Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.048
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Jurnal CREPIDO: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Filsafat dan Ilmu Hukum Indonesian Journal of International Law Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang
Sabela, Louise Shania
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Suspicious Financial Transactions from Initial Evidence of Customs Offenses Yuni Priskila Ginting; Sabela, Louise Shania
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2091

Abstract

This study focuses on the critical issue of suspicious financial transactions related to customs offenses in Indonesia. The research aims to analyze the evidence system for customs offenses, the utilization of suspicious financial transactions as initial evidence, and strategies to enhance the evidence system. Using a normative legal methodology, the study examines Indonesia's legislative frameworks and empirical case studies to interpret legal principles and regulations governing customs-related financial transactions. Results indicate that increased trade volume correlates with a rise in customs-related financial irregularities, leading to significant financial losses for the state. Effective monitoring and enforcement by customs authorities are crucial in combating these offenses. Recommendations include refining the regulatory framework for identifying suspicious transactions, enhancing the capabilities of customs and law enforcement agencies through training and technology, and strengthening international cooperation to effectively address cross-border financial crimes.
Analisis Komparatif Perbandingan Hukum Perjanjian di Indonesia dan Amerika Serikat Sinaga, Irene Puteri A. S.; Sabela, Louise Shania; Kuang, Thalia Jamiana
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 22, No 1 (2024): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v22i1.22462

Abstract

Hukum kontrak Amerika Serikat dan Indonesia memiliki beberapa perbedaan dan persamaan penting. Studi ini bertujuan untuk memahami bagaimana kontrak dibuat, divalidasi, dan ditegakkan di Amerika dan Indonesia. Penelitian menggunakan metodologi kualitatif yang melibatkan penelusuran publikasi akademis, doktrin, yurisprudensi, dan literatur hukum. Penelitian ini mengkaji sumber-sumber hukum kontrak di Amerika, yang meliputi hukum undang-undang, keputusan pengadilan, pernyataan, dan doktrin hukum. Hal ini juga melihat bagaimana kontrak dikategorikan berdasarkan cara pembuatannya. Hal ini juga mencakup perbedaan antara kontrak formal dan informal berdasarkan hukum AS. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hukum kontrak di Indonesia diatur, dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) sebagai sumber pengaturnya. Penelitian menjelaskan kategori hukum kontrak Burgerlijk Wetboek (BW) dan mengkaji konsep-konsep seperti itikad baik, kebebasan berkontrak, dan konsensus dalam hukum kontrak Indonesia. Analisis ini disimpulkan dengan menyoroti perbedaan antara pendekatan kedua sistem hukum tersebut terhadap pembentukan dan penegakan kontrak.
Hak Asasi Hewan dalam Hukum Indonesia: Dari Antroposentrisme ke One Rights Sabela, Louise Shania; Haganta, Karunia
CREPIDO Vol 6, No 1 (2024): Jurnal Crepido July 2024
Publisher : Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/crepido.6.1.1-15

Abstract

Dalam artikel ini, penulis berusaha mengungkapkan persoalan pada hukum Indonesia mengenai kekerasan terhadap hewan. Penulis akan menggunakan pendekatan hak asasi hewan (animal rights). Namun, penulis berusaha melampaui pendekatan hak asasi hewan yang hanya fokus pada perlindungan pada pengaturan pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap hewan, tetapi menjelaskannya dalam kerangka pikir kesetaraan manusia dan hewan. Dalam hukum Indonesia, antroposentrisme masih mendominasi pandangan mengenai hewan, alam, dan lingkungan pada umumnya. Penulis setelah membongkar asumsi antroposentrisme dan implikasinya terhadap pelaksanaan hukum mengajukan kemungkinan hukum yang mengatur hak asasi hewan yang lebih progresif dalam perspektif one rights. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosio-legal dan tinjauan pustaka.
PERBANDINGAN PENGATURAN PMH DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT DALAM MENANGANI KASUS KECELAKAAN KERJA Sinaga, Irene Putri Alfani Sofia; Sii, Jung Nelson; Sabela, Louise Shania
MAKSIGAMA Vol 19 No 1 (2025): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/maksigama.v19i1.202

