Garuda - Garba Rujukan Digital

PROBLEMATIKA TATA KELOLA AIR DI UMBUL JUMPRIT DESA TEGALREJO KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020-2024 Maflakhah, Shilvia -; Martini, rina -; -, Supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Air bersih merupakan bagian yang sangat penting keberadaannya dalam kehidupan manusia. Melimpahnya sumberdaya air di Indonesia dan pentingnya peran air bersih bagi manusia membutuhkan tata kelola air bersih yang baik dan terjamin keberlangsungannya. Akan tetapi, masih terdapat banyak daerah yang memiliki tata kelola air bersih yang buruk di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika tata kelola air dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasinya dengan menggunakan teori water governance OECD (OECD, 2015) dan institutional assessment (Lusthaus, et al., 1995:10) untuk melihat bagaimana berjalannya kelompok pengelola air bersih. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan air bersih di Desa Tegalrejo, Desa Katekan, dan Desa Mangunsari termasuk ke dalam kategori tata kelola air bersih buruk jika diukur berdasarkan teori water govenance OECD. Karena prinsip-prinsip water governance masih belum sepenuhnya terpenuhi dalam pengelolaan air di 3 desa tersebut yang menimbulkan problematika seperti akses air bersih yang belum tercukupi, keterbatasan SDM dan infrastruktur, kurang tersistemnya kelompok pengelola, kurangnya regulasi dan peraturan yang legal mengatur mengenai kelompok pengelola air bersih swadaya masyarakat. Disamping problemtika tata kelola yang terjadi, juga telah dilakukan upayaupaya untuk mengatasinya diantaranya: penambahan sumber air bersih, peningkatan infrastruktur, dan dibentuknya regulasi yang digunakan sebagai pedoman berjalannya organisasi pengelola. Akan tetapi, upaya-upaya tersebut masih belum optimal dalam mengatasi masalah yang ada. Oleh karena itu, diperlukan adanya perbaikan-perbaikan tata kelola air bersih terutama yang dilaksanakan oleh kelompok swadaya masyarakat baik berupa pelatihan SDM, bantuan peningkatan infrastruktur, sampai dengan dibuatnya regulasi khusus untuk kelompok swadaya masyarakat agar kelompok pengelola air bersih memiliki pendoman untuk menjalankan peran dan tanggungjawabnya dalam pengelolaan air bersih di masing-masing desa

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2019 (Studi Perbandingan Partisipasi Masyarakat di Desa Lau dan Desa Kajar Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus) Setyaasih, Etik -; Martini, rina -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pada 19 November 2019 Kabupaten Kudus melaksanakan Pilkades serentak yang diikuti sebanyak 115 desa di 9 kecamatan. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus, partisipasi masyarakat saat Pilkades 2019 cukup tinggi, meskipun ada beberapa desa yang memiliki partisipasi yang rendah. Misalnya Desa Lau yang memiliki tingkat partisipasi paling rendah diantara desa lain di Kecamatan Dawe dan Desa Kajar yang memiliki tingkat partisipasi paling tinggi diantara desa lain di kecamatan yang sama. Hal inilah yang membuat peneliti memilih topik bahasan ini karena dalam satu kecamatan dan mayoritas penduduknya sama-sama bermatapencaharian di sektor pertanian memiliki tingkat partisipasi yang berbeda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2019 di dua lokasi yang berada di kecamatan yang sama, yaitu Desa Lau dan Desa Kajar. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat Desa Lau dan Desa Kajar pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2019 lalu dengan variabel usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, dan lamanya tinggal. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya perbandingan dari segi calon Kepala Desa yang ada di Desa Lau dan Desa Kajar. Pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Lau tahun 2019 terjadi kontestasi semu, hal ini dikarenakan kedua calon Kepala Desa Lau merupakan bapak dan anak sebagai akibat dari Pasal 47C ayat 2 Permendagri Nomor 65 tahun 2017 yang tidak memperbolehkan calon tunggal. Oleh karena itu, masyarakat Desa Lau menjadi tidak memiliki pilihan lain untuk memilih calon pemimpin Desa Lau dan hal ini menyebabkan partisipasi masyarakat Desa Lau paling rendah jika dibandingkan dengan desa-desa lain di Kecamatan Dawe. Berbeda dengan Desa Lau, kedua calon kandidat Kepala Desa Kajar merupakan calon yang sama-sama kuat. Hal ini dibuktikan dari perolehan suara diantara keduanya memiliki selisih yang tipis. Desa Kajar juga memiliki tingkat partisipasi paling tinggi diantara desa lain di Kecamatan Dawe saat Pilkades 2019. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap Pasal 47C Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 yang mengatur terkait minimal dan maksimal jumlah calon Kepala Desa. Tujuan Pasal 47C sebenarnya untuk menghindari adanya calon tunggal pada suatu kontestasi Pilkades, namun fenomena perebutan kursi Kepala Desa antara pasangan suami istri atau bapak melawan anak menjadi tidak terhindarkan yang menyebabkan terjadinya demokrasi semu

