Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.082
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Hukum Malahayati Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) Arus Jurnal Sosial dan Humaniora jurnal administrasi politik dan sosial JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Demokrasi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Pandawa : Pusat Publikasi Hasil Pengabdian Masyarakat Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah dan Ilmu Hukum JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Yonnawati, Yonnawati
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan Yonnawati Yonnawati
Jurnal Hukum Malahayati Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v3i1.7132

Abstract

Sanksi merupakan bagian penutup yang penting di dalam hukum.Salah satu sanksi yang dapat diterapkan terhadap suatu pelanggaran atas peraturan perundang-undangan adalah sanksiadministrasi. Sanksiini merupakan suatu bentuk pemaksaan dari administrasi negara(pemerintah) terhadapwarga negara dalamhaladanya perintah-perintah,kewajiban kewajiban, atau larangan-larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan  yang dikeluarkan oleh administrasi negara (pemerintah)termasuk didalamnya peraturanperundang-undangan bidang perizinan. Sanksi administrasi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran perizinan dapat berupa paksaan Pemerintahan (bestuurdwang), penarikan kembali keputusanyang menguntungkan, pengenaan uang paksa oleh Pemerintah (dwangsom), pengenaan denda administratif (administratif boete).Penetapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran di bidang perizinan bentuknya bermacam-macam yang pada umumnya sudah secara definitif tercantum dalam peraturan perundang- undangan yang menjadi dasarnya.
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ASET DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Yonnawati Yonnawati; Martina Male
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2017): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (149.886 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v2i1.68

Abstract

Upaya meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan desa diperlukan adanya pengelolaan kekayaan/aset desa. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan bahwa aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelalang hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Penelitian ini bertujuan : (1) untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pengelolaan aset desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; dan (2) untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan aset desa. Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif non doktrinal dengan menggunakan pendekatan sosio-legal, guna mendapatkan gambaran dari subyek penelitian sehingga diharapkan dapat menemukan jawaban terkait dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) macam teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan, studi dokumenter dan wawancara. Setelah data terkumpul secara keseluruhan kemudian dianalisis secara analisis kualitatif. Pengelolaan aset Pekon Bulurejo berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berupa perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan aset belum dilaksanakan secara maksimal, karena kegiatan penatausahaan aset desa baik berupa pembukuan, inventarisasi dan pelaporan belum berjalan dengan baik. Faktor penghambat pengelolaan barang/aset Desa Pekon Bulurejo Kecamatan Gading Rejo antara lain pengambilalihan terjadi secara sepihak karena di masa lalu kerja sama pemanfaatan atau sewa tanah desa tidak dilakukan dengan perjanjian tertulis, pembinaan dan pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Bupati melalui Camat dan lembaga pengawas kurang berjalan efektif, desa tidak dapat secara langsung mengelola sumber daya alam di lingkungan tempat tinggal mereka terutama hutan desa, rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, serta rendahnya kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa.Kata kunci : Implementasi, Pengelolaan, Aset Desa
PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) MENGHADAPI PEMILIHAN UMUM (PEMILU) 2019 DAN PEMILIHAN GUBERNUR (PILGUB) 2018 DI BANDAR LAMPUNG MARTINA MALE; YONNAWATI YONNAWATI
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2017): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.771 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v2i2.301

