Garuda - Garba Rujukan Digital

Analysis of Community Institution Empowerment as a Village Government Partner in the Participative Development Process Nina Angelia; Beby Masitho Batubara; Rizkan Zulyadi; Taufik Wal Hidayat; Riri Rezeki Hariani
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 3, No 2 (2020): Budapest International Research and Critics Institute May
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v3i2.991

This research focuses on analyzing the empowerment of social institutions as village government partners in the participatory development process. The location is in Percut Village, Percutseituan District, Deliserdang Regency. The background that is used as a reference for this research begins with the understanding that the urgency of villages in development in Indonesia is so urgent. The village is given authoritative to grow and develop in line with the development of its own community. Furthermore, the village holds millions of pieces of knowledge of the virtues of life and harmony of local wisdom that should be maintained, can be recognized from the mantra of three orders, namely; ordinances, manners, and manners (Zamroni, 2017). This kind of thinking construction is important to restate in order to examine the current relationship between the village government and the community (social institutions). Social institutions as partners of the Village Government have a very strategic role; start to formulate participatory development plans, implement, control, utilize, maintain and develop participatory development, mobilize and develop participation, mutual cooperation and community self-help, and foster dynamic development of the community in the context of community empowerment. Seeing the huge role that village community institutions have, it is important and interesting that this research is carried out to see the existence of community institutions as village government partners in the participatory development process. With this research, it will provide reference data for stakeholders related to community institution empowerment. In addition, it is an academic study in public policy and provides input to the village government regarding the reference to the model of community institution empowerment as a partner of the village government in order to work together to manage development in a participatory village. As for answering the problem of this study using qualitative methods and types of research with a descriptive approach. The targeted research output is a journal article and as a follow up will create a model in the institutionalization of village community organizations.

SOSIALISASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NO 51 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KEPALA LINGKUNGAN DI KECAMATAN MEDAN KOTA Fahrul Azmi; Riri Rezeki Hariani
PENDALAS: Jurnal Penelitian Tindakan Kelas dan Pengabdian Masyarakat Vol 3 No 2 (2023)
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam dan Multikultural

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47006/pendalas.v3i2.291

Abstrak: Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan (PP Nomor 73 Tahun 2005 Pasal 3 ayat 1). Dalam hal ini Kelurahan adalah sub organisasi Kecamatan, atau dengan kata lain Kecamatan terdiri dari beberapa Kelurahan. Pemerintah Kota Medan memiliki komitmen untuk terus mengembangkan kapasitas kelembagaan Lingkungan, salah satunya adalah dengan memberikan perhatian dalam bentuk pengalokasian dana dalam APBD yang diperuntukkan bagi pemberian biaya operasional Kepala Lingkungan. Kegiatan ini memiliki beberapa target yang hendak dicapai yaitu mengajak mitra sebagai fasilitator dan motivator bagi calon-calon kepala llingkungan setempat. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pembukaan dan pengenalan secara dasar. Diharapkan seluruh peserta agar mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, sehingga Kepala Lingkungan dalam mengemban tugasnya benar-benar mengerti prinsip pelayanan masyarakat dalam pencapaian pembangunan di Kota Medan. Proses Sosialisasi Peraturan Walikota Medan No 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Lingkungan Di Kecamatan Medan Kota menjadi salah satu langkah penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang berhubungan dekat dengan masyarakat. Dalam melakukan perekrutan Kepala Lingkungan kiranya dapat dipertimbangkan dan diseleksi sesuai kompetensi, Karena tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat pendidikan cukup berpengaruh terhadap kualitas kinerja seseorang, Perlu disusun suatu kegiatan dalam bentuk sosialisasi ataupun pelatihan bagi Kepala Lingkungan sebelum melaksanakan tugas, ataupun dalam pelaksanaan tugas agar mereka dapat mengetahui serta lebih memahami tugas dan fungsi mereka mengingat peran penting Kepala Lingkungan dalam masyarakat

ASAS KEPASTIAN HUKUM ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 91/PUU-XVIII/2020 Ningrum, Maya Puspita; Roza, Ahmad Fadly; Sari, Komala; Hariani, Riri Rezeki
Lex Lectio Law Journal Vol 2, No 1 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jlexlectio.v2i1.28

