Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS PERAN HUKUM KONTRAK DALAM PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI Marcella, Irene; Marpaung, Jaden Asher; Sinaga, Irene Putri
Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 23 No 1 (2024): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XXIII:1:2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32816/paramarta.v23i1.507

Abstract

Dalam industri asuransi di Indonesia, penyelesaian klaim merupakan proses penting yang memengaruhi kepercayaan pemegang polis terhadap perusahaan asuransi. Implikasi hukum kontrak dalam penyelesaian klaim menjadi fokus utama penelitian ini, mengingat kompleksitas kerangka hukum yang mengatur industri asuransi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis berbagai pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang relevan dengan penyelesaian klaim asuransi. Dengan menganalisis kerangka hukum yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implikasi hukum kontrak dalam pembentukan perjanjian asuransi, hak dan kewajiban pemegang polis dan perusahaan asuransi, serta mekanisme penyelesaian klaim yang berlaku. Analisis menunjukkan bahwa hukum kontrak, seperti yang diatur dalam KUHPerdata, UU Perasuransian, dan KUHD, memiliki dampak langsung dalam penyelesaian klaim asuransi. Perjanjian asuransi dianggap sah sejak diadakan, bahkan sebelum polis ditandatangani, menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak sejak awal.
Intensifikasi Peran Sektor Swasta melalui Skema Insentif dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Jakarta: Tinjauan Hukum dan Tantangan Implementasi Marpaung, Jaden Asher; Sabela, Louise Shania; Nugraha, Dwi Putra
MAKSIGAMA Vol 20 No 1 (2026): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/maksigama.v20i1.199

Abstract

Abstrak Penelitian ini menganalisis peran sektor swasta dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau. Keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan RTH menjadi solusi potensial mengingat keterbatasan lahan dan dana pemerintah. Melalui kajian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, penelitian ini menemukan bahwa meskipun regulasi telah mengakomodasi peran swasta dalam penyediaan RTH melalui skema insentif dan kerja sama (Public-Private Partnership), implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah utama adalah belum adanya mekanisme yang menjamin kualitas dan aksesibilitas RTH yang dibangun oleh swasta. Ketidaktegasan dalam regulasi menyebabkan munculnya fenomena gentrifikasi hijau, di mana RTH yang disediakan oleh swasta cenderung eksklusif dan sulit diakses masyarakat umum, seperti yang terjadi pada beberapa proyek di Jakarta. Kebaruan (Novelty) penelitian ini terletak pada usulan kategorisasi baru terhadap RTH berdasarkan fungsi publiknya, bukan sekadar kepemilikan. RTH diusulkan untuk diklasifikasikan menjadi (1) RTH Publik Pemerintah, (2) RTH Publik Swasta, dan (3) RTH Privat. Penelitian ini mengusulkan penguatan regulasi berupa mekanisme insentif berbasis manfaat ekosistem (Payment for Ecosystem Services) untuk pembangunan bangunan hijau dan RTH vertikal Kata Kunci: Ruang terbuka hijau, Sektor swasta, Gentrifikasi hijau AbstractThis study analyzes the role of the private sector in providing Green Open Spaces (RTH) in Jakarta based on Law No. 26 of 2007 concerning Spatial Planning and Governor Regulation (Pergub) of DKI Jakarta No. 9 of 2022 concerning the Implementation of Green Open Spaces. Private sector involvement in RTH provision is a potential solution given the government's limited land and funding. Through a normative juridical study with a descriptive-analytical approach, this research finds that although regulations have accommodated the private sector's role in RTH provision through incentive schemes and partnerships (Public-Private Partnership), its implementation still faces various challenges. One of the main issues is the lack of a mechanism ensuring the quality and accessibility of privately developed RTH. The ambiguity in regulations has led to the emergence of green gentrification, where privately provided RTH tends to be exclusive and difficult for the general public to access, as seen in several projects in Jakarta. The novelty of this research lies in its proposal for a new categorization of RTH based on public function rather than mere ownership. RTH is proposed to be classified into: (1) Government Public RTH, (2) Private Public RTH, and (3) Private RTH. This study recommends regulatory strengthening through an incentive mechanism based on ecosystem benefits (Payment for Ecosystem Services) for the development of green buildings and vertical RTH. Keywords: Green Open Space (GOS), Private Sector, Green Gentrification