Abstract

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya kemerdekaan berserikat bagi seluruh rakyatnya. Setiap warga negara yang secara hukum telah memenuhi syarat, memiliki hak maupun suara untuk memilih dan dipilih sebagai pemimpin melalui pemilihan yang demokratis. Pemilihan ini dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta bertanggungjawab. Persiapan pendaftaran partai politik pada pemilu serentak tahun 2019 dan Pemilihan Gubernur tahun 2018 di Bandar Lampung, Sistem politik (Sipol) penting bagi KPU untuk mempermudah dokumentasi daftar anggota parpol. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan Sipol bagi KPU Menghadapi Pemilu 2019 dan Pilgub 2018 di Bandar Lampung dan apa faktor penghambat pelaksanaan Sipol bagi KPU menghadapi Pemilu 2019 dan Pilgub 2018 di Bandar Lampung? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Sipol bagi KPU di Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis atau normatif dan pendekatan empiris. Berdasarkan penelitian, pelaksanaan Sipol bagi KPU menghadapi Pemilu 2019 dan Pilgub 2018 di Bandar Lampung sudah sesuai prosedur sesuai dengan Pasal 173 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemilu.Keywords : Implementation, Political Information, General Election
REKONSTRUKSI HUKUM PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN PEMEKARAN DAERAH OTONOMI BARU Yonnawati Yonnawati
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2016): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1249.237 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v1i1.100

Abstract

Pembangunan nasional yang dilakukan oleh negara Indonesia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pembangunan nasional tersebut baik berupa pembangunan isik maupun non fisik yang keseluruhannya digunakan seluas-luasnya bagi kesejahteraan masyarkaat Indonesia.Pemekaran daerah otonomi baru dalam implementasinya memang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat,serta menciptakan daerah makin mandiri adan demokratis.namun tujuan ini dapat diwujud nyatakan melalui peningkatan profesionalisme birokrasi daerah untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan efisien dan efektif, serta dapat meningkatkan pelayanan dasar publik. Permasalahan yang akan dibahas pada penulisan ini adalah bagaimana konsep dasar yang ideal dalam pembentukan rencana tata ruang daerah otonomi baru, bagaimana model ideal yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang didaerah otonomi baru.Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penulisan ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif karena lingkup dan fokus penelitian tentang bekerjanya eksekutif dan legislatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan data dan klasifikasi data.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa konsep dasar yang ideal dalam pembentukan rencana tata ruang daerah otonom baru adalah konsep hirarkis dalam penyusunan dokumen rencana tata ruang yang digunakan dengan tujuan agar fungsi yang ditetapkan antara dokumen tata ruang yang berlaku pada lingkup mikro merupakan penyebaran dan penelitian dari rencana tata ruang yang berlaku pada wilayah yang lebih makro. pembentukan penataan ruang daerah otonomi baru mengacu pada hukum yang otonom, munculnya hukum yang otonom tertib hukum dapat menjadi sumber daya untuk menjinakkan represi,secara historis perkembangan tersebut dikenal dengan rule of law.hendaknya hukum dipahami sebagai suatu yang nyata dan tidak nyata dan untuk terciptanya kondisi hukum yang kondusif perlu adanya keseimbangan antara das sollen and das saein meski tidak mudah dalam interpretasinya.Kata Kunci: Penataan Ruang, Pemekaran Daerah, Otonomi Daerah
PERANAN FILSAFAT HUKUM DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PERDATA FORMIL DAN MATERIIL Dina Haryati Sukardi; Yonnawati Yonnawati
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v7i2.1964

Abstract

Pembaharuan dan perkembangan hukum perdata timbul sebab hukum bersifat dinamis, hal ini juga dipengaruhi juga oleh adanya ilmu filsafat hukum yang berusaha mencari kebenaran secara metodis, sistematis, rasional, dan radikal melampaui kebenaran dan pertanggungjawaban yang semata-mata empiris. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana peranan filsafat hukum dalam pembaharuan hukum keperdataan, Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penulisan yuridis normatif. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif. Filsafat hukum lebih menitik beratkan pada substansi atau materi hukum, hukum harus dibentuk sesuai dengan prosedur atau memenuhi tuntutan formal tertentu agar diakui sebagai hukum (legitimasi yuridis). Akan tetapi, pemenuhan aspek formal-prosedural saja tidaklah mencukupi. Masih diperlukan tuntutan lain supaya hukum pantas disebut hukum, yakni aspek substansinya atau isi, yang menjamin agar hukum perdata tidak boleh bertentangan dengan tuntutan keadilan.
DAMPAK KEPEMIMPINAN LURAH DALAM PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Febri Awan; Yonnawati Yonnawati; Putri Rahmaini
DEMOKRASI: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.14 KB) | DOI: 10.36269/dmkr.v1i3.794

