Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.79
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurisprudence Awang Long Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL ILMIAH ADVOKASI Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Risalah Hukum Al-Mubin: Islamic Scientific Journal Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat The International Journal of Politics and Sociology Research Rechstaat Nieuw : Jurnal Ilmu Hukum Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) Jurnal Hukum Bisnis Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Jurnal Ilmu Hukum
Insan Tajali Nur
Universitas Mulawarman
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
Memperkokoh Ekonomi Sosial Indonesia Melalui Kolaborasi Rochdale Prinsiple Dan Karakteristik Masyarakat Nelayan Nur, Insan Tajali; Syaprillah, Aditia; Suhendro, Joko; Siregar, Hulman
Jurnal Jurisprudence Vol 10, No 1 (2020): Vol. 10, No. 1, Juni 2020
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v10i1.10842

Abstract

Tujuan: Artikel ini menganalisis dengan membandingkan prinsip koperasi (Rochdale Prinsiple) dengan karakteristik masyarakat nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayanMetodologi: Artikel ini merupakan artikel hukum dokrinal. Kajian dilakukan dalam bentuk kepustakaan dan peraturan perundang-undangan (statute), dengan menganalisis data melalui penafsiran dan interpretasi. Sasaran dari kajian ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat nelayan bahwa mereka memiliki kemampuan secara mandiri untuk bisa mengatur dan meningkatkan ekonomi mereka melalui koperasi. Temuan: Pemerintah harus membangun landasan mental, spritual dan kesadaran diri melalui pembinaan kepada Anggota-anggota koperasi Indonesia, terutama pengurus-pengurusnya agar memiliki kesadaran berkoperasi dan kepercayaan diri yang tinggi sebagai penopang ekonomi sosial. Dan Rochdale Prinsiple telah mencapai kemajuan yang menakjubkan, karena memiliki metode untuk membentuk karakteristik berupa kepercayaan pada kemampuan diri sendiri untuk memperbaiki diri sendiri dan untuk kemakmuran bersama. Kegunaan: Artikel ini menawarkan konsep Rochdale Prinsiple dalam memberikan kepercayaan, memperbaiki diri dan kemakmuran masyarakat nelayan kepada Pemerintah guna menopang ekonomi sosial di Indonesia.Kebaruan/Orisinalitas: Masyarakat nelayan memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat lainnya dalam mewujudkan kesejahteraan. Dengan menerapkan Rochdale Prinsiple berupa landasan mental ,kesadaran diri, nilai spritual serta pembinaan Pemerintah dapat memajukan kemakmuran serta meningkatkan kesejateraan masyarakat nelayan.
Memperkokoh Ekonomi Sosial Indonesia Melalui Kolaborasi Rochdale Prinsiple Dan Karakteristik Masyarakat Nelayan Insan Tajali Nur; Aditia Syaprillah; Joko Suhendro; Hulman Siregar
Jurnal Jurisprudence Vol 10, No 1 (2020): Vol. 10, No. 1, Juni 2020
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v10i1.10842

