Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Studia Legalia SEMNASTERA (Seminar Nasional Teknologi dan Riset Terapan)
Zhafirah, Alya
Unknown Affiliation
Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
TRANSFORMASI DIGITAL PUBLIC INFRASTRUCTURE DI INDONESIA: ANALISIS KOMPARATIF DENGAN ZAMBIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Wenggar Adibhaskara, Benedictus; Winayani , Made Rika; Safira Saragih , Angela Audreana Artha; Zhafirah, Alya; Simanungkalit, Lusiana Novalia
Journal of Studia Legalia Vol. 6 No. 1 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Transformasi digital dalam pelayanan publik menjadi kebutuhan mendesak di era Society 5.0, namun implementasi Digital Public Infrastructure (DPI) di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan regulatoris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka kebijakan DPI Indonesia melalui studi komparatif dengan Zambia, serta mengidentifikasi solusi hukum untuk mengatasi hambatan dalam penerapannya. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum, penelitian ini mengkaji regulasi terkait pelayanan publik digital dan konsep DPI dalam konteks Hukum Administrasi Negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki fondasi regulasi seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, masih terdapat kekosongan regulasi spesifik tentang DPI sebagai sistem terintegrasi lintas sektoral. Studi kasus Zambia memperlihatkan pentingnya lembaga koordinasi terpusat seperti SMART Zambia Institute, platform terintegrasi "ZamPortal", dan sistem identitas digital biometrik yang berhasil meningkatkan efisiensi layanan publik hingga 0,9-1,1% PDB. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi komprehensif tentang DPI, penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan literasi digital masyarakat, dan penerapan prinsip good governance dalam transformasi digital. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan kerangka hukum yang mendukung implementasi DPI yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pelayanan pemerintahan digital Indonesia. Kata Kunci: Pembangunan Pelayanan Publik Digital, Transformasi Digital, Hukum Administrasi Negara, E-Government, Pelayanan Publik Digital ABSTRACT Digital transformation in public services has become an urgent need in the Society 5.0 era, yet the implementation of Digital Public Infrastructure (DPI) in Indonesia still faces various structural and regulatory challenges. This research aims to analyze Indonesia's DPI policy framework through a comparative study with Zambia and identify legal solutions to overcome implementation barriers. Using normative legal research methods with statutory, conceptual, and comparative law approaches, this study examines regulations related to digital public services and DPI concepts such as Law No. 25/2009 on Public Services and Presidential Regulation No. 95/2018 on SPBE, there remains a regulatory gap regarding DPI as an integrated cross-sectoral system. The Zambia case study demonstrates the importance of centralized coordination institutions like the SMART Zambia Institute, the integrated "ZamPortal" platform, and biometric digital identity systems that successfully improved public service efficiency by 0.9-1.1% of GDP. This research recommends establishing comprehensive DPI regulations, strengthening institutional coordination, enhancing public digital literacy, and implementing good governance principles in digital transformation. These findings contribute to developing a legal framework that supports inclusive, sustainable DPI implementation aligned with principles of transparency, accountability, and public participation in Indonesia's digital government services. Keyword: Digital Public Infrastructure, Digital Transformation, State Administrative Law, E-Government, Digital Public Services
Analisis Kasus Penggelapan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia: Tinjauan terhadap Putusan Mahkamah Agung Hosnah, Asmak UI; Shidqi, Arfina; Zhafirah, Alya
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia, Penggelapan adalah Tindak Pidana yang terjadi ketika seseorang yang dengan sengaja menguasai barang milik orang lain yang dipercayakan kepadanya dengan maksud untuk menguasai barang tersebut, secara melawan hukum atau tanpa izin pemiliknya. Tindak Pidana penggelapan diatur dalam pasal 372 hingga pasal 377 KUHP (Kitab Undang - Undang Hukum pidana). Dalam kasus penggelapan yang dapat ditinjau dari Prespektif putusan Mahkamah Agung terdapat berbagai bagian-bagian dasar yang menjadi focus utama analisis. Putusan Mahkamah Agung menerapkan hukum terkait dengan penggelapan, Mempertimbangkan unsur-unsur yang terpenuhi untuk menyatakan seseorang bersalah atas tindakan pidana tersebut. Pengadilan juga harus memperhitungkan bukti-bukti, memastikan kekuatan bukti yang cukup untuk membukikan adanya Penggelapan. Putusan Mahkamah Agung juga harus mempertimbangkan prinsip keadilan dalam pengambilan keputusan tersebut, memastikan proses pengadilan berlangsung secara adil terhadap semua pihak yang terlibat. Perkembangan terhadap putusan hukum pidana juga diperhatikan dengan bagaimana putusan tersebut dapat menjadi panduan bagi penegak hukum. Dan bagaimana perkembangan Interpretasi Hukum mempengaruhi perkembangan hukum pidana secara luas. Dengan pertimbangan aspek-aspek ini secara menyeluruh, putusan Mahkamah Agung memberikan gambaran yang Komprehensif tentang Kasus Penggelapan dan Sistem Hukum Pidana Indonesia. Dalam analisis ini bertujuan untuk memahami tentang Kasus Penggelapan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia, dengan memfokuskan pada tinjauan terhadap putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Analisis ini dilakukan melalui pendekatan Interpretasi terhadap peraturan Hukum yang mengatur Tindak Pidana Penggelapan. Fokus analisis yang mencakup Identifikasi unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk tindsk pidsns penggelapan, termasuk aspek-aspek seperti obyek penggelapan, subyek, dan tujuan dari tindakan penggelapan. Selain itu, putusan Mahkamah Agung menegaskan pentingnya Integritas Hukum dan Keadilan dalam menangani kasus Penggelapan.