Abstract

Warga Negara memiliki kewajiban dan hak, salah satu kewajiban warga Negara adalah membayar pajak. Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi segala kewajibannya perlu dibina bagi rakyat Indonesia. Pemerintah butuh pemimpin yang mampu dengan baik untuk berkomunikasi kepada bawahannnya maupun kepada masyarakat dalam penyampaian pentingnya membayar iuran Pajak Bumi dan Bangunan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah deskriptif kualitatif dengan jenis studi kasus, untuk memperoleh gambaran secara detail dan menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya target penerimaan pajak khususnya PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) disebabkan karena kemampuan ekonomi masyarakat. Masyarakat Kelurahan Baros memahami kewajiban dan maksud pemungutan pajak hanya saja kewajiban ini tidak menjadi prioritas bagi mereka karena masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hariKata Kunci: Kepemimpinan, kesadaran Masyarakat, Pajak Bumi dan Bangunan
Akta Partij Berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Dalam Rangka Perwujudan Kepastian Hukum Yonnawati Yonnawati; Dina Haryati Sukardi; Ulan Jehaniza
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2023): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v8i1.2373

Abstract

Penelitian ini di dalamnya mengkaji serta menjawab permasalahan tentang akta partij di hadapan notaris dan kepastian dari hukum partij akta yang dilaksanakan ataupun dinyatakan di depan notaris. Penelitian juga masuk pada kelompok penelitian yuridis empiris yang bersifat normatif. Bahan yang telah diperoleh melalui penelitian pada kantor Notaris Cindy Larasaty, S.H., M.Kn. dan pembahasan yang sudah dilakukan adalah partij akta menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2014 merupakan akta pihak-pihak yang dilaksanakan di depan notaris untuk kemudia di autentikan dengan tandatangan notaris. Perbedaan partij akta dan akta yang tidak resmi merupakan proses pembuatannya, partij akta di nyatakan serta dilaksanakan di depan  notaris kemudian diparaf dengan notaris sedangkan akta di bawah tangan cuma atas kedua pihak, sifat-sifat yang memenuhi unsur akta partij merupakan : akta musti dilaksanakan dari pihak-pihak langsung di depan notaris, akta musti dilaksanakan bertara kepada bentuk yang dimuat oleh Undang-undang, akta yang dilaksanakan terhadap ataupun didepan pejabat publik yang berkompeten dalam kausa itu serta tempat akta tersebut dilaksanakan.  memenuhi bagian-bagian pada Pasal 1320 KUHPerdata. Notaris pun harus memasukan akta yang dibuat ke dalam buku besar notaris kemudian nantinya akan dievaluasi setiap tahunnya. Untuk dipastikan kebenarannya,  notaris harus menjaga kerahasiaan dari pihak-pihak yang menghadap. Hal yang sering dilanggar baik oleh para pihak maupun notaris seperti notaris yang kurang teliti, notaris mendokumentasikan akta kemudian disebar dimedia sosial, kurangnya pemahaman bahasa asing. Sedangkan dari para pihak klien pihak- pihaknya tidak datang bersamaan, para pihak tidak memahami dampak dari kesepakatan. Solusi yang dapat diberikan kepada notaris yaitu dengan cara lebih memfokuskan pada syarat pembuktian formil akta.
Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di SMP Islam Kebumen Kec. Sumberjo, Kab.Tanggamus Yonnawati Yonnawati; M. Johan Candradinata; Saidah Saidah; Nirani Sundawati Atib; Rizkika Ramadhani; Jasendra AHD; Siti Soviah
Pandawa : Pusat Publikasi Hasil Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 4 (2024): Oktober : Pusat Publikasi Hasil Pengabdian Masyarakat
Publisher : Asosiasi Riset Ilmu Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61132/pandawa.v2i4.1266

