Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENGEMBANGAN SISTEM PERADILAN AGAMA: TANTANGAN DAN PROSPEK DI ERA DIGITAL Nugroho, Dimas Dwi; Prayugo, Cahyo Danang; Pratama, Real Figo; Aprilio, Diaz kartika
Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1 No 03 (2023): Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. Naureen Digital Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam menghadapi perkembangan teknologi dan transformasi digital, peradilan agama menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensi sistem peradilan. Jurnal ini membahas dampak teknologi terkini pada peradilan agama dan mengeksplorasi langkah-langkah untuk mengembangkan sistem peradilan agama yang responsif, transparan, dan dapat diandalkan. Melalui analisis kritis terhadap perkembangan hukum dan perubahan sosial, jurnal ini juga membahas peran peradilan agama dalam mendorong keadilan, keberagaman, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan mengintegrasikan pendekatan multidisiplin dan perspektif hukum Islam, jurnal ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana peradilan agama dapat terus berkembang untuk memenuhi tuntutan masyarakat modern.
PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Astuti, Juwita Ayu; Panggabean, Anggi Kristiana Joy; Milawati, Aulia Arinda; Nugroho, Dimas Dwi; Arrigo, Farrel; Hadji, Kuswan
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i9.7714

Abstract

Dalam proses pembuatan undang-undang, keterlibatan masyarakat memiliki arti penting. Hubungan antara masyarakat dan negara (hubungan negara-masyarakat) serta bagaimana kebijakan dibentuk untuk mengatur warga negara negara adalah topik yang erat terkait ketika membahas keterlibatan publik. Ada dua pandangan tentang keterlibatan publik. Pertama, negara sendirilah yang bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan publik karena masyarakat telah mendelegasikan tugasnya kepadanya. Peran atau partisipasi masyarakat hanya diperlukan saat memilih individu, misalnya melalui pemilihan umum, untuk mengisi berbagai pos di lembaga negara. Kedua, masyarakat masih memiliki hak meskipun mereka telah mendelegasikan mandat mereka kepada negara. Ketiga, masyarakat dan negara berkolaborasi di seluruh proses pembuatan kebijakan. Ketika sebuah RUU sedang disusun di Dewan Perwakilan Rakyat, dua factor kemampuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengartikulasikan kepentingan yang berbeda dan keterlibatan publik dalam proses tersebut akan memengaruhi bagaimana RUU tersebut pada akhirnya. Kesempatan untuk mengekspresikan beragam kepentingan ini diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Formulir tersebut berbentuk hak yang diberikan kepada anggota DPR selama berbagai sesi diskusi RUU, termasuk hak untuk berbicara, berpartisipasi, dan membuat pilihan. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki wewenang untuk membuat berbagai area artikulasi tidak resmi, termasuk lobi, yang pembuatannya bergantung pada kecerdikannya. Melalui berbagai area keterlibatan yang disediakan, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam penyusunan undang-undang. Rapat Dengar Pendapat Umum dan sosialisasi RUU memberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses formal penyusunan undang-undang. Bergantung pada kapasitas mereka, komunitas dapat menciptakan berbagai tempat tidak resmi untuk keterlibatan sementara.
SPIRITUALITY AND RESILIENCE OF FORMER DRUG ADDICTS Nugroho, Dimas Dwi; Huwae, Arthur
Counsenesia Indonesian Journal Of Guidance and Counseling Vol 5 No 2 (2024): COUNSENESIA 2024
Publisher : Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Tunas Pembangunan Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36728/cijgc.v5i2.3879

Abstract

Having the status as a former drug addict who has served his sentence and rehabilitation, it seems that he faces two biggest challenges when returning to society, namely negative stigma and relapse. When facing the challenges of life in society, the ability to renew oneself is needed which is related to spirituality and resilience. The purpose of this study was to determine the relationship between spirituality and resilience in former drug addicts. The method used was quantitative with a correlational design. A total of 55 former drug addicts became participants using incidental sampling techniques. The research measurement used a spirituality scale (? = 0.855) and a resilience scale (? = 0.930). The results showed that there was a significant positive relationship between spirituality and resilience in former drug addicts (r = 0.903 and sig. = 0.000; p <0.01). Spirituality made a strong contribution to the resilience of former drug addicts by 81.5%. (r²). This indicates that spirituality is one of the triggering factors for former drug addicts to be resilient, which includes connectedness with oneself, connectedness with other people or nature, and connectedness with transcendental powers.