Abstract

Kecelakaan kerja merupakan isu krusial dalam perlindungan ketenagakerjaan yang dapat menimbulkan kerugian fisik, psikologis, dan ekonomi bagi pekerja. Di Indonesia, peristiwa kecelakaan kerja akibat kelalaian pemberi kerja dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Namun, implementasi gugatan PMH dalam konteks kecelakaan kerja masih menghadapi tantangan serius, mulai dari ketidakpastian hukum hingga lemahnya penegakan keselamatan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan PMH antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam menangani kasus kecelakaan kerja, serta memberikan rekomendasi untuk reformasi hukum di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Amerika Serikat, dengan sistem common law, menyediakan jalur litigasi perdata melalui tort law dan kompensasi administratif melalui sistem workers’ compensation. Selain itu, mekanisme pertanggungjawaban negara atas kelalaian institusional juga tersedia melalui Federal Tort Claims Act (FTCA). Sebaliknya, di Indonesia, mekanisme gugatan PMH belum terintegrasi secara efektif, khususnya dalam perlindungan bagi pekerja informal dan penegakan standar K3. Kesimpulannya, Indonesia perlu mereformasi sistem hukum ketenagakerjaan dengan memperkuat regulasi gugatan PMH, memperluas perlindungan pekerja informal, dan meningkatkan akuntabilitas negara dalam pengawasan keselamatan kerja.
Suspicious Financial Transactions from Initial Evidence of Customs Offenses Yuni Priskila Ginting; Sabela, Louise Shania
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2091

Abstract

This study focuses on the critical issue of suspicious financial transactions related to customs offenses in Indonesia. The research aims to analyze the evidence system for customs offenses, the utilization of suspicious financial transactions as initial evidence, and strategies to enhance the evidence system. Using a normative legal methodology, the study examines Indonesia's legislative frameworks and empirical case studies to interpret legal principles and regulations governing customs-related financial transactions. Results indicate that increased trade volume correlates with a rise in customs-related financial irregularities, leading to significant financial losses for the state. Effective monitoring and enforcement by customs authorities are crucial in combating these offenses. Recommendations include refining the regulatory framework for identifying suspicious transactions, enhancing the capabilities of customs and law enforcement agencies through training and technology, and strengthening international cooperation to effectively address cross-border financial crimes.
Compatibility Between the Indonesian Competition Law and Indonesia’s Climate Change Mitigation Policy Under The UNFCCC Paris Agreement 2016: Quo Vadis? Arinanto, Satya; Parluhutan, Dian; Sabela, Louise Shania
Indonesian Journal of International Law
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

To overcome the global climate change crisis, the Government of Indonesia (GoI) ratified the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Paris Agreement on Climate Change on 22 April 2016, imposing quasi-legal obligations on contracting states to reduce greenhouse gas (GHG) emissions based on Nationally Determined Contribution (NDC) until 2030. As a contracting party of the Paris Agreement, Indonesia has submitted an Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC), increasing its GHG emission reduction target from 31.98 percent to 43.20 percent by 2030. Pillar II of the Golden Indonesia Vision 2045, Indonesia has also reaffirmed its commitment to climate change mitigation nationally and globally to reduce GHG emissions by 34 to 41 percent from the baseline scenario by 2045. Based upon the holistic interpretation of the Indonesian Competition Law Number 5/1999 in conjunction with Article 33 paragraphs (1), (2), and (4) of the Indonesia 1945 Constitution, the Competition Authorities must undertake the sustainability mandate, including climate change mitigation actions, The Indonesian Supervisory Commission for Business Competition (KPPU) in collaboration with other Ministries, the Indonesian Supreme Court (MARI), and the House of Representatives (DPR) must, by the Indonesian Competition Law (Law Number 5/1999), integrate the climate change mitigation policy and environmental preservation endeavours both in the formulation of rules and enforcement measures. The Indonesian competition authorities can, among others, generate the ‘Block Exemptions’ as a discretionary instrument and as a provisional antitrust enforcement policy. A prudent comparative study of competition law and practices in selected jurisdictions reveals that the Indonesian competition authorities can exempt environmentally oriented or sustainability agreements or transactions from traditional prohibitions through five methods, such as the structured rule of reason approach to guarantee the principles of proportionality and accuracy. This study endeavors to provide a feasible contribution to accelerating the climate change mitigation efforts by the government and the stakeholders from the perspective of competition law and practice. In order to enable structured analysis and provide optimal results, this research employs the normative juridical method coupled with a comparative law approach over the European and German competition laws.
Co-Authors Dian Parluhutan Haganta, Karunia Kuang, Thalia Jamiana Satya Arinanto Sii, Jung Nelson Sinaga, Irene Puteri A. S. Sinaga, Irene Putri Alfani Sofia Yuni Priskila Ginting