Abstract

Tujuan: Artikel ini menganalisis dengan membandingkan prinsip koperasi (Rochdale Prinsiple) dengan karakteristik masyarakat nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayanMetodologi: Artikel ini merupakan artikel hukum dokrinal. Kajian dilakukan dalam bentuk kepustakaan dan peraturan perundang-undangan (statute), dengan menganalisis data melalui penafsiran dan interpretasi. Sasaran dari kajian ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat nelayan bahwa mereka memiliki kemampuan secara mandiri untuk bisa mengatur dan meningkatkan ekonomi mereka melalui koperasi. Temuan: Pemerintah harus membangun landasan mental, spritual dan kesadaran diri melalui pembinaan kepada Anggota-anggota koperasi Indonesia, terutama pengurus-pengurusnya agar memiliki kesadaran berkoperasi dan kepercayaan diri yang tinggi sebagai penopang ekonomi sosial. Dan Rochdale Prinsiple telah mencapai kemajuan yang menakjubkan, karena memiliki metode untuk membentuk karakteristik berupa kepercayaan pada kemampuan diri sendiri untuk memperbaiki diri sendiri dan untuk kemakmuran bersama. Kegunaan: Artikel ini menawarkan konsep Rochdale Prinsiple dalam memberikan kepercayaan, memperbaiki diri dan kemakmuran masyarakat nelayan kepada Pemerintah guna menopang ekonomi sosial di Indonesia.Kebaruan/Orisinalitas: Masyarakat nelayan memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat lainnya dalam mewujudkan kesejahteraan. Dengan menerapkan Rochdale Prinsiple berupa landasan mental ,kesadaran diri, nilai spritual serta pembinaan Pemerintah dapat memajukan kemakmuran serta meningkatkan kesejateraan masyarakat nelayan.
Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Jasa Transportasi Dalam Memberikan Pelayanan Maksimal dan Kompensasi Kepada Konsumen Insan Tajali Nur
Jurnal Risalah Hukum Volume 2, Nomor 2, Desember 2006
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The services from any transportation companys sometimes have a negative implication to consumer. Sometimes its caused by the companys itself such as they always run against time to reach an huge profit, human resource weaknesses, the limited facilities, lack of management coordination. As a result, it can affecting a loss of time, energy or financial by consumer. In that case, transportation campanys can be told “wanprestasi”. In this situation consumer can claim an indemnation and compensation in the form of replacement of goods and/or service if which is accepted disagree with agreement according to Article 4 point h Undang-undang Perlindungan Konsumen. Key words: perlindungan konsumen (protection of consumerism), konsumen (consumer), pelaku usaha jasa transportasi (transportation services companys)
Kajian Normatif Tentang Hak Keperdataan Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam Insan Tajali Nur
Jurnal Risalah Hukum Volume 7, Nomor 2, Desember 2011
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSI Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final sehingga dapat dianalisa bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010 dapat dilaksanakan berupa menciptakan hak atau kewenangan tertentu kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Dalam arti Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan hukum berupa hak keperdataan anak diluar nikah. Tetapi perlu diingat hak keperdataan anak diluar nikah berbeda dengan hak keperdataanya dengan anak yang sah. Kata Kunci : hak keperdataan, anak luar nikah, Hukum Islam, putusan Mahkamah Konstitusi.
Urgensi Terhadap Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda Tentang Penyiaran Televisi Kabel Berlangganan INSAN TAJALI NUR
Jurnal Risalah Hukum Volume 4, Nomor 1, Juni 2008
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Human desire to entertainment amusement world and information there are and started since aperiod of history. But that way, we cannot get out of negative impact which marked by article appearance,news, picture, advertisement and display signalizing pornography, porno action, mystique, kriminal andother which do not in line with religion , cultural and social norms of Indonesian nation which containedin Five Principles and Peraturan Perundang- Undangan State Philosophy Republic Of Indonesia. Since itcannot deny that television represent one of the electronic media medium which enthused by many worldsociety. Not yet it him clarity to legal fundament and arrangement taken as Guidance to observation andmanagement of Channel cable television subscribe to in town of Samarinda represent challenge togovernment of town of Samarinda to immediately to make an policy in the form of containing by law ofprohibited rights,which executed,an matter and also sanction to side which impinge good by law rule toentrepreneur of cable television subscribe to, institute and society in charge arrange and observe allactivity related to cable television channel.Key words : raperda televise kabel (draft by rule district area of cable television), eksekutif (executive),legislatif (legislative), masyarakat (society), pengusaha (entrepreneur).
MEMBENDUNG KRIMINALISASI KEPADA MASYARAKAT ADAT PADA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DENGAN PENGATURAN KEADILAN BERMARTABAT Insan Tanjali Nur
RECHTSTAAT NIEUW: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 1 (2022): Oktober 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam penulisan ini memaparkan beberapa hal terkait urgensi landasan yuridis terkait Pengaturan dan penetapan masyarakat Hukum adat serta kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pengaturan dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat sebagai perwujudan keadilan bermartabat.alasan pentingany disusun landasan yuridis dimaksud karena globalisasi, modernisme dan rasionalisme serta kapitalime cenderung mengarah pada pembangunan yang berkarakteristik formal prosedural yang menimbulkan permasalahan kemanusiaan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan pada segelintir kelompok elit/ perusahaan dan pemangku kepentingan (penguasa) saja dengan menggunakan produk hukum sektoral untuk mewujudkan kepentingan tanpa menghiraukan masyarakat hukum adat yang dikriminalisasikan dan dimarginalkan. Oleh karena itu perlu adanya landasan yuridis terkait penyusunan pengaturan dan penetapan masyarakat Hukum adat dan Peran dan Tanggung Jawab Pemangku kepentigan dalam Pengaturan dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat demi mewujudkan Keadilan yang Bermartabat. Negara perlu menunjukan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat dan menerima nilai- nilai hukum adat dalam kerangka hukum tidak tertulis maupun hukum positif guna menjaga keberadaan masyarakat hukum adat dan penanggulangan konfik melalui payung hukum (umbrella provision) sebagai perwujudan keadilan bermartabat. Apabila mengikuti konstruksi peraturan perundang-undangan yang sudah ada saat ini, maka sebenarnya mekanisme tersebut diserahkan kepada daerah dalam bentuk peraturan daerah tetapi belum cukup. Oleh karena itu Dengan adanya payung hukum terkait Masyarakat Hukum Adat maka diharapkan adanya kesetaraan (equal),
Memfortifikasi Kaidah Agama Dalam Membendung Dampak Globalisasi Melalui Pancasila Insan Tajali Nur
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): April
Publisher : CV Putra Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58540/isihumor.v1i2.214