AbstractThe Constitutional Court is an important institution in the Indonesian state administration. The Constitutional Court acts as a balanced institution according to the principle of mutual control, because the 1945 Constitution provides the authority to resolve power disputes between state institutions. In addition, through its authority to review laws that violate the 1945 Constitution, the Constitutional Court guarantees the fulfillment of citizens' constitutional rights and protects them from laws that may cause constitutional harm. Several community groups and individuals submitted judicial reviews to the Constitutional Court regarding the constitutional losses caused by the Job Creation Law Number 11 of 2020. the problem that will be discussed is the legal considerations of the Constitutional Court Decision Number: 91/PUU-XVIII/2020. It is hoped that this research will be useful as a reference in the advancement of legal science in Indonesia, especially in the field of Constitutional Law related to the legal analysis of the Constitutional Court Decision Number: 91/PUU-XVIII/2020 in the Case of the Formil Test of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation against the 1945 Constitution in Review of the Principles of Legal Certainty in Indonesia. It is hoped that this writing will also be useful for the community and legal practitioners and theorists.This research uses normative juridical, or library law research, as a methodology. Normative legal research is based on primary and secondary legal materials, namely research that refers to the norms found in laws and regulations, or the law is considered as what is written in law books. Constitutional Court Decision No. 91 / PUU-XVIII / 2020 is a decision that granted the formal examiner's request for Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation with the verdict that Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation does not have conditionally binding legal force and is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia because it is not intended not to be revised within 2 (two) years from the date of this decision. In terms of the legal certainty of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation after Constitutional Court Decision Number 91 / PUU-XVIII / 2020, this decision is the current law (ius constitutum). This is because the decision of the Constitutional Court cannot be compared or complained about. AbstrakMahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga penting dalam ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai lembaga yang berimbang menurut asas saling mengontrol, karena UUD 1945 memberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kekuasaan antar lembaga negara. Selain itu, melalui kewenangannya untuk menguji undang-undang yang melanggar UUD 1945, MK menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara dan melindunginya dari undang-undang yang dapat menimbulkan kerugian konstitusional. Beberapa kelompok masyarakat dan individu mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait kerugian konstitusional yang ditimbulkan oleh UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. permasalahan yang akan dibahas mengenai pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020. Diharapkan penelitian ini bermanfaat menjadi rujukan dalam kemajuan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara terkait dengan analisis hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 Dalam Perkara Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Terhadap UUD 1945 Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum di Indonesia. Diharapkan penulisan ini juga akan bermanfaat bagi masyarakat dan praktisi dan teoritisi hukum.Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, atau penelitian hukum kepustakaan, sebagai metodologi. Penelitian hukum normatif didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, atau hukum dianggap sebagai apa yang tertulis dalam buku hukum. Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 merupakan putusan yang mengabulkan permohonan pengujin formil atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan amar putusan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena tidak dimaksudkan untuk tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkandalam hal kepastian hukum dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, putusan ini merupakan hukum yang berlaku saat ini (ius constitutum). Ini karena putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dibandingkan atau dimintai komplain atasnya.

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEMNYA DI KANTOR BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER MEDAN Irfan, Mhd; Hariani, Riri Rezeki
Lex Lectio Law Journal Vol 1, No 2 (2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jlexlectio.v1i2.19

Abstrak To maintain the sustainability of all habitats in the forest of the Gunung Leuser National Park, it has been fully regulated in Law no. 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems. The formulation of the problem in this research is how the implementation of Law no. 5 of 1990 in TNGL and what are the obstacles to the Gunung Leuser National Park Center. The research method in data collection is used by the method of literature study and field study. The data that has been collected was analyzed qualitatively. Based on the results of the study found the implementation of Law no. 5 of 1990 concerning the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems is carried out by means of pre-emptive, preventive to repressive activities. The obstacle experienced by the Gunung Leuser National Park Center is the lack of joint forestry police personnel and the weapons used are only long-barreled weapons that are very old, so that it is possible for crimes in the Gunung Leuser national forest area to be repeated. AbstractUntuk menjaga kelestarian dan seluruh habitat yang berada di hutan Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser sepenuhnya telah di atur di dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah Bagaimana implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 di TNGL dan apa saja hambatan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser. Metode penelitian dalam pengumpulan data yaitu digunakan dengan metode studi pustaka dan studi lapangan. Data yang telah dikumpulkan dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan implementasi Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dilakukan dengan cara kegiatan preemtif, preventif sampai dengan represif. Hambatan yan dialami oleh Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser adalah kurangnya personel gabungan polisi kehutanan dan senjatan yang digunakan hanya menggunakan senjata laras panjang yang sudah berusia sangat tua, sehingga dapat memungkinkan kejahatan di kawasan hutan nasional Gunung Leuser akan tetap terulang.

PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN KENANGAN BARU DITINJAU DARI PERSPEKTIF UU NO 25 TAHUN 2009 Hariani, Riri Rezeki; Arisuma, Neri
Lex Lectio Law Journal Vol 2, No 2 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jll.v2i2.85

AbstractStrengthening Law Number 25 of 2009 concerning public services certainly has problems, as we know that the public services law has not been implemented well. In fact, the implementation of public services is still complicated, slow, expensive and causes public disappointment. Therefore, the aim of this research is to find out how to strengthen the implementation of public services in accordance with Law No. 25 of 2009. By using qualitative research methods and supported by data collection techniques through observation, interviews and library studies. Based on the results of the discussion, it was found that Strengthening Law No. 25 of 2009 concerning Public Services in Kenangan Baru Village refers to the principles/guidelines for the implementation of public services. However, there are several indicators that have not been implemented well, namely: the first is that equality of community rights and obligations in fulfilling the applicable requirements has not been realized, the second is the lack of community participation and involvement in activities carried out by the Subdistrict Government, the third is the lack of available facilities such as: tables, chairs, and condition of the office building. This causes limitations in strengthening and regulations in accordance with Law No. 25 of 2009 concerning public services. Therefore, Kenangan Baru Village must be able to increase strengthening and regulations in accordance with Law No. 25 of 2009 concerning public services, as well as being able to provide facilities to encourage community participation in various government programs.AbstrakPenguatan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik tentunya memiliki problematika, seperti yang kita ketahui bahwasannya Undang-undang pelayanan publik belum terselenggara dengan baik. Faktanya penyelenggaraan pelayanan publik masih berbelit-belit, lambat, mahal dan menimbulkan kekecewaan masyarakat. Oleh karena itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penguatan terlaksananya pelayanan publik sesuai dengan UU No 25 Tahun 2009. Dengan menggunakan metode penelitian secara kualitatif dan didukung dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi keperpustakaan. Berdasarkan hasil pembahasan ditemukan bahwa Penguatan UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Kelurahan Kenangan Baru mengacu pada asas/pedoman penyelenggaraan pelayanan umum. Namun ada beberapa indikator yang belum terlaksana dengan baik yaitu : yang pertama belum terwujudnya kesamaan hak dan kewajiban masyarakat dalam memenuhi persyaratan yang berlaku, yang kedua minimnya partisipatif dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan yang dibuat oleh Pemerintah Kelurahan, yang ketiga minimnya fasilitas yang tersedia seperti : meja, kursi, dan kondisi bangunan kantor. Hal demikian menyebabkan keterbatasan dalam penguatan dan aturan sesuai dengan UU No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Maka dari itu, Kelurahan Kenangan Baru harus mampu meningkatkan penguatan dan aturan yang sesuai dengan UU No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, serta mampu menyediakan fasilitas demi mendorong partisipatif masyarakat dalam berbagai program pemerintahan.

Rekayasa Teknik Guludan sebagai Upaya Rehabilitasi Ekosistem Mangrove di Ekowisata Pantai Alam Serdang Bahari, Pantai Labu, Sumatera Utara Dian Inda Sari; Nur Subiantoro; Riri Rezeki Hariani; Maya Puspita Ningrum; Abu Salim
Agrokreatif: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 10 No. 3 (2024): Agrokreatif Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Institut Pertanian Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agrokreatif.10.3.372-378

Abrasion at Alam Serdang Bahari Beach (ASB) is increasingly worrying, causing the reduction of mangrove forests on the coast. ASB Beach is located in Regemuk Village, Labu Beach. The ASB Mangrove Forest Farmers Group (KTHM) has made many efforts to continue to exist morally and materially to survive in the ecotourism industry and is trying to re-green the beaches to minimize the impact of abrasion. The results of a field assessment involving lecturers, village officials, and KTHM ASB obtained a roadmap for a sustainable development village with a solution to prevent prolonged abrasion using the simplest and most economical way through engineered bund techniques to protect mangrove plants and also act as a wave breaker. Implementing this PKM aims to make new efforts to plant mangrove trees as coastal abrasion protection. Implementing activities uses a participatory action research (PAR) approach. KTHM, as the partner, carried out the construction of the bund enclosure, and the PKM team was the drafter and supervisor. The results of the PKM implementation are three plots of bunds in the shape of a ship's bow as an effort to break the beach waves using the Rhizopora sp. propagules collected from mangrove seeds by KTHM ASB. This innovation is still early to assess because it requires ongoing monitoring. It is hoped that this effort will better protect newly planted mangrove plants from fierce waves and abrasion as a joint effort to prevent abrasion on ASB Beach.

