Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.197
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Iso jurnal administrasi politik dan sosial Demokrasi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Yonnawati, Yonnawati
Unknown Affiliation
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
The Role of Supervision of the Captain in Handling Conflicts from the Pekon Kresnomulyo Apparatus, Ambarawa District, Pringsewu District, 2023 Idayanti, Ila Mei; Suryani , Eny Inti; Yonnawati, Yonnawati
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2024): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v4i1.1640

Abstract

Effective supervision by a sub-district head is an important element in improving and maintaining the quality of public services at the regional level. This research explores the important role played by a sub-district head in the context of supervision, focusing on their efforts in ensuring the implementation of government policies, and shows that the sub-district head's supervisory role is not only limited to routine monitoring, but also involves coordination with various parties, policy advocacy, and proactive approach to problems as they arise. Conflict management is an important aspect in maintaining social stability at the local and national level. Conflict is an inevitable phenomenon in people's lives. including in Pekon Kresnomulyo. Conflict management is important to ensure security, order and justice at the local level. One of the key figures in handling conflict is the sub-district head, who has an important role in monitoring and resolving conflicts in Pekon Kresnomulyo. This study aims to dig deeper into the role of Carnat supervision in handling conflicts in the region. The research method used is qualitative with data collection techniques through in-depth interviews and participant observation. The research results tell that the sub-district head has a significant role in monitoring, identifying and resolving conflicts that arise in Pekon Kresnomulyo. This role includes monitoring the social dynamics of society, facilitating dialogue between parties involved in the conflict, as well as collaborating with various related agencies to achieve a just and sustainable solution. However, challenges such as limited resources and the complexity of conflict often become obstacles in implementing the sub-district head's role. Therefore, synergy is needed between the sub-district head, the community and other related parties to increase the effectiveness of conflict handling in Pekon Kresnomulyo.
Kinerja Pemerintah Pekon Dalam Mencapai Good Governance Fernando, Fernando; Inti Suryani, Eny; Yonnawati, Yonnawati
Bahasa Indonesia Vol 5 No 2 (2024): JAPS Agustus 2024
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/japs.v5i2.134

Abstract

Tata kelola pemerintahan dapat dikatakan baik jika pada saat penyelenggaraan kebijakannya menerapkan prinsip good governance. Good governance ialah sebuah pemerintahan yang baik. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana kinerja pemerintah Pekon Menggala Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus dalam upayanya mencapai good governance. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data terdiri dari tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan indikator penerapan prinsip good governance, pemerintah Pekon Menggala belum optimal. Hal ini dikarenakan 1) belum terealisasinya program perbaikan jalan, pembangunan pos ronda, dan tempat pembuangan sampah, 2) menyelenggarakan program pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat, 3) melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan, 4) menyediakan pelayanan kesehatan gratis. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah agar dapat mencapai good governance.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM MENINGKATKAN MINAT BACA MASYARAKAT KOTA BANDAR LAMPUNG DI PERPUSTAKAAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024 Asmara, Mita; Inti Suryani, Eny; Yonnawati, Yonnawati
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 3 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i3.2025.1262-1268

Abstract

Pelayanan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk memenuhi kebutuhan. Pelayanan publik bukan hanya dari sebuah pelayanan administrasi saja, melainkan juga pelayanan terhadap fasilitas yang diberikan kepada pengunjung juga sehingga pengunjung dapat nyaman dan senang datang ke perpustakaan daerah Provinsi Lampung. Namun dari hasil pengamatan, pelayanan seperti fasilitas itu masih belum cukup seperti sakelar colokan listrik karena saya sebagai mahasiswa sagat membutuhkan itu ketika berkunjung dan mengerjakan tugas menggunakan laptop pasti butuh sakelar colokan listrik untuk mencarger laptop. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan yang ada di Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung serta aspek penghambat dan pendukungnya. Metode penelitian yng digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana peneliti turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data dari awal sampai akhir penelitian. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumetasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelayanan di Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung sudah cukup baik dari segi fasilitas yang dan sudah menerapkan transparansi, akuntabilitas dan kesamaan hak dalam pelaksanaanya dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Namun terdapat beberapa kekurangan seperti tempat parkir yang tidak dijaga dan ruang baca umum yang hanya di satu tempat untuk petugasnya melayani dengan baik dan profesional. Hal tersebut menunjukan pelayanan yang sudah baik dan dapat meningkatkan pengunjung serta minat baca masyarakat. Diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan yang ada kepada setiap pengunjung, terutama fasilitas tempat parkir dan ruang baca serta media informasi yang kreatif agar dapat terus meningkatkan minat baca masyarakat Kota Bandar Lampung.
PERAN PEMERINTAH PEKON DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Aulia Sari, Putri; Inti Suryani, Eny; Yonnawati, Yonnawati
Governance Vol. 13 No. 1 (2025): Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Islam "45" Bekasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33558/governance.v13i1.10511

