Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Journal of Law
Sapari, Papang
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Pemutusan Kerjasama Pengelolaan Air Minum Antara Perumda Air Minum Jaya Dengan PT. Aetra dan PT. Palyja ditinjau dari hukum kontrak Ismail, Ismail; Juwita, Juwita; Sapari, Papang
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v11i3.2140

Abstract

Negara sebagai pemegang kekuasaan atas air wajib menyelenggarakan berbagai upaya untuk menjamin ketersediaan air bagi setiap orang yang tinggal di wilayah negara kesatuan republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa aturan hukum terhadap pemutusan kontrak kerjasama pengelolaan air bersih antara Perumda Air Minum Jaya dengan PT. Aetra dan PT. Palyja ditinjau dari hukum kontrak. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Persfektif. Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Yuridis Normatif dan Empiris. Pengakhiran kontrak kerjasama adalah berakhirnya kontrak dan hapusnya sebuah kontrak yang telah dibuat antara keduabelah pihak, dalam arti kata bahwa suatu perjanjian baru akan berakhir apabila segala perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut telah hapus seluruhnya dan berakhirnya perjanjian dengan sendirinya, berakibat berakhirnya perikatan dan dengan berakhirnya suatu perjanjian maka perikatan yang terdapat di dalam perjanjian tersebut secara otomatis menjadi hapus, sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata bahwa berakhirnya kontrak diatur pada pasal 1381 KUHPerdata dan penggolongan berakhirnya kontrak yang terdiri dari 12 macam, maka pada kontrak kerjasama yang dilakukan antara Perumda Air Minum Jaya dengan PT. Aetra dan PT. Palyja terdapat pada point ke 8 (delapan) yaitu Jangka waktu kontrak telah berakhir, dimana dalam kontrak kerjasama ini para pihak telah mengetahui berakhirnya kontrak kerjasama ini.
Asas Keadilan Berimbang Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Menurut Hukum Waris Islam Hadjarati, Abdul Karim; Sujanto, Adi; Sapari, Papang
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v11i5.2405

Abstract

Tesis ini meneliti tentang asas keadilan berimbang dalam penyelesaian sengketa pembagian waris menurut hukum Perdata Islam, melihat penerapannya dalam kasus putusan pengadilan Agama no. 3678/PDT.6/2021/PA/Dpk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembagian harta waris menurut hukum perdata Islam, dan mengetahui penerapan asas keadilan berimbang dalam memutuskan perkara waris pada putusan No. 3678/PDT6/2021/PA.Dpk. Dengan metode penelitian normatif yang bertumpu pada data sekunder, pendekatan undang-undang dan studi pustaka telah diperoleh data dan informasi, maka dirumuskan hasil penelitian sebagai berikut. Pembagian waris menurut hukum Perdata Islam berdasarkan sumber hukum waris Islam yaitu Al Qur’an, Hadist dan Ijtihad yang memuat prinsip dan dasar hukum waris Islam, yaitu rukun kewarisan, Pewaris (Al-Muwarits), Ahli Waris (Al-Warits), Harta Warisan (Al-Mauruts), asas asas hukum waris Islam yaitu Asas Ijbari, Asas Bilateral, Asas Individual, Asas Keadilan Berimbang, asas Kewarisan semata akibat kematian dan menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli Waris, yaitu karena hubungan darah, hubungan semenda atau pernikahan, hubungan persaudaraan, dan hubungan kekerabatan. Asas Keadilan berimbang sudah diterapkan dalam putusan perkara No. 3678/Pdt.6/2021/PA. Harta warisan dibagi dua, masing masing ahli waris mendapat setengah bagian. Warisan dibagi setara antara dua ahli waris (laki laki) anak kandung pewaris, yaitu tergugat dan ayah penggugat yang sudah meninggal. Tergugat mendapat setengah bagian dan dua orang penggugat mendapat setengah bagian ayahnya. Pembagian harta waris dalam hukum perdata Islam dapat memenuhi rasa keadilan diantara para ahli waris.
Nullum Crimen Sine Poena Legali Pada Penyalahgunaan Radio Beacon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Cipta Negari, Ni Luh; Sapari, Papang; Huda, Misbahul
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v11i5.2409

