Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Sahila, Fatina Rizka
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pendaftaran Hak Cipta Kesenian Cirebon Sebagai Konservasi Produk Kearifan Lokal Gunawan, Mohamad Sigit; Sahila, Fatina Rizka; Setiawan, Frans; Agustina, Mela; Khoerunnisa, Anis
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 10, No 1 (2024): Published Juni 2024
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v10i1.4119

Abstract

AbstrakPenelitian ini mengevaluasi pentingnya Kesenian yang dapat menjadi kekayaan milik daerah khususnya di Cirebon, seperti Tari Topeng, Sintren, Sandiwara Cirebonan dan wayang Cirebon. Melalui penggunaan metode penelitian yuridis normatif serta perkembangan teori desentralisasi, Temuan penelitian menunjukkan Administrasi daerah diketahui belum mengeluarkan kebijakan urgensi terhadap pendaftaran hak cipta atas kesenian lokal, Peran pemerintah daerah dibutuhkan sebagai aparatur dan media yang memfasilitasi bukan hanya untuk pengembangan namun mengatur kebijakan normatif agar banyak masyarakat yang mengetahui pentingnya pengakuan hukum terhadap kesenian sebagai warisan dan kekayaan daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi. AbstractThis research evaluates the importance of arts in Cirebon City, such as Mask Dance, Sintren, Cirebonan Theater and Cirebon puppetry. Through the use of normative juridical research methods as well as thedevelopment of the theory of decentralization, the research findings show that the local administration has not issued an urgency policy towards the regional administration is known to have not issued a policy of urgency to the registration of copyrights on local arts. The role of local government is needed as an apparatus and a facilitating medium not only for the development of local art, but also for the development of local culture. and media that facilitates not only for development but regulates normative policies so that many people know about copyright registration of local arts. normative policies so that many people know the importance of legal recognition of the arts as a heritage and legal recognition of the arts as heritage and regional wealth that has high economic value.
TINJAUAN YURIDIS PEMANFAATAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK KEBENDAAN YANG DAPAT DIJAMINKAN DALAM SUATU PERJANJIAN Handiriono, Raden; Hardjowikarto, Dharliana; Sahila, Fatina Rizka
Hukum Responsif Vol 14 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/.v14i2.8723

Abstract

Perkembangan teknologi informasi membawa banyak dampak terhadap bidang – bidang lain, khususnya bidang hukum dan ekonomi, hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan pemetaan objek jaminan di masyarakat, salah satu sifat hukum kebendaan yang dapat dijadikan sebuah jaminan adalah mempunyai nilai komersial, apabila dahulu kreditur melihat nilai komersial hanya kepada benda – benda tidak bergerak, dan bergerak yang normative, sekarang muncul benda bergerak baru yang dapat dijadikan objek jaminan, yaitu Hak Cipta. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang memberikan gambaran Tinjauan terhadap Hak Cipta sebagai hak kebendaan, menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik deskriptif, teknik interpretatif, teknik evaluatif, teknik sistematif, dan teknik argumentatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan baik secara langsung maupun virtual dengan mempelajari data-data dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang muncul. Hasil penelitian menyimpulan bahwa Hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan kebendaan, karena sifat dari Hak cipta sendiri yang merupakan benda bergerak yang tidak berwujud, ditambah lagi seiring dengan perkembangan teknologi informasi, akhirnya terdapat payung hukum terbaru melalui Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2022, hal ini tentunya semakin mengesahkan keberadaan hak cipta yang diakui sebagai objek jaminan kebendaan di mata hukum.
Co-Authors Agustina, Mela Frans Setiawan, Frans gunawan, mohamad sigit Handiriono, Raden Hardjowikarto, Dharliana Khoerunnisa, Anis