Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

MEKANISME PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING MELALUI KEGIATAN POSYANDU DI DESA LUWUNG KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON gunawan, mohamad sigit
Humanis Vol. 23, No. 1 Juni 2024
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/humanis.v23i1.60940

Abstract

Stunting mengacu pada suatu kondisi di mana bayi di bawah usia 5 bulan (sering disebut bayi) bertubuh lebih pendek atau lebih pendek dari bayi pada umumnya pada usia yang sama. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan stunting sebagai tinggi badan yang lebih dari dua standar deviasi di bawah standar pertumbuhan anak. Bayi yang mengalami stunting biasa juga disebut dengan bayi bertubuh pendek. Hal ini dapat diketahui dari tinggi badan atau tinggi badan bayi, dan hasilnya umumnya lebih rendah dibandingkan bayi normal. Dampak stunting pada anak kecil sangat luas karena dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Efek ini dapat mempengaruhi pertumbuhan bayi, tergantung pada ukuran dan berat badan bayi. stunting mempunyai dampak yang signifikan terhadap tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun kognitif.Jenis penelitian ini menggunakan peneliatian Kualitatif dengan berpaduan data empriris dengan melakukan pendekatan secara observasi dan wawancara kepada Kader Kesehatan setempat, Tenaga Kesehatan dan Warga Desa Luwung Kecamtan Mundu, yang berlandasakan kepada pendekatan yuridis normatif dalam bentuk deskriptif analisis. Dari data yang kita ambil di kecamatan Mundu dibulan agustus 2023 prevalensi stunting diangka 8,60% dan sebelumnya itu ada 6,95% atau di dibawah pevalensi nasional itu 14%. Jadi, kegiatan yang dilakukan ada penurunan angka stunting di kecamatan Mundu. Pada tahun 2022 tercatat kasus penderita stunting mencapai 400 lebih dan di tahun 2023 menurun menjadi 350 kasus. Bahwasannya di kecamatan Mundu untuk penanganan angka stunting sudah mengalami penurunan dengan prevalensinya masih dibawah standar nasional, bahkan kabupaten Cirebon sekalipun. Ada 4 Desa yang masih dikategorikan terbanyak dengan angka kasus stuntingnya diantaranya desa setu patok, mundu pesisir, banjarwangunan dan desa pamengkang dengan kisaran angka kasus stunting diangka 50 kasus. Salah satu upaya dalam mewujudkan percepatan penurunan stunting diantaranya, dengan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh puskesmas Mundu serta seperangkat desa dengan memberikan makanan yang mengedepankan kearifan lokal yakni pemberian makanan tambahan yang mengandung protein maupun hewani disetiap posyandu dimasing-masing Desa.
Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pendaftaran Hak Cipta Kesenian Cirebon Sebagai Konservasi Produk Kearifan Lokal Gunawan, Mohamad Sigit; Sahila, Fatina Rizka; Setiawan, Frans; Agustina, Mela; Khoerunnisa, Anis
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 10, No 1 (2024): Published Juni 2024
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v10i1.4119

Abstract

AbstrakPenelitian ini mengevaluasi pentingnya Kesenian yang dapat menjadi kekayaan milik daerah khususnya di Cirebon, seperti Tari Topeng, Sintren, Sandiwara Cirebonan dan wayang Cirebon. Melalui penggunaan metode penelitian yuridis normatif serta perkembangan teori desentralisasi, Temuan penelitian menunjukkan Administrasi daerah diketahui belum mengeluarkan kebijakan urgensi terhadap pendaftaran hak cipta atas kesenian lokal, Peran pemerintah daerah dibutuhkan sebagai aparatur dan media yang memfasilitasi bukan hanya untuk pengembangan namun mengatur kebijakan normatif agar banyak masyarakat yang mengetahui pentingnya pengakuan hukum terhadap kesenian sebagai warisan dan kekayaan daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi. AbstractThis research evaluates the importance of arts in Cirebon City, such as Mask Dance, Sintren, Cirebonan Theater and Cirebon puppetry. Through the use of normative juridical research methods as well as thedevelopment of the theory of decentralization, the research findings show that the local administration has not issued an urgency policy towards the regional administration is known to have not issued a policy of urgency to the registration of copyrights on local arts. The role of local government is needed as an apparatus and a facilitating medium not only for the development of local art, but also for the development of local culture. and media that facilitates not only for development but regulates normative policies so that many people know about copyright registration of local arts. normative policies so that many people know the importance of legal recognition of the arts as a heritage and legal recognition of the arts as heritage and regional wealth that has high economic value.
Law Enforcement of Criminal Acts in the Fisheries Sector (Study of Ships Sailing Without Permission) Nuriyanti; Nadia Hidayat, Indanna Zulfa; Purnamasari, Apriyani; Sutrisno, Endang; Gunawan, Mohamad Sigit
INJURITY: Journal of Interdisciplinary Studies Vol. 4 No. 5 (2025): INJURITY: Journal of Interdisciplinary Studies.
Publisher : Pusat Publikasi Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58631/injurity.v4i5.1430

Abstract

The role and responsibility of fishing vessel captains in Indonesia, especially regarding the obligation to have a Sailing License (SPB) as a legal requirement to be able to sail. The captain as the main worker of the ship owner has a great responsibility in maintaining the safety of the ship, cargo, and crew. The SPB Ordinance is regulated by Law No. 17 of 2008, but violations of these obligations still often occur, resulting in marine accidents. This study aims to evaluate the effectiveness of criminal sanctions applied to skippers who sail without a license, as well as analyze the factors that affect the skipper's legal awareness. The legal research method used is an empirical legal approach by accumulating data through observation and interviews. The results of the study show that even though criminal sanctions have been implemented, violations still occur due to a lack of understanding of the law and economic challenges. Therefore, preventive efforts such as legal socialization and improvement of licensing services are needed to encourage compliance with regulations. This scientific paper is expected to be able to provide recommendations for policymakers in formulating more effective and sustainable law enforcement strategies in the fisheries sector.
Protection of Citizens’ Constitutional Rights in the Digital Era Gunawan, Mohamad Sigit; Santos, Luis; Flores, Josefa
Rechtsnormen: Journal of Law Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Daarut Thufulah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70177/rjl.v3i1.2092

Abstract

Background: The digital era has brought about significant advancements in technology, leading to an increased reliance on digital platforms for communication, transactions, and daily activities. While these technological advancements provide numerous benefits, they also raise concerns about the protection of citizens’ constitutional rights, particularly in terms of privacy, freedom of expression, and data security. Governments and legal systems face the challenge of ensuring that constitutional rights are upheld in an increasingly digital society, where the lines between public and private spheres are often blurred. Objective: This study aims to examine the protection of citizens’ constitutional rights in the digital era, focusing on the balance between technological innovation and individual rights. The research seeks to assess the effectiveness of existing legal frameworks in safeguarding privacy, freedom of speech, and other fundamental rights in the context of the digital landscape. Method: A qualitative research design was used, employing case studies, legal analysis, and interviews with legal professionals, policymakers, and technology experts. The data collected was analyzed to evaluate how well constitutional rights are protected in digital environments and to identify potential gaps in legal protection. Results: The findings indicate that while there are legal frameworks in place to protect constitutional rights, there are significant challenges in keeping pace with technological advancements. Privacy violations, surveillance concerns, and data breaches were highlighted as key issues. Conclusion: The study concludes that existing legal protections must be adapted to address the challenges posed by the digital era, with a focus on strengthening privacy laws, improving data security, and ensuring accountability in digital platforms.