Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

MEKANISME PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING MELALUI KEGIATAN POSYANDU DI DESA LUWUNG KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON gunawan, mohamad sigit
Humanis Vol 23, No 1 (2024): Januari-Juni
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/humanis.v23i1.60940

Abstract

Stunting mengacu pada suatu kondisi di mana bayi di bawah usia 5 bulan (sering disebut bayi) bertubuh lebih pendek atau lebih pendek dari bayi pada umumnya pada usia yang sama. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan stunting sebagai tinggi badan yang lebih dari dua standar deviasi di bawah standar pertumbuhan anak. Bayi yang mengalami stunting biasa juga disebut dengan bayi bertubuh pendek. Hal ini dapat diketahui dari tinggi badan atau tinggi badan bayi, dan hasilnya umumnya lebih rendah dibandingkan bayi normal. Dampak stunting pada anak kecil sangat luas karena dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Efek ini dapat mempengaruhi pertumbuhan bayi, tergantung pada ukuran dan berat badan bayi. stunting mempunyai dampak yang signifikan terhadap tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun kognitif.Jenis penelitian ini menggunakan peneliatian Kualitatif dengan berpaduan data empriris dengan melakukan pendekatan secara observasi dan wawancara kepada Kader Kesehatan setempat, Tenaga Kesehatan dan Warga Desa Luwung Kecamtan Mundu, yang berlandasakan kepada pendekatan yuridis normatif dalam bentuk deskriptif analisis. Dari data yang kita ambil di kecamatan Mundu dibulan agustus 2023 prevalensi stunting diangka 8,60% dan sebelumnya itu ada 6,95% atau di dibawah pevalensi nasional itu 14%. Jadi, kegiatan yang dilakukan ada penurunan angka stunting di kecamatan Mundu. Pada tahun 2022 tercatat kasus penderita stunting mencapai 400 lebih dan di tahun 2023 menurun menjadi 350 kasus. Bahwasannya di kecamatan Mundu untuk penanganan angka stunting sudah mengalami penurunan dengan prevalensinya masih dibawah standar nasional, bahkan kabupaten Cirebon sekalipun. Ada 4 Desa yang masih dikategorikan terbanyak dengan angka kasus stuntingnya diantaranya desa setu patok, mundu pesisir, banjarwangunan dan desa pamengkang dengan kisaran angka kasus stunting diangka 50 kasus. Salah satu upaya dalam mewujudkan percepatan penurunan stunting diantaranya, dengan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh puskesmas Mundu serta seperangkat desa dengan memberikan makanan yang mengedepankan kearifan lokal yakni pemberian makanan tambahan yang mengandung protein maupun hewani disetiap posyandu dimasing-masing Desa.
Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pendaftaran Hak Cipta Kesenian Cirebon Sebagai Konservasi Produk Kearifan Lokal Gunawan, Mohamad Sigit; Sahila, Fatina Rizka; Setiawan, Frans; Agustina, Mela; Khoerunnisa, Anis
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 10, No 1 (2024): Published Juni 2024
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v10i1.4119

Abstract

AbstrakPenelitian ini mengevaluasi pentingnya Kesenian yang dapat menjadi kekayaan milik daerah khususnya di Cirebon, seperti Tari Topeng, Sintren, Sandiwara Cirebonan dan wayang Cirebon. Melalui penggunaan metode penelitian yuridis normatif serta perkembangan teori desentralisasi, Temuan penelitian menunjukkan Administrasi daerah diketahui belum mengeluarkan kebijakan urgensi terhadap pendaftaran hak cipta atas kesenian lokal, Peran pemerintah daerah dibutuhkan sebagai aparatur dan media yang memfasilitasi bukan hanya untuk pengembangan namun mengatur kebijakan normatif agar banyak masyarakat yang mengetahui pentingnya pengakuan hukum terhadap kesenian sebagai warisan dan kekayaan daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi. AbstractThis research evaluates the importance of arts in Cirebon City, such as Mask Dance, Sintren, Cirebonan Theater and Cirebon puppetry. Through the use of normative juridical research methods as well as thedevelopment of the theory of decentralization, the research findings show that the local administration has not issued an urgency policy towards the regional administration is known to have not issued a policy of urgency to the registration of copyrights on local arts. The role of local government is needed as an apparatus and a facilitating medium not only for the development of local art, but also for the development of local culture. and media that facilitates not only for development but regulates normative policies so that many people know about copyright registration of local arts. normative policies so that many people know the importance of legal recognition of the arts as a heritage and legal recognition of the arts as heritage and regional wealth that has high economic value.