Abstract

Sexual violence in the school environment is a serious issue that requires special attention. This Real Work Lecture (KKN) activity aims to provide understanding and skills to students, teachers and education staff at Kebumen Islamic Middle School in preventing and handling sexual violence. Through outreach and training programs, it is hoped that a school environment that is safe and free from sexual violence will be created. The results of this activity show increased awareness and skills in handling sexual violence situations.
Kinerja Pemerintah Pekon Dalam Mencapai Good Governance Fernando, Fernando; Inti Suryani, Eny; Yonnawati, Yonnawati
Bahasa Indonesia Vol 5 No 2 (2024): JAPS Agustus 2024
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/japs.v5i2.134

Abstract

Tata kelola pemerintahan dapat dikatakan baik jika pada saat penyelenggaraan kebijakannya menerapkan prinsip good governance. Good governance ialah sebuah pemerintahan yang baik. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana kinerja pemerintah Pekon Menggala Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus dalam upayanya mencapai good governance. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data terdiri dari tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan indikator penerapan prinsip good governance, pemerintah Pekon Menggala belum optimal. Hal ini dikarenakan 1) belum terealisasinya program perbaikan jalan, pembangunan pos ronda, dan tempat pembuangan sampah, 2) menyelenggarakan program pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat, 3) melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan, 4) menyediakan pelayanan kesehatan gratis. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah agar dapat mencapai good governance.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM MENINGKATKAN MINAT BACA MASYARAKAT KOTA BANDAR LAMPUNG DI PERPUSTAKAAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024 Asmara, Mita; Inti Suryani, Eny; Yonnawati, Yonnawati
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 3 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i3.2025.1262-1268

Abstract

Pelayanan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk memenuhi kebutuhan. Pelayanan publik bukan hanya dari sebuah pelayanan administrasi saja, melainkan juga pelayanan terhadap fasilitas yang diberikan kepada pengunjung juga sehingga pengunjung dapat nyaman dan senang datang ke perpustakaan daerah Provinsi Lampung. Namun dari hasil pengamatan, pelayanan seperti fasilitas itu masih belum cukup seperti sakelar colokan listrik karena saya sebagai mahasiswa sagat membutuhkan itu ketika berkunjung dan mengerjakan tugas menggunakan laptop pasti butuh sakelar colokan listrik untuk mencarger laptop. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan yang ada di Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung serta aspek penghambat dan pendukungnya. Metode penelitian yng digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana peneliti turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data dari awal sampai akhir penelitian. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumetasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelayanan di Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung sudah cukup baik dari segi fasilitas yang dan sudah menerapkan transparansi, akuntabilitas dan kesamaan hak dalam pelaksanaanya dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Namun terdapat beberapa kekurangan seperti tempat parkir yang tidak dijaga dan ruang baca umum yang hanya di satu tempat untuk petugasnya melayani dengan baik dan profesional. Hal tersebut menunjukan pelayanan yang sudah baik dan dapat meningkatkan pengunjung serta minat baca masyarakat. Diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan yang ada kepada setiap pengunjung, terutama fasilitas tempat parkir dan ruang baca serta media informasi yang kreatif agar dapat terus meningkatkan minat baca masyarakat Kota Bandar Lampung.
Co-Authors Agus Trianto Andri Kurniawan Aprilia Fitri Ningsih Aprilia, Lusi Asmara, Mita Aulia Sari, Putri Dina Haryati Sukardi Efendi, Verza Amellia Eny Inti Suryani Febri Awan Fernando Fernando, Fernando Icen Amsterly Idayanti, Ila mei Ila Mei Idayanti Inti Suryani, Eny Jasendra AHD Kurnia Amantha, Goestyari M. Johan Candradinata Marlinda, Tia Martina Male Moenaqistin Nur Novianti Nirani Sundawati Atib Rahmaini, Putri Rizkika Ramadhani Saidah Saidah Siti Soviah Sulastri Sulastri Suryani , Eny Inti Suryani, Eny Inti Ulan Jehaniza Utami, Martharia Putri Yosef Friadi