Legal Protection for Online Gamers Who Are Victims of Nonverbal Sexual Violence Sutiawan, Hendrik Agus; Rasjidi, Ira Thania; Nasution, M.Y.F. Hafidz; Hariani, Riri Rezeki; Agung, Mhd. Sutan
Jurnal Penelitian Medan Agama MEDAN AGAMA, VOL. 15, NO. 2, DECEMBER 2024
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58836/jpma.v15i2.22875

Sexual violence, both physical and non-physical, includes online sexual harassment which is increasing with technological advances. The ITE Law and the TPKS Law regulate victim protection, including in cases of sexual abuse of children through online games. This research focuses on the impact of game addiction on personality and legal protection for victims. This research uses a normative juridical method to analyze laws and regulations related to sexual violence in online games. The legislative approach identifies the role of the TPKS Law in the prevention, handling, and restoration of victims' rights, as well as the effectiveness of regulations with government supervision. Online game addiction can affect the user's character, causing negative effects such as hostility and mental health problems. External factors, such as exposure to media and technology, as well as internal factors, such as psychological problems, contribute to deviant behavior. Online child grooming, which involves manipulation and threats, increases with technological advances, exacerbating child sexual abuse. B. Legal protection for victims of non-verbal sexual violence is increasingly important. The Sexual Offenses Act provides protection, but legal gaps still exist. Electronic-based sexual violence is also regulated with strict penalties. Legal protection for victims of nonverbal sexual violence in online games is essential. Law No. 12 of 2022 and related laws provide the legal basis for legal action.

Resilience of Natural Disaster Victims Based on Social Capital Community Recovery Strategy for Flash Floods in Ladang Rimba Hariani, Riri Rezeki; Arisuma, Neri; Saleh, Arifin
Jurnal Penelitian Medan Agama MEDAN AGAMA, VOL. 15, NO. 1, JUNE 2024
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58836/jpma.v15i1.20518

Flooding is a natural phenomenon caused in areas where many rivers flow. This research intends to describe, analyze and reveal the flash flood disaster in Ladang Rimba in 2023. In its development, this method uses environmental history by utilizing sources obtained, both written and oral, which are related to the topic of discussion. The results of this research show that after the 2023 Ladang Rimba flash flood disaster, it was a sad story for all the people living in the flood area. Severe damage due to flash floods in Gampong Ladang Rimba in Central Trumon District still leaves mud sediment with a thickness of up to 120 cm. still covering residential areas, residents' houses and various infrastructure. The impacts of flash floods in Ladang Rimba include: experiencing levels of damage to infrastructure, including housing, roads, bridges and utilities, loss of livelihoods, business closures, and impacts on local industry, social and psychological impacts on individuals and communities, including trauma, problems mental health, and community cohesion, the level of community involvement in the recovery process and empowerment of local residents. For this reason, a comprehensive review is needed that involves collaboration between various stakeholders, including government agencies, non-government organizations, community representatives and academic researchers.

Policy Analysis In Improving The Resilience Of The Karo Community: A Comparative Study Before And After The Eruption Of Mount Sinabung Agung, Muhammad Sutan; Hariani, Riri Rezeki; Srikusuma, M. Rohmidhi; Harve, Renhard
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 10, No 3 (2025): Social, Cultural and Historical Studies
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v10i3.35538

This research aims to analyze the policies implemented in an effort to improve the resilience of the Karo community to the Mount Sinabung eruption disaster, with a comparative study approach between conditions before and after the eruption. The recurrent eruption of Mount Sinabung since 2010 has had a significant impact on the social, economic and environmental aspects of the surrounding community. Social resilience is an important factor in dealing with and recovering from the disaster. Through qualitative methods with primary and secondary data collection, this study evaluates the effectiveness of disaster mitigation and adaptation policies implemented by local governments and related institutions. The results show that policies that integrate local wisdom and active community participation significantly improve the adaptive capacity and social resilience of the Karo community post-eruption. The study also identifies constraints and opportunities in policy implementation, which can be used as recommendations for improving disaster mitigation policies in the future. The findings of this study reinforce the importance of community-based policy approaches and local wisdom in building the resilience of disaster-prone communities.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search