Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Transparansi Hukum Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
Nur Hidayani Alimuddin
Unknown Affiliation
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
EFEKTIVITAS PERADILAN PIDANA SECARA ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI COVID-19 Jusafri; Nur Hidayani Alimuddin; Riezka Eka Mayasari; Retno Sari Dewi
Transparansi Hukum Vol. 6 No. 2 (2023): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v6i2.4889

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengetahui dan memahami pelaksanaan proses peradilan pidana elektronik dan efektifitasnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang untuk mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran masalah yang lengkap, jelas dan mendalam secara cermat sehingga diperoleh hasil yang menjadi sasaran dan tujuan penelitian ini. Persidangan elektronik dimulai dari tahap persiapan sidang, pembacaan dakwaan dan keberatan atas dakwaan, pembelaan, replik dan duplik, pemeriksaan saksi, ahli dan terdakwa, pemeriksaan alat bukti, putusan dan pemberitahuan putusan. Rangkaian acara yang menjadi pedoman dan dilaksanakan oleh pengadilan dalam persidangan perkara pidana. Uji coba peradilan elektronik sudah berjalan efektif, meski ada kendala seperti ketidakstabilan jaringan. Namun secara keseluruhan persidangan tetap dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik. Kata Kunci : Elektronik; Peradilan Pidana ; Covid-19
Integrated Criminal Policy: Pelaksanaan Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi Pasca Kepres Nomor 12 Tahun 2020 Jusafri Jusafri; Nur Hidayani Alimuddin; Faisal Herisetiawan Jafar
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 2 (2022): Juni: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v1i2.3412

Abstract

The criminal acts of corruption that occurred against funds for dealing with the Covid-19 pandemic raise the question of whether the death penalty can be applied to perpetrators of criminal acts of corruption. The aim of this research is to see the potential for applying the death penalty in cases of criminal acts of corruption with integrated criminal policy after the issuance of Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 12 of 2020 concerning the Determination of Non-Natural Disasters for the Spread of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) As a National Disaster. This research is normative legal research based on data collection, namely literature study and using a legal approach and theoretical approach in studying the issues in this research. The death penalty cannot be implemented or threatened against perpetrators of criminal acts of corruption regarding funds for dealing with the Covid-19 based on Presidential Decree 12/2020 considering the differences in the phrases "natural disasters", "social disasters" and "non-natural disasters" in the Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management. So "non-natural disaster" cannot be interpreted as a specific situation as explained in Article 2 Paragraph 2 of the Corruption Eradication Law. The presidential decree above is the government's social policy in dealing with the Covid-19 pandemic but cannot be interpreted as part of criminal law policy and integrated criminal law policy.
Sosialisasi Pencegahan Narkoba di Desa Iwoimopuro Kecematan Wolo: Pengabdian Nurul; Rifka Muliana; Putri Astin; Jusafri; Nur Hidayani Alimuddin
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 1 (Juli 2025 -
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i1.2086

Abstract

Indonesia saat ini berada dalam situasi darurat narkoba, ditandai dengan meningkatnya prevalensi penyalahgunaan narkoba yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk pelajar. Di lembaga pemasyarakatan, kasus narkoba mendominasi hingga 50% penghuni, mencerminkan peredaran narkoba yang meluas dan terorganisir, bahkan melibatkan jaringan internasional. Bahaya penyalahgunaan narkoba mencakup dampak kesehatan, mental, dan sosial yang signifikan, serta meningkatkan risiko ketergantungan. Narkotika dibagi menjadi tiga golongan:Golongan I: Narkotika yang hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah dan memiliki potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan.Golongan II: Narkotika yang memiliki manfaat medis terbatas sebagai pilihan terakhir dalam terapi dan pengembangan ilmu.Golongan III: Narkotika dengan khasiat medis yang umum digunakan dalam terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi memiliki potensi ketergantungan yang lebih ringan, seperti kodein. Narkotika juga dibedakan berdasarkan proses pembuatannya, yaitu narkotika alami (yang berasal langsung dari tumbuhan seperti ganja dan opium), narkotika semisintetis, dan narkotika sintetis. Di Desa Iwoimopuro, dilakukan sosialisasi edukasi hukum dan bahaya narkotika untuk mengurangi prevalensi sejak usia dini. Program ini mencakup persiapan materi, ceramah, diskusi interaktif.
Co-Authors Faisal Herisetiawan Jafar Jusafri Jusafri Jusafri Mayasari, Riezka Eka Nurul Putri Astin RETNO SARI DEWI Rifka Muliana