Garuda - Garba Rujukan Digital

MALAPRAKTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LUAR NEGERI (STUDI KASUS DI KUALA LUMPUR, MALAYSIA) Andrea, Ancilla -; -, Nur Hidayat -; Astuti, puji -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini membahas mengenai malapraktik yang terjadi pada Pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa terjadi malapraktik serta faktor-faktor yang menyebabkan malapraktik tersebut. Dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilu, tantangan dalam pelaksanaan proses Pemilu Indonesia masih menjadi isu serius yang memiliki dampak besar dalam implementasi Pemilu yang berintegritas. Pemilu di luar negeri, khususnya di Kuala Lumpur, memiliki tantangan tersendiri karena adanya jumlah besar Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di sana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan studi dokumenter. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen. Informan dalam penelitian ini adalah Bawaslu RI, Ketua Panwaslu Kuala Lumpur, lembaga Migrant Care, serta peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD). Adapun analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya berbagai bentuk malapraktik, seperti manipulasi data pemilih, penggunaan Pantarlih fiktif, dan kecurangan dalam metode pos, KSK, dan TPS. Faktorfaktor penyebab malapraktik meliputi regulasi yang kurang adaptif dan spesifik terhadap kebutuhan WNI di luar negeri, kualitas Undang-Undang Pemilu yang rendah dan tidak memberikan bobot khusus pada Pemilu di luar negeri, tata kelola organisasi yang buruk dan kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, keterlambatan pembentukan PPLN dan Panwaslu, serta minimnya pengawasan dalam pemungutan suara metode pos dan KSK sehingga membuka peluang terjadinya kecurangan dan manipulasi. Temuan ini menegaskan bahwa malapraktik dalam Pemilu di luar negeri tidak hanya merusak integritas demokrasi tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu

MALAPRAKTIK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2020 Khoirunnisa, Ummu Zahra; -, Nur Hidayat -; Martini, rina -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

kada) di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020. Pilkada yang seharusnya berjalan damai sesuai prosedur, namun hal tersebut bertolak belakang pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020. Sejumlah dugaan pelanggaran seperti money politics, maladministrasi, Netralitas ASN dan pelanggaran kode etik oleh lembaga penyelenggara Pilkada mewarnai jalannya Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Tasikmalaya. Sengketa perselisihan hasil Pemilu (PHPU) menjadi kunci penting dalam membuka rangkaian dugaan pelanggaran lainnya. Manfaat penelitian ini adalah guna menjadi bahan evaluasi dan bahan pertimbangan yang perlu dilakukan dan perlu dihindari pada Pilkada selanjutnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan dokumen tambahan lainnya. Wawancara mendalam dilakukan kepada Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Divisi Penanganan dan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Dokumen untuk melengkapi penelitian bersumber pada putusan Mahkamah Konstitusi, putusan KPU, putusan Bawaslu, data temuan dan laporan dari masyarakat dugaan pelanggaran Bawaslu dan data evaluasi akhir Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 KPU. Hasil penelitian tidak ditemukan faktor khusus, melainkan hanya terdapat faktor umum penyebab pelanggaran-pelanggaran dalam Pilkada. Faktor umum pelanggaranpelanggaran Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 adalah murni kepentingan politik setiap pihak yang perlu diwujudkan. Faktor terjadinya PHPU karena pasangan calon nomor urut 04 tidak menerima atas pengumuman hasil akhir KPU. Pihak pasangan nomor urut 04 beranggapan suara yang diperoleh tidak semestinya, sehingga pasangan nomor urut 02 tidak seharusnya mendapatkan suara terbanyak. PHPU dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak dikabulkan permohonan pemohon pasangan nomor urut 04, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan tersebut tidak memiliki alasan yang cukup kuat, tidak berkedudukan hukum dan tidak cukup bukti. Dugaan pelanggaran yang sah melanggar yaitu Netralitas ASN menjerat personil Satpol PP, Camat dan Kepala Desa Pelanggaran kode etik dinyatakan bersalah oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP menyatakan anggota Bawaslu tidak professional dalam membantu menyelesaikan kasus pelanggaran Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020