Abstract

This paper discussed the effects, impacts and measures to stem the rapid globalization of a region. The progress of globalization affects other sectors in life, such as political, economic, social, legal and cultural fields and the most important is religious values, without realizing this impact eliminates the identity of a nation. Age of children and adolescents is the most span of age with the influence of the effects of globalization both negative impacts and positive impacts. Considering that each religion in Indonesia has provisions and roles in the universal sphere, religion has an important role today which is not only a tool or agent and content of globalization but also a part of the identity of the Indonesian nation. Globalization itself greatly influences the existence of culture, religion, philosophy, politics and law that have been running and vice versa, but religion has a role to be a filter. Therefore, the Indonesian state which has the ideology of Pancasila needs to strengthen Pancasila education, especially the practice of the First and Third Precepts and the importance of actualizing Pancasila with the Integration of Nationalism and Religiousity to the Ruler and Society.
Permasalahan Hukum Seputar Penertiban Juru Parkir Tidak Resmi di Kota Samarinda Maria Nuansa Nogo Hekar; Insan Tajali Nur; Orin Gusta Andini
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Oktober
Publisher : CV Putra Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58540/isihumor.v1i4.432

Abstract

The aim of this research is to control illegal parking attendants in a humane manner, namely the control carried out by DISHUB and SATPOL PP. The research approach was carried out using a social legal approach, aiming to examine two main points of discussion, namely analyzing the obstacles faced in controlling unofficial parking attendants in Samarinda City and finding out the legal efforts taken to overcome the problem of unofficial parking attendants in Samarinda City. The results of the research show that the obstacles faced originate from the regional government which has not yet optimally implemented non-penal measures in regional legal products related to controlling unofficial parking attendants in Samarinda City, law enforcement has not yet found a preventative solution, and public awareness regarding traffic order is still lacking. The legal remedies taken are in the form of non-penal legal remedies using a humanist approach, as well as penal legal remedies. as stated in Article 22 of the Samarinda City Regional Regulation Number 5 of 2015, Article 50 paragraph (1), Article 57 paragraph (1), and Article 268 paragraph (1) of the Criminal Code
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi: Upaya BPK dalam Bingkai Hak Asasi Manusia Baren Sipayung; Haris Retno Susmiyati; Insan Tajali Nur
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 2 (2024): March: Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v1i2.135

Abstract

This article discusses the efforts of the Indonesian Financial Audit Agency (BPK) in preventing and eradicating corruption, reviewing the BPK's main role in auditing state financial management to achieve transparency, accountability and integrity in the use of public budgets. The BPK is also involved in eradicating corruption by conducting investigative audits of suspected corruption cases and revealing facts related to the perpetrators, modus operandi and state losses. In carrying out its duties, the BPK must pay attention to the Human Rights (HAM) perspective to ensure that its efforts do not violate individual rights guaranteed by the constitution and statutory regulations. This article explores how the BPK maintains its independence to carry out objective audits and provide recommendations based on valid data. With a deeper understanding of the role of the BPK, it is hoped that this article will increase appreciation of the importance of cooperation between the BPK, government and society in overcoming corruption which undermines development and human rights principles.
Urgensi Sektor UMKM Persaingan Usaha Sebagai Penyangga Ibu Kota Negara Nusantara Pribadi, Deny Slamet; Nur, Insan Tajali; Wardhana, Kristiawan Wisnu
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 5 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.2929

Abstract

The MSME sector is indeed a big challenge in ensuring the continuity of entrepreneurship. This entrepreneurial interest is still not accompanied by commensurate capacity in running a business. The purpose of this study is to examine and analyze the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) sector in the National Capital Region (IKN) and collaboration and local authorities for business activists. The research method used in this research is empirical juridical. The primary data source uses Law Number 80 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises. The data collection used by researchers is by using certain research methods that are adapted, namely by way of question and answer, observation and documentation to collect as much data as possible. Data analysis technique; condensing data and drawing conclusions. The results of the study concluded that this sector is able to meet the needs of clothing and food. Regulators should accommodate the progress of MSME businesses. The existence of IKN has the potential to increase people's welfare. The weaknesses are the degradation of the area and the income of the community's economic value and local authorities.
Co-Authors Aditia Syaprillah, Aditia Aidil, Aidil Aidul Fitriciada Azhari Alam, Fajar Ansar Fajar Pratama Baren Sipayung Bayu Prasetyo, Bayu Deny Slamet Pribadi Dillah, Dhea Farah Erwinta, Poppilea Ghafur, Abd. Haris Retno Susmiyati Hawanda Paonganan, Lucky Haya, Dita Alika Fadia Herdiansyah Hamzah Hulman Siregar Ivan Zairani Lisi Joko Suhendro Kadri, Fitri Aeli Khristyawan Wisnu Wardana Maria Nuansa Nogo Hekar Muhammad Rahmadian Natakusuma, Muh. Noviar Ninin Armianti Natsir Nurrahman, Alda Nurul Fajriani Orin Gusta Andini Paisal Abdi Paturu, Reni Oktaviani Perdianto, Bagas Adjie Poppilea Erwinta Pratama, Alfani Aldi Riswandi Rosmini Rosmini Rosmini Ryan Asprimagama Saifullah Samad Salida, Andhy Pratama Santy Isma Handikasari Siregar, Hulman Siti Sakinah, Siti Suhendro, Joko Surez Taruna Pramata Utomo, Setiyo Utomo Vijae Yehezkiel Simanjuntak Wardhana, Kristiawan Wisnu Yulianingrum, Aullia Vivi