Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani
Ni Ketut Devi Damayanti
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Formulation of Online Dispute Resolution in Realizing Fair Industrial Relations Dispute Settlement: A Comparative Study Kadek Agus Sudiarawan; Yasa, Putu Gede Arya Sumerta; Desak Putu Dewi Kasih; Nyoman Satyayudha Dananjaya; Ni Ketut Devi Damayanti
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v12i2.1308

Abstract

Although alternative method exists as stipulated in Article 3 paragraph (1) and Article 4 paragraph (3) of the Industrial Relations Dispute Settlement Law, in fact, the dispute resolution in Indonesia’s industrial relation has been focusing on litigation mechanisms. However, litigation is not the best way to fulfill both disputing parties’ desire for justice as the output is win-lose. As such, alternative method exists, puts forward the ‘win-win’ solution. Nonetheless, the current legal framework only sets the clear rule of the aforementioned alternative method to be conducted in person, despite the global pandemic Covid-19. Accordingly, ODR is established to enable virtual procurement. This article will analyze the conception and benefits of online dispute resolution, its implementation gaps in the context of industrial relations dispute resolution, and its regulatory formulation to gain legitimacy in Indonesian law. Applying normative legal research, this article uses statutory, conceptual and comparative approaches. From the research conducted, it is indicated that online dispute resolution is technically superior as it is simple, fast, and low in cost. Even under the Industrial Relations Dispute Settlement Law, its application is feasible, specifically through mediation and conciliation. In Indonesia, implementation of online dispute resolution is possible by amending the Industrial Relations Dispute Settlement Law, considering the prioritization of alternative dispute resolution based on practices in Cambodia, Spain, and ILO Guidelines, as well as the superiority of online dispute resolution based on practices in the United States and UNCITRAL Technical Notes.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT: Juridical Review Of The Curator's Responsibilities In The Management And Settlement Of Bankruptcy Assets Ni Ketut Devi Damayanti
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 6 No. 1 (2024): KEPASTIAN HUKUM DALAM MENJAMIN HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridicaugr.v6i1.332

Abstract

Maraknya perkara penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan yang tercatat, berakibat pada penurunan produktivitas sektor ekonomi negara. Suatu perusahaan yang memohonkan penundaan kewajiban pembayaran utang, umumnya dipicu atas keadaan memaksa, yang mengakibatkan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar hak kreditur. Apabila berlangsung lama, maka perusahaan tersebut akan dinyatakan pailit, dan hartanya disita untuk kemudian dikelola oleh seorang kurator. Dengan mengemban tugas dan wewenang yang besar, tanggung jawab atas kesalahan dan kelalaian kurator dalam mengemban tugas serta wewenangnya belum diatur secara jelas dalam Pasal 72 UU 37/2004. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan tidak diaturnya perincian terhadap kesalahan atau kelalaian yang mungkin dilakukan oleh kurator, maka akan sulit bagi debitur dan/atau kreditur untuk meminta pertanggungjawaban kurator, mengingat kurator dapat berdalih bahwa perbuatannya bukan termasuk perbuatan yang lalai atau salah dalam Pasal 72 UU 37/2004. Selain itu, batas waktu pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator tidak diatur lebih lanjut, yang mana dapat berakibat pada proses pailit yang berlarut-larut.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT: Juridical Review Of The Curator's Responsibilities In The Management And Settlement Of Bankruptcy Assets Ni Ketut Devi Damayanti
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 6 No. 1 (2024): KEPASTIAN HUKUM DALAM MENJAMIN HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridicaugr.v6i1.332

Abstract

Maraknya perkara penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan yang tercatat, berakibat pada penurunan produktivitas sektor ekonomi negara. Suatu perusahaan yang memohonkan penundaan kewajiban pembayaran utang, umumnya dipicu atas keadaan memaksa, yang mengakibatkan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar hak kreditur. Apabila berlangsung lama, maka perusahaan tersebut akan dinyatakan pailit, dan hartanya disita untuk kemudian dikelola oleh seorang kurator. Dengan mengemban tugas dan wewenang yang besar, tanggung jawab atas kesalahan dan kelalaian kurator dalam mengemban tugas serta wewenangnya belum diatur secara jelas dalam Pasal 72 UU 37/2004. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan tidak diaturnya perincian terhadap kesalahan atau kelalaian yang mungkin dilakukan oleh kurator, maka akan sulit bagi debitur dan/atau kreditur untuk meminta pertanggungjawaban kurator, mengingat kurator dapat berdalih bahwa perbuatannya bukan termasuk perbuatan yang lalai atau salah dalam Pasal 72 UU 37/2004. Selain itu, batas waktu pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator tidak diatur lebih lanjut, yang mana dapat berakibat pada proses pailit yang berlarut-larut.
Co-Authors Desak Putu Dewi Kasih Nyoman Satyayudha Dananjaya Putu Gede Arya Sumertayasa Sugeng, Santoso