Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

SOSIALISASI STUNTING DAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BAGI BALITA DAN IBU HAMIL DI DESA KOTA TITIK Kurniasari, Herlin; Stiadi, Elwan; Oktridaini, Sabela; Luhur Priyangga, Budi; Permata Sari, Desi; Nisrina Muthi, Musyafa; Dwita Syafitri, Natasya; Pitriana Br Ginting, Siska; Agnesia Purba, Della; Jarot Widyanto, Reza; Handoko, Wahyu
TRIBUTE: JOURNAL OF COMMUNITY SERVICES Vol. 4 No. 2
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/tribute.v4i2.29889

Abstract

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa sekaligus sebagai bagian dari perwujudan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. KKN bersifat intrakurikuler atau wajib dilaksanakan secara interdisipliner pada jenjang pendidikan strata satu (S1) di Universitas Bengkulu (UNIB). Peranan Perguruan Tinggi dalam pembangunan, tidak saja mendidik generasi muda dalam menyiapkan dirinya menjadi manusia pembangunan dan mengkaji serta mengembangkan IPTEKS yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tetapi juga berusaha agar IPTEKS yang dikembangkan relevan dengan kebutuhan pembangunan. Sebagai program intrakurikuler, kegiatan KKN periode 100 bersifat formal yang terencana dan terpogram mulai dari 3 Juli hingga 16 Agustus 2023 dengan bimbingan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Kegiatan pelaksanaan KKN periode 100 difokuskan kepada Tematik “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal” yang dapat diterapkan melalui salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kelompok 78, yaitu sosialisasi stunting dan pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil. Sosialisasi stunting dan pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan edukasi mengenai stunting serta sebagai upaya pencegahan peningkatan angka stunting pada masyarakat Desa Kota Titik, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah. Adanya sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat Desa Kota Titik dari diseminasi mengenai informasi kesehatan
Digital Crime In The Era Of Society 5.0: Juridical Analysis Of Cyber And Victim Protection Handoko, Wahyu
Ipso Jure Vol. 2 No. 3 (2025): Ipso Jure - April
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/6991g409

Abstract

The development of digital technology in the era of Society 5.0 has presented new challenges in the form of increasing cybercrime that is complex, cross-border, and difficult to trace. On the other hand, Indonesia's legal system still focuses on punishing perpetrators, while protection for victims of digital crime has not received adequate attention. This study aims to analyze the effectiveness of applicable regulations juridically and highlight the need to change the legal paradigm from a retributive approach to a restorative one. This research uses normative legal methods with legislative, conceptual, and case approaches. The analysis was carried out on three main regulations: Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE), Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP), and Articles 373–379 in the Draft Criminal Code. Case studies of incidents of ransomware, phishing, and high-tech digital crime show weak victim protection, low public trust in the legal system, and the absence of a proper compensation scheme. The results of the study show that legal protection for victims is still scattered, not integrated, and lacks a restorative approach. Therefore, legal reform is needed through the drafting of a special law on cybercrime, improving the competence of law enforcement, establishing victim service centers, and strengthening international cooperation. Law enforcement in the era of Society 5.0 must transform, placing victim recovery as an essential part of fair, adaptive, and civilized criminal justice.