Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal TheJournalish: Social and Government Journal of Indonesian Rural and Regional Government (JIRReG)
Muhammad , Adji Suradji
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
KOLABORASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PENERTIBAN PARIWISATA PANTAI PARANGTRITIS Monika, Monika; Muhammad , Adji Suradji
TheJournalish: Social and Government Vol. 5 No. 2 (2024): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v5i2.768

Abstract

Penertiban pariwisata di pantai Parangtritis merupakan suatu bentuk dalam melastarikan alam, budaya, lingkungan dan juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah sejauh mana kolaborasi (collaborative) anatara pemerintah dan masyarakat dalam proses penertiban pariwisata di pantai Parangtritis. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menemukan makna dari penemuan di lapangan, sedangkan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Fokus penelitian ini berdasarkan pada teori Ansel, dkk yang melihat bagaimana kolaborasi pemerintah dapat terbagi menjadi 3 proses yaitu (1) partisipasi pemangku kepentingan, (2) ada kondisi kesetaraan kekuasaan, dan (3) ada aktor berkompeten.
STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANTUL Hidayat, Syarif; Muhammad , Adji Suradji
TheJournalish: Social and Government Vol. 5 No. 2 (2024): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v5i2.778

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dan indikator keberhasilan kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul, Indonesia. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen, observasi, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul terbagi dalam tiga aspek strategis: program pengurangan beban, program pemberdayaan masyarakat, dan program sistem informasi/big data. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyediakan beberapa fasilitas untuk mendukung program pengentasan kemiskinan melalui sistem informasi seperti SIDAMESRA, SIDAKIS, dan SEMAKIN yang membantu dalam memberikan keakuratan data. Indikator keluaran kebijakan digunakan untuk menilai keberhasilan implementasi kebijakan, termasuk cakupan, bias, akses, dan keselarasan program dengan kebutuhan. Indikator cakupan menunjukkan belum adanya sistem informasi yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat untuk mengetahui apakah mereka penerima bantuan atau bukan. Bias terjadi ketika bantuan tidak tepat sasaran, seringkali karena keleluasaan birokrasi. Terkait akses, website Dinas Sosial Kabupaten Bantul menyediakan formulir pengaduan dan call center online, namun belum ada nomor WhatsApp yang bisa diakses masyarakat. Terkait kesesuaian program dengan kebutuhan, penerima bantuan sudah merasakan manfaat dan kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, namun perlu adanya pengawasan dalam pelaksanaannya.
Analisis Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Teori Governabilitas dan Govermentalitas Wahyono, Cahyo; Nugroho, Ridwan; Huraq, Florianus; Muhammad , Adji Suradji
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 7 No 2 (2023): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v7i2.365

Abstract

Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah (PP) tersebut diikuti petunjuk teknis pelaksanaan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini bertujuan mengetahui ketidaksesuaian dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dilihat dari perspektif Teori Governabilitas dan implikasinya dilihat dari Teori Govermentalitas. Metode analisis yang digunakan adalah membandingkan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Dalam Perspektif Governabilitas melakukan tindakan ketidaksesuain merupakan otoritas dan kapasitas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang diambil dengan penuh pertimbangan guna meningkatkan kinerja pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah. Dalam perspektif Govermentalitas Kementerian Dalam Negeri menetapkan sistem pengelolaan keuangan yang menjadi wujud terkendali dan terkontrolnya seluruh proses pengelolaan keuangan daerahseluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.
COMMUNITY BASED COMMON POOL RESOURCES MANAGEMENT MODEL Fatchul Annaji, Muhammad; Muhammad , Adji Suradji
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 8 No 1 (2024): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v8i1.392

Abstract

Springs are one of the common pool resources whose ownership cannot be controlled by individuals. This is because common pool resources are used by many people. Gunungkidul Regency is an area that has limited water resources. Katongan District has a spring which is a source of clean water for the community. This research examines the management model for springs which become common pool resources as a source of clean water. By using a qualitative descriptive approach and supported by information from competent parties, both directly and indirectly, regarding the management of common pool resources, it is hoped that an ideal management model will be found. The research results show that the springs which are common pool resources in Katongan District are managed by the community around the springs. This can be seen from the management plan which was designed together by forming a spring management group called Sumber Agung, then the community worked together to carry out pipework to distribute clean water. Next, an evaluation is carried out every month which is carried out independently to control the management which is carried out jointly.
Co-Authors Fatchul Annaji, Muhammad Huraq, Florianus Monika, Monika Nugroho, Ridwan Syarif Hidayat Wahyono, Cahyo