Abstract

The role of village government is very important for the progress of a village. One of the functions of village government is to provide services while improving the quality of public services to the community in order to create a developed and prosperous society. As the government unit closest to the community, the pekon government functions as a liaison between the needs of the community and the policies taken by the government at a higher level. The aim of this research is to find out the role of the Pekon Government in improving the quality of public services in Pekon Teba Pering Jaya, Sukau District, West Lampung Regency in 2023. The research method used is qualitative with a descriptive approach with data collection using observation, interviews and documentation. Data analysis consists of reduction stages, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research show that the Pekon government's role in efforts to improve the quality of services in Pekon Teba Pering Jaya is not yet optimal. This is due to the lack of facilities used in administrative services, so there is a need for proposals to procure facilities through village funds. There are Pekon officials who are not yet skilled in using electronic media or digital platforms, so socialization and training should be held to develop the human resources (HR) of Pekon Teba Pering Jaya officials.
KEBIJAKAN UANG KULIAH TUNGGAL DALAM MENDUKUNG KESEJAHTERAAN MAHASISWA PENDEKATAN SOSIAL (STUDI PADA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2023) Aprilia, Lusi; Suryani, Eny Inti; Yonnawati, Yonnawati
DEMOKRASI Vol 5, No 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/dmkr.v5i1.3154

Abstract

ABSTRACT The Single Tuition Fee Policy at the University of Lampung aims to establish a fair and equitable education financing system through the principles of cross-subsidization and tiered tuition fees based on students' economic capabilities. This study employs a qualitative approach to explore the impact of the Single Tuition Fee Policy on student welfare. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document studies involving students, practitioners, and relevant stakeholders. The findings indicate that the Single Tuition Fee Policy has had a positive impact on access to higher education for students from diverse economic backgrounds, particularly by alleviating the financial burden for students from underprivileged families. However, the lack of clarity in determining the Single Tuition Fee mechanism and limited information about the appeal procedures have led to dissatisfaction among students. Another challenge identified is the inaccuracy of economic data validation, resulting in misplacement of students in inappropriate tuition fee groups. This study recommends improving policy communication systems, implementing stricter data validation, and enhancing non-financial welfare support, such as counseling services and an inclusive social environment. These measures are expected to make the Single Tuition Fee Policy a more effective instrument in holistically supporting student welfare, both in terms of access to education and socio-economic aspects. Keyword: Policy, Tuition Fees, Welfare, Students ABSTRAK Kebijakan Uang Kuliah Tunggal di Universitas Lampung bertujuan menciptakan sistem pembiayaan pendidikan yang adil dan merata melalui prinsip subsidi silang dan pengelompokan tarif berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi dampak kebijakan Uang Kuliah Tunggal terhadap kesejahteraan mahasiswa. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, melibatkan mahasiswa, praktisi, dan pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Uang Kuliah Tunggal telah memberikan dampak positif terhadap aksesibilitas pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari berbagai latar belakang ekonomi, terutama dalam meringankan beban finansial mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Namun, ketidakjelasan mekanisme penentuan Uang Kuliah Tunggal dan kurangnya informasi mengenai prosedur banding menimbulkan ketidakpuasan di kalangan mahasiswa. Tantangan lain yang ditemukan adalah validasi data ekonomi yang kurang akurat, yang berdampak pada penempatan kelompok Uang Kuliah Tunggal yang tidak sesuai. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan sistem komunikasi kebijakan, validasi data yang lebih ketat, dan peningkatan dukungan kesejahteraan non-finansial, seperti layanan konseling dan lingkungan sosial inklusif. Dengan langkah-langkah tersebut, kebijakan Uang Kuliah Tunggal diharapkan mampu menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mendukung kesejahteraan mahasiswa secara menyeluruh, baik dari segi akses pendidikan maupun aspek sosial-ekonomi. Kata Kunci : Kebijakan, Uang Kuliah, Kesejahteraan, Mahasiswa
PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN REKLAME PILPRES 2024 Trianto, Agus; Yonnawati, Yonnawati; Rahmaini, Putri
DEMOKRASI Vol 5, No 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/dmkr.v5i1.3152