Abstract

Tesis ini merupakan analisis terhadap Asas nullum crimen sine poena legali terkait penyalahgunaan Radio Beacon (suar pemancar sinyal marabahaya). Ketentuan dalam UU No 29 tahun 2014 menyatakan bahwa penyalahgunaan Radio Beacon adalah tindak pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Asas nullum crimen sine poena legali dalam penyalahgunaan Radio Beacon dan peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dalam menindaklanjuti penyalahgunaan Radio Beacon. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, analisis data dilakukan secara kualitatif dan metode pengumpulan data bersandar pada data sekunder. Untuk membahas tindak pidana penyalahgunaan Radio Beacon digunakan teori asas legalitas, efektivitas hukum dan kepastian hukum. Dari ketentuan asas legalitas, tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang. Sebaliknya jika ada Undang undang yang menetapkan suatu tindakan itu pidana, tentu harus dilakukan penindakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana penyalahgunaan Radio Beacon sering terjadi yang mengakibatkan terjadi False Alerst, tapi belum pernah dilakukan penindakan secara hukum. Hal ini disebabkan karena belum adanya aturan pelaksana dibawah Undang undang yang mengatur tentang penindakan atas pidana tersebut. Basarnas menindaklanjuti penyalahgunaan Radio Beacon dengan mengirim surat teguran, dan meneruskan kepada perhubungan laut. Untuk dapat melakukan Penindakan Tindak Pidana di lingkungan Basarnas adalah dengan membentuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil SAR, dengan dasar pembentukan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang tata cara pelaksanaan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa.
Analisis Komparatif Perlindungan Investor antara POJK No. 16/2021 and POJK No. 57/2020 pada Securities Crowdfunding (SCF) di Indonesia Syamsul, Yelia; Sapari, Papang
Postulat Vol 2 No 2 (2024): POSTULAT: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/postulat.v2i2.1753

Abstract

Tulisan ini membahas analisis komparatif perlindungan investor dalam Securities Crowdfunding (SCF) di Indonesia, khususnya antara Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 16/2021 dan POJK No. 57/2020. Dengan kemajuan teknologi yang mendorong inovasi pendanaan, SCF menawarkan alternatif bagi investor untuk berpartisipasi dalam pendanaan proyek dengan risiko yang bervariasi POJK No. 16/2021 hadir sebagai revisi yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan investor melalui mekanisme transparansi dan keamanan yang lebih ketat. Melalui metode penelitian yuridis normatif, artikel ini mengevaluasi efektivitas ketentuan yang diatur dalam kedua regulasi tersebut, serta mencermati tantangan yang dihadapi oleh investor ritel. Hasil analisis menunjukkan bahwa POJK No. 16/2021 memberikan perlindungan yang lebih komprehensif, termasuk kewajiban penggunaan escrow account, batasan investasi untuk investor ritel, serta kewajiban laporan berkala yang lebih rinci. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, terutama terkait pemahaman investor terhadap risiko yang terlibat dan penerapan regulasi di lapangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih baik untuk melindungi investor dalam industri SCF yang terus berkembang.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR 91/PID.SUS/2023/PT BDG) Hamid, Irwan Abdul; Sapari, Papang
Postulat Vol 2 No 2 (2024): POSTULAT: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/postulat.v2i2.1765

Abstract

This research aims to examine how regulations concerning Mining Permits for People (Izin Pertambangan Rakyat/IPR) are viewed from a legislative perspective and to analyze the legal considerations of judges when imposing criminal sentences on perpetrators of illegal mining based on Bandung High Court Decision Number 91/Pid.Sus/2023/PT BDG. The research methodology used is normative juridical research, which involves the analysis of secondary data or literature. The findings of this research are as follows: First, permits for mining activities in People’s Mining Areas (Wilayah Pertambangan Rakyat/WPR) with limited area and investment are known as People’s Mining Permits (IPR). Law No. 03 of 2020, which amends Law No. 04 of 2009 on Mineral and Coal Mining, and Government Regulation No. 25 of 2024, which amends Government Regulation No. 96 of 2021 on the Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities, include provisions on People’s Mining, as well as procedures and requirements for obtaining a People’s Mining Permit. Criminal sanctions and further penalties apply to those engaging in mining activities without authorization. Article 158 and Article 164 of Law No. 03 of 2020 concerning the Amendment to Law No. 04 of 2009 on Mineral and Coal Mining contain these provisions. Second, the appeal was based on the fact that the panel of judges at the first level failed to carefully analyze the objections and misinterpreted the indictment articles based on the defense notes and evidence presented by the defendants. Article 158 of Law No. 03 of 2020, in conjunction with Article 55 Paragraph (1) of the Indonesian Penal Code, was a significant consideration for the judges in evaluating the first alternative indictment. According to the judges, this indictment was appropriate and accurate. Concerning the second indictment, Article 107(a) of Law No. 39 of 2014 on Plantations, in conjunction with Article 55 Paragraph (1) of the Penal Code, the High Court Judge stated that the Cibadak District Court Decision Number 365/Pid.Sus/2022/PN Cbd was not entirely accurate. The author argues that in interpreting and establishing Article 158 of Law No. 3 of 2020, which amends Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining, the Public Prosecutor’s demands and the content of the indictment were incorrect.
Co-Authors Cipta Negari, Ni Luh Hadjarati, Abdul Karim Hamid, Irwan Abdul Ismail Ismail Juwita Juwita, Juwita Misbahul Huda Sujanto, Adi Syamsul, Yelia