Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ARBITRASE: JOURNAL OF ECONOMICS AND ACCOUNTING JUDGE: Jurnal Hukum International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects)
Syahranuddin
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Langkah Preventif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Syahranuddin; Nasution, Chairuni
ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting Vol. 3 No. 1 (2022): July 2022
Publisher : Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47065/arbitrase.v3i1.438

Abstract

Drug abuse in Indonesia has reached an alarming level, facts on the ground show that 50% of prison residents (rehabilitation hospitals) are drug or substance abusers. The purpose of this paper is to find out how law enforcement against crimes that have been committed by the authorities and has accepted the verdicts of several judges in court as a defense. Drug abuse in Indonesia has reached an alarming level, facts on the ground show that 50% of prison residents (rehabilitation hospitals) are drug or substance abusers. The purpose of this paper is to find out how law enforcement against crimes that have been committed by the authorities and has accepted the verdicts of several judges in court as a defense. Hopefully, this paper can be used to prevent the spread of drug abuse or circulation, but in fact more law enforcement is causing an increase in drug trafficking
The Implementation Of Prosecution Termination Based On Restorative Justice In Traffic Accident Cases Resulting In Death Due To Negligence At The Asahan District Prosecutor's Office Yosia Korintin Marpaung; Andry Syafrizal Tanjung; Syahranuddin
International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects) Vol. 5 No. 2 (2024): October 2024
Publisher : CERED Indonesia Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Traffic accidents resulting in fatalities due to driver negligence are one of the crimes that often occur in Indonesia, including in Asahan Regency. In many cases, this incident was not done intentionally, but purely due to unplanned negligence (culpa).This type of research uses an empirical legal research method, this research combines a normative approach (statutory regulations and legal doctrine) and an empirical approach (observation of practices in the field), especially at the Asahan District Attorney's Office.Termination of prosecution based on restorative justice is regulated in the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. This approach emphasizes the restoration of the original state and the restoration of relations between the perpetrator, victim, and community, rather than on retaliation through punishment. The application of termination of prosecution based on Restorative Justice to traffic accident cases due to negligence resulting in death at the Asahan District Attorney's Office in the application of restorative justice at the Asahan District Attorney's Office has been carried out in accordance with applicable regulations. In cases of traffic accidents due to negligence resulting in death, termination of prosecution can be carried out if the victim or his/her family has forgiven the perpetrator and a peaceful agreement is reached without any coercion or pressure and intimidation. The Public Prosecutor has an important role in facilitating this process and the Public Prosecutor as a facilitator ensures that formal and substantive requirements are met.
Pertanggungjawaban Sanksi Tindak Pidana terhadap Anak sebagai Perantara Narkotika (Studi Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj) M. Adnan; Syahranuddin; Sumarno
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i09.2257

Abstract

Keterlibatan anak-anak dalam kejahatan narkotika menimbulkan dilema hukum yang kompleks antara perlindungan anak dan penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika. Studi ini menganalisis tanggung jawab pidana anak atas tindak pidana narkotika melalui studi kasus Keputusan Nomor 12/PID.SUS-ANAK/2024/PN BNJ. Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis bentuk tanggung jawab pidana anak dalam kasus narkotika dan kesesuaian sanksi sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan legislatif, kasus, dan konseptual. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer berupa undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak, undang-undang narkotika, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan teknik analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pidana anak dalam kejahatan narkotika memerlukan pendekatan khusus yang berbeda dari pelaku dewasa, dengan mempertimbangkan usia, kondisi psikologis, dan latar belakang sosial anak. Namun, sanksi berupa hukuman penjara 6 bulan di pusat penahanan anak dan pelatihan kerja selama 3 bulan tidak sepenuhnya mencerminkan pendekatan restoratif yang diamanatkan oleh hukum sistem peradilan pidana anak. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun hakim telah berupaya menerapkan prinsip kepentingan terbaik anak, implementasinya masih belum optimal karena sanksi yang dijatuhkan memprioritaskan pencegahan daripada rehabilitasi. Keputusan untuk tidak mengabulkan permintaan pengembalian anak kepada orang tuanya menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi penerapan keadilan restoratif. Ada kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman petugas penegak hukum tentang pendekatan khusus terhadap peradilan anak dan untuk mengoptimalkan penggunaan sanksi alternatif yang lebih sesuai dengan tujuan perlindungan dan bimbingan anak.
Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan secara Bersama-Sama oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Pelaku Dewasa (Studi Putusan Nomor 357/Pid.B/2024/PN Kis dan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kis) Yusril Fahri; Mhd Azhali Siregar; Syahranuddin
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i09.2264

Abstract

Kejahatan penyerangan yang dilakukan bersama-sama oleh anak-anak dan orang dewasa sebagai pelaku menciptakan kompleksitas hukum dalam penerapan tanggung jawab pidana dan penjatuhan hukuman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pidana bagi pelaku kejahatan penyerangan yang dilakukan bersama-sama oleh anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan pelaku dewasa, serta untuk meneliti pertimbangan hakim dalam Keputusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Kis mengenai penerapan prinsip lex specialis derogat legi generalis dan perbedaan penjatuhan hukuman. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus. Bahan hukum primer terdiri dari Keputusan Nomor 357/Pid.B/2024/PN.Kis dan Keputusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Kis, bahan hukum sekunder meliputi undang-undang, literatur hukum, dan jurnal akademik, serta bahan hukum tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pidana bagi pelaku kejahatan penyerangan bersama dibedakan berdasarkan status usia pelaku. Pelaku dewasa dimintai pertanggungjawaban berdasarkan KUHP dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara (dari tuntutan penuntutan 3 tahun), sedangkan pelaku anak dimintai pertanggungjawaban berdasarkan UU SPPA (UU SPPA) dan dijatuhi hukuman 15 hari penjara di LPKA (Lembaga Pengembangan Anak Khusus). Pertimbangan hakim dalam Keputusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Kis menerapkan prinsip lex specialis derogat legi generalis di mana UU SPPA sebagai hukum khusus mengesampingkan KUHP sebagai hukum umum, sambil memprioritaskan prinsip kepentingan terbaik anak dan ultimum remedium.
Co-Authors Andry Syafrizal Tanjung M. Adnan MHD AZHALI Siregar Nasution, Chairuni Sumarno Yosia Korintin Marpaung Yusril Fahri