Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Abdimas Sangkabira Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan PESHUM
Milawati, Aulia Arinda
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Astuti, Juwita Ayu; Panggabean, Anggi Kristiana Joy; Milawati, Aulia Arinda; Nugroho, Dimas Dwi; Arrigo, Farrel; Hadji, Kuswan
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i9.7714

Abstract

Dalam proses pembuatan undang-undang, keterlibatan masyarakat memiliki arti penting. Hubungan antara masyarakat dan negara (hubungan negara-masyarakat) serta bagaimana kebijakan dibentuk untuk mengatur warga negara negara adalah topik yang erat terkait ketika membahas keterlibatan publik. Ada dua pandangan tentang keterlibatan publik. Pertama, negara sendirilah yang bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan publik karena masyarakat telah mendelegasikan tugasnya kepadanya. Peran atau partisipasi masyarakat hanya diperlukan saat memilih individu, misalnya melalui pemilihan umum, untuk mengisi berbagai pos di lembaga negara. Kedua, masyarakat masih memiliki hak meskipun mereka telah mendelegasikan mandat mereka kepada negara. Ketiga, masyarakat dan negara berkolaborasi di seluruh proses pembuatan kebijakan. Ketika sebuah RUU sedang disusun di Dewan Perwakilan Rakyat, dua factor kemampuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengartikulasikan kepentingan yang berbeda dan keterlibatan publik dalam proses tersebut akan memengaruhi bagaimana RUU tersebut pada akhirnya. Kesempatan untuk mengekspresikan beragam kepentingan ini diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Formulir tersebut berbentuk hak yang diberikan kepada anggota DPR selama berbagai sesi diskusi RUU, termasuk hak untuk berbicara, berpartisipasi, dan membuat pilihan. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki wewenang untuk membuat berbagai area artikulasi tidak resmi, termasuk lobi, yang pembuatannya bergantung pada kecerdikannya. Melalui berbagai area keterlibatan yang disediakan, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam penyusunan undang-undang. Rapat Dengar Pendapat Umum dan sosialisasi RUU memberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses formal penyusunan undang-undang. Bergantung pada kapasitas mereka, komunitas dapat menciptakan berbagai tempat tidak resmi untuk keterlibatan sementara.
PROGRAM SOSIALISASI DAN PEMBERLAKUAN PROGRAM E-KTP MENGGUNAKAN APLIKASI IKD DI DUSUN MASAHAN RT 03 DAN RT 04 TRIRENGGO BANTUL YOGYAKARTA Rahmawati, Anisa; Milawati, Aulia Arinda; Sari, Icha Oktavia; Herdiansyah, Daneswara Reiva; Purnomo, Agung
Jurnal Abdimas Sangkabira Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Abdimas Sangkabira, Desember 2025
Publisher : Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/abdimassangkabira.v6i1.2425

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sosialisasi dan pemberlakuan program e-KTP menggunakan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dusun Masahan, RT 03 dan RT 04 Trirenggo, Bantul, Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi untuk mengumpulkan data dari berbagai elemen masyarakat, termasuk warga, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat e-KTP dan aplikasi IKD. Keterlibatan tokoh masyarakat dan Dinas Dukcapil dalam proses sosialisasi berkontribusi pada keberhasilan program ini. Namun, tantangan yang dihadapi termasuk tingkat literasi digital yang bervariasi di antara masyarakat, yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengakses dan menggunakan aplikasi. Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan semua warga dapat memanfaatkan aplikasi IKD dengan baik. Evaluasi berkala terhadap proses sosialisasi dan penerimaan masyarakat juga penting untuk memberikan umpan balik yang berguna bagi perbaikan program di masa mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan program e-KTP di daerah lain dan meningkatkan kualitas administrasi kependudukan di Indonesia secara keseluruhan
Peran BPJS Kesehatan Dan Ketenagakerjaan Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia Putri, Salsabella Vanisa; Ardhana, Gita Jemima; Milawati, Aulia Arinda
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan sosial bagi tenaga kerja merupakan elemen fundamental dalam pembangunan nasional yang berkeadilan, karena berkaitan erat dengan kesejahteraan, produktivitas, dan stabilitas sosial. Indonesia melalui reformasi sistem jaminan sosial telah membentuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara utama perlindungan sosial yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. BPJS Kesehatan berperan menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang memberikan akses layanan kesehatan menyeluruh kepada tenaga kerja dan keluarganya, sementara BPJS Ketenagakerjaan menyediakan perlindungan sosial ekonomi melalui program JKK, JKM, JHT, JP, dan JKP untuk menjamin keamanan pekerja dari berbagai risiko selama dan setelah masa kerja. Meskipun kerangka hukum dan cakupan program sudah berkembang pesat, implementasi keduanya masih menghadapi sejumlah kendala seperti rendahnya partisipasi pekerja terutama di sektor informal, hambatan administratif, kualitas layanan yang belum merata, keterbatasan infrastruktur digital, serta tantangan keberlanjutan pendanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kedua lembaga dalam memberikan perlindungan sosial bagi tenaga kerja dan mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul dalam implementasinya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan pilar penting perlindungan tenaga kerja di Indonesia, namun memerlukan penguatan kebijakan, optimalisasi pelayanan, dan peningkatan kolaborasi multi-pihak agar sistem jaminan sosial dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.
Co-Authors Agung Purnomo Anisa Rahmawati Ardhana, Gita Jemima Arrigo, Farrel Astuti, Juwita Ayu Hadji, Kuswan Herdiansyah, Daneswara Reiva Nugroho, Dimas Dwi Panggabean, Anggi Kristiana Joy Putri, Salsabella Vanisa Sari, Icha Oktavia