Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Bisnis Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
Erwinta, Poppilea
Unknown Affiliation
Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Problematika Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah sebagai Dampak Penetapan Pilkada Serentak Tahun 2024 Pratama, Alfani Aldi; Nur, Insan Tajali; Erwinta, Poppilea
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 01 (2024): Artikel Riset Januari 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i01.3531

Abstract

Struktur pemerintahan di Indonesia terbagi menjadi provinsi, kabupaten, dan kota, diatur oleh UUD 1945. Pilkada diselenggarakan untuk memilih kepala daerah. Mulai 2024, Pilkada akan serentak demi efisiensi dan untuk mencegah konflik. Namun, kepala daerah yang habis masa jabatan menjelang Pilkada 2024 tidak dapat dipilih kembali hingga November 2024. Pasal 201 ayat (10) dan (11) UU Pilkada mengatur pengangkatan Penjabat Kepala Daerah saat kekosongan jabatan terjadi. Namun, mekanisme pengangkatan dianggap tidak demokratis dan mengundang kontroversi. Pentingnya memperbaiki mekanisme ini untuk lebih melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah. Peneliti dalam penelitian ini menerapkan metode pendekatan doctrinal atau doctrinal research yaitu pengarahan pada kumpulan norma guna menyasar penelitian melalui analisis norma yang dalam pelaksanaannya secara kualitatif dan berdasar pada studi kepustakaan. Objek penelitian dikaji berdasarkan asas dalam ilmu hukum. Hasil penelitian ialah Pentingnya pengisian jabatan negara dalam pemerintahan daerah untuk menjaga pelaksanaan organisasi negara, administrasi pemerintahan, dan ruang sosial masyarakat. Penunjukan penjabat kepala daerah dapat mengakibatkan sentralisasi kekuasaan, tergerusnya partisipasi masyarakat, dan kemunduran kedaulatan rakyat. Diperlukan prinsip demokrasi yang transparan dan partisipatif dalam penunjukan pejabat negara. Sehingga dari alur penelitian diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa tidak terwujudnya demokrasi dalam penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat hal ini dapat dilihat dari mekanismenya yang tidak terdapatnya proses musyawarah-mufakat maupun konsep perwakilan sebagai unsure demokrasi di Indonesia serta berbagai permasalahan-permasalahan di daerah terhadap penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah oleh pemerintah pusat.
Law Journal Pentingnya Mempertimbangkan Keadaan Memberatkan dalam Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN.Smr Limbong, Tiur Vila Delvia; Apriyani, Rini; Erwinta, Poppilea
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 17 No. 2 (2025): AGUSTUS
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v17i2.3514

Abstract

Latar Belakang: Penelitian ini membahas isu utama yaitu pentingnya mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dalam suatu putusan khususnya dalam putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN.Smr dikarenakan dalam putusan tersebut terdakwa telah melakukan tindak pidana pada tahun 2016, lalu melakukan tindak pidana kembali pada tahun 2023. Metode Penelitian: Posisi Penelitian ini adalah menganalisis dari regulasi mengenai penjatuhan hukuman bagi terdakwa melalui pendekatan penelitian hukum normatif atau doktrinal yaitu penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif . Hasil Penelitian: Hal ini menjadi masalah dikarenakan hukuman yang di berikan tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera pada pelaku. Kesimpulan: Tulisan ini mengkaji bagaimana pentingnya mempertimbangkan lebih dalam mengenai keadaan yang memberatkan dalam suatu putusan yang di kaji dari teori keadilan dan efek jera bagi pelaku. Temuan utama dalam penelitian ini adalah kurangnya perluasan dalam regulasi mengenai pemberatan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana tidak hanya sekali saja sehingga harus adanya perubahan peraturan mengenai hal ini.
Co-Authors Insan Tajali Nur Limbong, Tiur Vila Delvia Pratama, Alfani Aldi Rini Apriyani