Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

The Role of Supervision of the Captain in Handling Conflicts from the Pekon Kresnomulyo Apparatus, Ambarawa District, Pringsewu District, 2023 Idayanti, Ila Mei; Suryani , Eny Inti; Yonnawati, Yonnawati
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2024): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v4i1.1640

Abstract

Effective supervision by a sub-district head is an important element in improving and maintaining the quality of public services at the regional level. This research explores the important role played by a sub-district head in the context of supervision, focusing on their efforts in ensuring the implementation of government policies, and shows that the sub-district head's supervisory role is not only limited to routine monitoring, but also involves coordination with various parties, policy advocacy, and proactive approach to problems as they arise. Conflict management is an important aspect in maintaining social stability at the local and national level. Conflict is an inevitable phenomenon in people's lives. including in Pekon Kresnomulyo. Conflict management is important to ensure security, order and justice at the local level. One of the key figures in handling conflict is the sub-district head, who has an important role in monitoring and resolving conflicts in Pekon Kresnomulyo. This study aims to dig deeper into the role of Carnat supervision in handling conflicts in the region. The research method used is qualitative with data collection techniques through in-depth interviews and participant observation. The research results tell that the sub-district head has a significant role in monitoring, identifying and resolving conflicts that arise in Pekon Kresnomulyo. This role includes monitoring the social dynamics of society, facilitating dialogue between parties involved in the conflict, as well as collaborating with various related agencies to achieve a just and sustainable solution. However, challenges such as limited resources and the complexity of conflict often become obstacles in implementing the sub-district head's role. Therefore, synergy is needed between the sub-district head, the community and other related parties to increase the effectiveness of conflict handling in Pekon Kresnomulyo.
Implementasi Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (Kip) dalam Meningkatkan Akses Pendidikan Saputra, Briyan Pratama; Suryani , Eny Inti; Yonawati
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1264

Abstract

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu program strategis pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu. Latar belakang pelaksanaan program ini adalah masih tingginya angka anak putus sekolah dan kesenjangan akses pendidikan yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di sekolah tersebut, dengan fokus pada enam indikator utama yaitu: sosialisasi, prosedur pelaksanaan, tahap pengajuan, penetapan penerima, pencairan dana, dan monitoring evaluasi, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Metode yang digunakan meliputi observasi langsung, analisis dokumen, serta wawancara dengan berbagai informan yang relevan, termasuk kepala sekolah, wali kelas, dan siswa penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program KIP secara signifikan membantu mengurangi hambatan ekonomi dan memperluas kesempatan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Namun, masih ditemukan beberapa tantangan seperti ketidakakuratan data sasaran dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penggunaan dana. Temuan ini memberikan gambaran penting bagi pengambil kebijakan untuk memperbaiki pelaksanaan program guna mencapai tujuan pemerataan pendidikan dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).
Peran Bumdes dalam Pengelolaan Wisata Mata Air Desa Simpang Kanan Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Kurniawan, Dinan; Suryani , Eny Inti; Rahmaini, Putri
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1405

Abstract

Pengelolaan wisata mata air di Desa Simpang Kanan, Kecamatan Sumber Rejo, Kabupaten Tanggamus menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, minimnya fasilitas, dan kurangnya pemanfaatan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengelolaan wisata mata air di Desa Simpang Kanan, Kecamatan Sumber Rejo, Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi Teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes memiliki tiga peran utama dalam pengelolaan wisata, yaitu sebagai fasilitator, mediator, dan motivator. Sebagai fasilitator, BUMDes berperan dalam menjaga daya tarik wisata melalui kegiatan gotong royong, memperbaiki aksesibilitas, menyediakan fasilitas dasar, serta membangun promosi berbasis digital. Sebagai mediator, BUMDes menjembatani komunikasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan pihak eksternal untuk memperkuat koordinasi dan dukungan terhadap pengelolaan wisata. Sementara itu, peran sebagai motivator ditunjukkan melalui upaya membangun semangat dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan, mengembangkan fasilitas, serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan lokal. Secara keseluruhan, peran BUMDes dalam pengelolaan wisata mata air di Desa Simpang Kanan mampu menciptakan ekosistem pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan, serta memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
Penggunaan Media Sosial pada Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pilkada 2024 di Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung Febriyan, Muhammad Dimas; Suryani , Eny Inti; Rahmaini, Putri
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1406

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan media sosial pada partisipasi pemula dalam Pilkada 2024 di Kelurahan Penengahan, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Latar belakang penelitian ini didasari oleh fenomena yang menjadi penghalang dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula, yaitu kurangnya kesadaran politik, minimnya pengetahuan tentang proses Pilkada, dan pengaruh lingkungan dan keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan TikTok menjadi media yang paling sering digunakan pemilih pemula untuk mengakses informasi politik. Namun, intensitas penggunaan media sosial tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas partisipasi politik. Masih banyak pemilih pemula yang hanya menjadi pengamat pasif dan belum memiliki keberanian untuk menyampaikan pendapat secara terbuka. Partisipasi politik melalui media sosial terlihat dalam bentuk membagikan konten kampanye, menyukai dan mengomentari unggahan politik, serta keterlibatan dalam percakapan di grup pertemanan. Namun, masih terdapat kendala seperti rendahnya literasi politik, kekhawatiran terhadap stigma sosial, dan minimnya ruang diskusi yang aman. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari berbagai pihak seperti sekolah, pemerintah, dan komunitas untuk mendorong literasi digital dan menciptakan ruang yang inklusif agar pemilih pemula dapat lebih terlibat aktif dalam proses demokrasi lokal.