LUBUK LARANGAN: AN ANALYSIS OF CULTURAL AND SPACIAL APPROACHES INCORPORATING CULTURAL AWARENESS IN FLOOD DISASTER MITIGATION EFFORTS IN BAHOROK Nainggolan, William Jordan; Siwi, Riri Putri; Faturrahman, Rifki; Zhafirah, Alya; Br. Tarigan, Putri Yola Endayanti; Febryani, Ayu
JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL Vol. 17 No. 2 (2025): JUPIIS (JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL) DECEMBER
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/jupiis.v17i2.61755

Abstract

Bahorok Subdistrict is one of the subdistricts in Langkat Regency, North Sumatra, known for the Bahorok River, which has experienced flooding in 2003, 2015, and most recently in 2023. Given this, natural disasters such as flooding pose a crucial risk to the sustainability of tourism in Bahorok Subdistrict if mitigation efforts are not planned effectively. Therefore, this study aims to analyze the implementation of*lubuk larangan* as a flood disaster mitigation effort in Bahorok Subdistrict, examine the cultural approach with cultural awareness appliedto *lubuk larangan* as a flood disaster mitigation strategy, and analyze spatial factors that need to be considered in developing flood disaster mitigation strategies in Bahorok Subdistrict. This research explores the role of *lubuk larangan* as a cultural and spatial approach in flooddisaster mitigation in Bahorok Subdistrict, Langkat Regency, North Sumatra. It employs a mixed-methods approach with an embeddeddesign, combining qualitative and quantitative strategies. Data were collected through participant observation and questionnaires distributed to 60 respondents around the Bahorok River. Qualitative analysis was conducted through ethnographic interviews, domain analysis, and taxonomy, while quantitative analysis used descriptive statistical tests and Geographic Information System (GIS) to produce spatial maps related to flood potential. The study found that the implementation of *lubuk larangan*, initiated by local communities, is effective in preserving river ecosystems and serves as a form of non-structural disaster mitigation. The community's cultural awareness of *lubuklarangan* is still at the level of cultural consideration. Spatial factors such as topography, land slope, and land use are also crucial indeveloping flood mitigation strategies. The findings are expected to contribute significantly to river conservation efforts and community safety around the Bahorok River. Key words: Cultural, Spatial, Mitigation, Flood, Bahorok
BAURAN PEMASARAN PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) SAYUR LANGIT PRODUK KACANG EDAMAME ORGANIK DI KOTA SUKABUMI Afriyadi, Rudy; Zhafirah, Alya
SEMNASTERA (Seminar Nasional Teknologi dan Riset Terapan) Vol 7 (2025)
Publisher : SEMNASTERA (Seminar Nasional Teknologi dan Riset Terapan)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, manusia tidak terlepas dari usaha memenuhi kebutuhan primer, salahsatunya adalah kebutuhan pangan. Pangan menjadi hal yang sangat penting untuk menunjang keberlangsungan hidup, baikdari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Kacang edamame organik merupakan salah satu produk pangan yang semakindiminati karena memiliki nilai gizi tinggi, rasa yang khas, serta diproduksi dengan sistem pertanian ramah lingkungan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan bauran pemasaran yang dilakukan UMKM Sayur Langit di KotaSukabumi, kendala-kendala yang dihadapi, serta solusi dalam penerapan bauran pemasaran. Metode penelitian yangdigunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa UMKM Sayur Langit menerapkan bauran pemasaran 4P yaitu Product, Price, Place, danPromotion. Penerapan yang dilakukan berupa kombinasi antara kualitas produk dan penetapan harga, produk dan strategipromosi, serta produk dengan distribusi. Adapun kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan promosi digital danjaringan distribusi yang masih terbatas. Untuk mengatasi hal tersebut, UMKM Sayur Langit berupaya memperluas jaringanpemasaran dan meningkatkan strategi promosi melalui media sosial agar produk edamame organik semakin dikenalmasyarakat luas.Kata Kunci: Bauran Pemasaran
Co-Authors Afriyadi, Rudy Ayu Febryani Br. Tarigan, Putri Yola Endayanti Faturrahman, Rifki Hosnah, Asmak UI Nainggolan, William Jordan Safira Saragih , Angela Audreana Artha Shidqi, Arfina Simanungkalit, Lusiana Novalia Siwi, Riri Putri Wenggar Adibhaskara, Benedictus Winayani , Made Rika