Abstract

ABSTRACT Abstract: The 2024 Presidential Election in Indonesia led to a surge in campaign billboard installations, which often violated spatial planning regulations and public order. This study analyzes the role of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in managing the regulation of campaign billboards during the 2024 Presidential Election in Tulang Bawang Regency. A qualitative approach was employed through observations, in-depth interviews, and documentation, with data analyzed using the interactive model of Miles and Huberman. Key informants included Satpol PP officials and local community members.The findings indicate that Satpol PP plays a crucial role in enforcing regional regulations, maintaining city aesthetics, and ensuring social order during the campaign period. However, challenges such as resistance from billboard installers, limited resources, operational facilities, and political pressure often hinder their performance. Dialogical and persuasive strategies are employed to mitigate conflicts and enhance public awareness regarding billboard regulations. Collaboration between Satpol PP and other agencies, such as the Department of Transportation and the Department of Public Works, is considered essential for effective enforcement. Furthermore, improving human resources and utilizing technology, such as digital applications to monitor and record illegal billboards, are recommended to enhance efficiency. Overall, Satpol PP holds a pivotal role in ensuring order and fairness during the campaign period. Support from local governments, communities, and related agencies is critical to the success of their efforts. This study provides practical recommendations for improving billboard management during national political events. Keyword: Billboards, Regulatio, Satpol PP ABSTRAK Abstrak: Pemilihan Presiden 2024 di Indonesia menyebabkan lonjakan pemasangan reklame kampanye, yang sering melanggar aturan tata ruang dan ketertiban umum. Penelitian ini menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban reklame Pilpres 2024 di Kab. Tulang Bawang. Pendekatan kualitatif digunakan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, dengan analisis data berdasarkan model interaktif Miles dan Huberman. Informan utama adalah pejabat Satpol PP dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP berperan penting dalam menegakkan peraturan daerah, menjaga estetika kota, dan menciptakan keteraturan sosial selama kampanye. Namun, tantangan seperti resistensi dari pemasang reklame, keterbatasan sumber daya, fasilitas operasional, serta tekanan politik sering menghambat kinerja mereka. Strategi dialogis dan persuasif digunakan untuk mengurangi konflik serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan reklame. Kolaborasi Satpol PP dengan instansi lain, seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum, dianggap penting untuk efektivitas penertiban. Selain itu, disarankan peningkatan SDM dan pemanfaatan teknologi, seperti aplikasi digital, untuk memantau dan mendata reklame ilegal secara lebih efisien. Secara keseluruhan, Satpol PP memegang peranan penting dalam memastikan keteraturan dan keadilan selama masa kampanye. Dukungan pemerintah daerah, masyarakat, dan instansi terkait sangat diperlukan untuk keberhasilan tugas ini. Penelitian ini memberikan masukan praktis untuk meningkatkan pengelolaan reklame dalam momen politik nasional. Kata Kunci : Reklame, Penertiban, Satpol PP
Kinerja Pemerintah Pekon Dalam Mencapai Good Governance Fernando, Fernando; Inti Suryani, Eny; Yonnawati, Yonnawati
Jurnal Administrasi Politik dan Sosial Vol 5 No 2 (2024): JAPS Agustus 2024
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/japs.v5i2.134

Abstract

Tata kelola pemerintahan dapat dikatakan baik jika pada saat penyelenggaraan kebijakannya menerapkan prinsip good governance. Good governance ialah sebuah pemerintahan yang baik. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana kinerja pemerintah Pekon Menggala Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus dalam upayanya mencapai good governance. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data terdiri dari tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan indikator penerapan prinsip good governance, pemerintah Pekon Menggala belum optimal. Hal ini dikarenakan 1) belum terealisasinya program perbaikan jalan, pembangunan pos ronda, dan tempat pembuangan sampah, 2) menyelenggarakan program pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat, 3) melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan, 4) menyediakan pelayanan kesehatan gratis. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah agar dapat mencapai good governance.
Co-Authors Agus Trianto Aprilia, Lusi Asmara, Mita Aulia Sari, Putri Fernando Fernando, Fernando Idayanti, Ila mei Inti Suryani, Eny Martina Male Rahmaini, Putri Suryani , Eny Inti Suryani, Eny Inti