comprehensive legal understanding of force majeure in the context of employment contract terminations due to extraordinary circumstances. Pandemi COVID-19 telah memunculkan tantangan baru dalam berbagai aspek, termasuk hubungan kerja. Salah satu isu yang signifikan adalah penggunaan klausul force majeure oleh perusahaan dalam pemutusan kontrak kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis penerapan force majeure dalam pemutusan kontrak kerja yang dipicu oleh pandemi COVID-19, serta dampaknya terhadap hak-hak pekerja. Dalam konteks ini, perusahaan seringkali berargumen bahwa pandemi merupakan peristiwa di luar kendali yang memenuhi syarat force majeure, sehingga pemutusan kontrak kerja dianggap sah. Namun, penerapan force majeure ini menimbulkan pertanyaan hukum terkait perlindungan hak-hak pekerja, termasuk hak atas kompensasi dan tunjangan lainnya. Studi ini menemukan bahwa penerapan force majeure dalam kasus pemutusan hubungan kerja akibat COVID-19 memerlukan interpretasi hukum yang hati-hati, karena tidak semua kasus pemutusan kontrak kerja selama pandemi dapat dikategorikan sebagai force majeure. Temuan ini menyoroti pentingnya adanya pedoman hukum yang jelas dan perlindungan yang seimbang antara kepentingan perusahaan dan hak-hak pekerja dalam situasi krisis seperti pandemi. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman hukum yang lebih komprehensif mengenai force majeure dalam konteks pemutusan kontrak kerja akibat kondisi luar biasa.
Analisis Kasus PT Perkebunan dan Pertanian Vs PT Usaha Perkebunan dan Dagang Para Sawita NO.463 PK/PDT/2009 Tanggal 19 Juli 2010 Sambarana, Ilyasa Laits; Aritonang, Christian Daniel; Syahputra, Rifky Justicyo; Yayitarina, Dwi Desi
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum benda adalah cabang hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban yang berhubungan dengan benda, termasuk benda bergerak dan benda tidak bergerak. Hukum benda meliputi pengertian benda, sumber hukum benda, asas-asas hukum benda, dan macam-macam benda. Dan dalam hukum benda seringkali terjadi kasus-kasus sengketa lahan, fenomena tersebut sudah diatur dalam perundangan. Ada beberapa perundang-undangan yang dapat digunakan, seperti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Hak Atas Tanah, yang dimana isinya mengenai pendaftaran tanah dijelaskan bahwa tujuan Pendaftaran tanah yaitu, untuk (i) memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, (ii) untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk Pemerintah agar dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan-perbuatan hukum sehubungan dengan tanah dan rumah susun, dan (iii) untuk dapat terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Dalam putusan yang kami angkat merupakan kasus tumpang tindih yang dilakukan antara PT. Perusahaan Perkebunan Dan Pertanian (PT.PPP) dan PT. Usaha Perkebunan & Dagang Para Sawita (PT.PARA SAWITA)
Efektivitas Program Pemerataan Pembangunan Sekolah terhadap Fasilitas Pendidikan Sambarana, Ilyasa Laits; Syahputra, Rifky Justicyo; Lubis, Yasmin Arinda; Hisan, Yasmin Fakhira Khairatun; Zammara, Aurel Meidina; Deswert, Daniel Justin Jeconia; Suprobo, Farrel Rajendra; Faqih, Muhammad Zibran; Tarina, Dwi Desi Yayi
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerataan pembangunan dalam aspek pendidikan bertujuan untuk melihat apakah kualitas pendidikan di Indonesia sudah setara antara di kota dan di desa. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan seluruh warga Negara Indonesia mendapat fasilitas pendidikan berupa sekolah yang layak dan berkualitas. Kualitas pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang nantinya akan membentuk peradaban yang tinggi. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang dilaksanakan melalui wawancara semi-terstruktur untuk mendapat informasi terkait pembangunan yang dilakukan dan melakukan observasi ke tempat penelitian secara langsung untuk meninjau adanya ketidaksetaraan dalam infrastruktur yang ada. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa adanya kerusakan sekitar 75% dalam infrastruktur dan sarana yang minim di SDN Mulyajaya 1 Karawang, hal ini menunjukkan bahwa belum maksimalnya alokasi dana bantuan dari dinas pendidikan ke sekolah-sekolah, terkhusus sekolah yang berada di lingkungan desa.
Co-Authors Ardiansyah, Aldizar Fikri Aritonang, Christian Daniel Aulia, Padla Zan Putri Damareka, M Darrell Darmawan, Abqary Faraz Deswert, Daniel Justin Jeconia Dwi Desi Yayi Tarina Faqih, Muhammad Zibran Firda Amalia Hisan, Yasmin Fakhira Khairatun Kadafi, Alifio Kumoro, M Damar Setyo Lubis, Yasmin Arinda Maulinda, Rerin Mulyadi Mulyadi PramestiPramesti, Febrina Dwi Rizkianti, Wardani S, Debby Nauly Rafeyfa Santika, Syahirah Rafah Silaban, Christian Joseph Suharno, Rayhan Algiffari Suprima Suprobo, Farrel Rajendra Syahputra, Rifky Justicyo Veronica, Ester Yuliana Yuli Wahyuningsih Zammara, Aurel Meidina