Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

EVALUASI PELAYANAN ADMINISTRASI DI KEMANTREN GONDOKUSUMAN Guritno, Guritno; Supardal, Supardal
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 7 No 2 (2023): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v7i2.358

Abstract

Fenomena ketidakpuasan warga atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sekarang ini hampir selalu terjadi di berbagai instansi pemberi layanan publik. Demikian juga kemantren (Kemantren = Kecamatan, berdasar Pergub No. 5 Tahun 2019 dan Perda Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2020) sebagai instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada warga. Hal ini seiring dengan perkembangan partisipasi warga dan ruang yang diberikan oleh pemerintah bagi warga. Untuk itulah perlunya evaluasi pelayanan administrasi di Kemantren Gondokusuman sebagai salah satu instansi pemberi layanan pemerintah. Kajian ini akan membahas evaluasi pelayanan administratif di Kemantren Gondokusuman. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana kajian ingin menjelaskan secara mendalam evaluasi pelayanan publik. Pengumpulan data dimulai pengamatan, wawancara dengan segenap apparat, tokoh masyarakat dan juga data dokumentasi. Selajutnya dilakukan analisis terkait dengan hasil evaluasi pelayanan administratif dengan beberapa indikator evaluasi pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil evaluasi atas pelayanan administrasi terjadi beberapa kendala di berbagai pelayanan publik, diantaranya belum semua aparat mempunyai konsistensi yang tinggi dalam pemberian pelayanan, disamping itu masyarakat yang dilayani juga masih terdapat berbagai perilaku yang melebihkan harapan dalam layanan. Sementara kemantren terikat dengan pemerintah kota, hal itu terikat dengan berbagai standar dan aturan yang dibuat pemerintah pusat, khususnya Kementrian Dalam Negeri, baik itu menyangkut nomenklatur kelembagaan, sistem pelayanan publik dan juga politik anggaran. Dengan demikian mestinya pemberian layanan bisa lebih cepat, tetapi ada prosedur dan protokol yang harus dilaksanakan dalam proses layanan masyarakat harus sesuai standar pelayanan minimal.
Pendampingan Kesiapan Pemanfaatan Bandar Udara Khusus Tanjung Bara untuk Melayani Kepentingan Umum Wahyudono, Wahyudono; Guritno, Guritno; Agus Nugroho; Fatmawati Sari; Rosa Asiga Cahya
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Terapan Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Terapan (Januari - Maret 2026)
Publisher : Greenation Publisher & Yayasan Global Resarch National

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jpmpt.v4i1.1869

Abstract

Keterbatasan akses layanan transportasi udara di Kabupaten Kutai Timur menjadi kendala dalam mendukung mobilitas masyarakat, pelayanan publik, dan penguatan aktivitas ekonomi daerah. Bandar Udara Khusus Tanjung Bara yang selama ini dimanfaatkan untuk kepentingan operasional industri memiliki potensi untuk dioptimalkan dalam melayani kepentingan umum secara terbatas. Kegiatan penelitian ini bertujuan memberikan pendampingan teknis dan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan model pemanfaatan bandar udara yang legal, aman, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan campuran (mixed methods) melalui kajian teknis-operasional umum, proyeksi permintaan penumpang, serta analisis SWOT sebagai dasar penyusunan strategi implementasi. Hasil menunjukkan bahwa optimalisasi fasilitas eksisting merupakan skenario paling realistis untuk tahap awal dengan mempertimbangkan aspek keselamatan penerbangan dan kapasitas infrastruktur. Melalui kegiatan pendampingan ini dihasilkan rekomendasi tahapan pemanfaatan bandar udara, strategi pembentukan pasar transportasi udara masyarakat, serta arah pengembangan layanan penerbangan secara bertahap. Hasil penelitian diharapkan menjadi rujukan praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan konektivitas wilayah dan pelayanan transportasi udara secara berkelanjutan di Kabupaten Kutai Timur.