PERBANDINGAN KEBERHASILAN IMPLEMENTASI PROGRAM KOTAKU DI DESA KALIKONDANG DAN KELURAHAN BINTORO DEMAK A’yuni, Intan Qurrota; -, Nur Hidayat -; Marlina, Neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberhasilan implementasi program yang terjadi di Desa Kalikondang dan Kelurahan Bintoro Demak, dari wilayah yang menjadi sasaran program. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan melakukan pendalaman terkait implementasi Program KOTAKU. Subjek penelitian dari penelitian ini yaitu Tim KOTAKU, Tim Pokja PKP, Pemerintah Desa Kalikondang dan Kelurahan Bintoro, BKM, dan masyarakat di kedua wilayah yang ditentukan melalui teknik purposive sampling. Sumber data penelitian ini diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumen. Analisis dalam penelitian ini mengacu pada analisis yang didasarkan pada teori implementasi program Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program KOTAKU di Desa Kalikondang dan Kelurahan Bintoro sudah berhasil diimplementasikan dengan baik, terbukti dari luas kawasan kumuh yang berkurang setelah adanya program tersebut. Keberhasilan ini dapat dilihat dari beberapa variabel implementasi seperti sumberdaya program yang sudah dilaksanakan dan dikelola dengan baik dan berdampak positif terhadap efektivitas program. Tingkat keberhasilan dari implementasi Program KOTAKU di Desa Kalikondang dan Kelurahan Bintoro memiliki perbedaan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang dapat dilihat dari kedua wilayah yaitu “desa” dan “kelurahan” yang memiliki pengaruh terhadap kondisi ekonomi dan sosial dari wilayah sasaran. Selain itu, faktor utama yang menentukan keberhasilan adalah kelembagaan yang terstruktur dengan baik. Untuk mengoptimalkan implementasi program ini, pemerintah dapat memberikan pengawasan lanjut terhadap pelaksana program di tingkat lingkungan. Selain itu, keberlanjutan program dapat dievaluasi agar dampak dan hasil dapat dirasakan dalam jangka waktu yang panjang.

MUSIK SEBAGAI METODE KRITIK SOSIAL-POLITIK (Analisis Perlawanan dalam Tiga Lagu Iwan Fals pada Masa Orde Baru) Wiyanti, Zalsa Pramudya; -, Nur Hidayat -; -, Wijayanto -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The phenomenon of Iwan Fals' protest music as symbolic resistance and part of the new social movement is intriguing to explore. During the New Order era, restrictions on criticism, such as media censorship, limitations on student activities via NKK/BKK, and gathering bans, reduced the space for civil society to voice opposition to the government. Iwan Fals, a mainstream musician, actively criticized the regime through protest songs like “Tikus-Tikus Kantor” and “Ambulans Zig-Zag.” His songs, such as “Suara Buat Wakil Rakyat,” were often used during demonstrations. Iwan Fals faced censorship from the regime for being perceived as "dangerous." This research aims to analyze how these three songs represent symbolic resistance and whether they fit into the framework of a new social movement. The study employs descriptive qualitative methods and Roland Barthes' semiotic analysis to decode the meaning within these songs. Theories applied include Scott's (1976) concept of symbolic resistance and Pichardo’s (1997) and Singh's (2001) theories of new social movements. Data were collected through interviews with music experts and lecturers, alongside literature review. The findings indicate that “Tikus-Tikus Kantor,” “Ambulans Zig-Zag,” and “Suara Buat Wakil Rakyat” symbolize resistance against corruption, social inequality, and the ineffectiveness of the DPR. However, these songs do not qualify as part of the new social movement due to the absence of collective action. Future studies are encouraged to investigate further

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search