KEPEMIMPINAN AIRIN RACHMI DIANY DAN H. SYAFRUDDIN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA TANGERANG SELATAN DAN KOTA SERANG PADA TAHUN 2019-2021 Chaerunnisa, Salsabilla -; -, Fitriyah -; Martini, rina -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Keberadaan perempuan di sektor-sektor strategis serta sebagai pemimpin seringkali dipertanyakan kualitasnya sedangkan laki-laki tidak. Padahal hadirnya pemimpin perempuan juga dapat membawa perubahan dalam memberikan kebijakan yang jarang mendapat perhatian seperti kebijakan yang berpihak kepada perempuan dan anak. Penelitian ini melihat perbedaan gaya kepemimpinan antara Airin Rachmi Diany dan Syafruddin dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan membuat deskripsi-deskripsi dan tema-tema yang berkaitan yang berasal dari data penelitian. Penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap kepemimpinan Airin dan Syafruddin dalam implementasi Kota Layak Anak. Pada penelitian ini digunakan tiga teori besar yaitu Gaya Kepemimpinan, Kepemimpinan Gender dan Implementasi Kebijakan. Hasil dari penelitian adalah ditemukan perbedaan kepemimpinan antara Airin dan Syafruddin yang dapat dilihat dari tiga kategori yaitu, dilihat dari gaya kepemimpinan, cara pengambilan keputusan dan penggunaan sumber daya. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa kepemimpinan Airin lebih berhasil dalam menjalankan kebijakan yang menyangkut hak anak. Kebijakan yang memperjuangkan hak anak sejatinya sangat penting bagi masa depan bangsa, Indonesia sendiri perlu mempersiapkan diri dalam menghadapi bonus demografi pada tahun 2030 mendatang. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa kepemimpinan gender memiliki hasil yang lebih efektif jika menyangkut tentang isu anak. Oleh karena itu keberadaan pengarusutamaan gender sangat penting guna keberjalanan suatu kebijakan

ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PPKM KOTA SEMARANG TERHADAP PERILAKU USAHA (STUDI PERILAKU USAHA CAFÉ DI KECAMATAN BANYUMANIK SEMARANG 2021) Faizin, Muhammad Noor; Martini, Rina -; Marlina, neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Sektor Usaha Mandiri merupakan salah satu sektor yang terdampak dari Pandemi Covid-19, terlebih dengan adanya kebijakan – kebijakan publik terkait penanggulangan Covid-19 yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah. Kota Semarang salah satu kota besar di Jawa Tengah yang menjalankan instruksi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat mulai dari PPKM Darurat Jawa Bali, PPKM Mikro, PPKM Level 1,2,3 dan 4. Salah satu Kecamatan di Kota Semarang yang sangat strategis untuk membuka usaha khususnya usaha Café ialah Kecamatan Banyumanik yang berada di sekitar Kampus Universitas Diponegoro. Dampak PPKM sangat dirasakan dengan pembatasan kegiatan, Pengetatan protokol kesehatan serta hilangnya market utama yaitu Mahasiswa, membuat para pelaku usaha mengalami krisis berkepanjangan dan berusaha melancarkan strategi-strategi untuk mempertahankan usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan PPKM Kota Semarang terhadap perilaku usaha Café di Kecamatan Banyumanik Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif, dengan objek penelitian berupa Café di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, dengan tema yang diungkap ialah a) Perilaku usaha yang digambarkan dalam lima aspek yaitu, a) Jaga casflow tetap sehat, b) Pemaksimalan sistem delivery order, c) Penerapan variasi produk, d) Penerapan Promo, dan e) Penerapan protokol kesehatan; dan 2) PPKM dengan fokus, a) PPKM Darurat Jawa-Bali, b) PPKM Mikro, c) PPKM Level 4, d) PPKM level 3, e) PPKM Level 2 dan f) PPKM level 1. Teknik Pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara semi-terstruktur kepada empat manajer atau perwakilan dari empat Café di Kecamatan Banyumanik Semarang. Analisis yang digunakan ialah model Creswell dalam analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan yaitu: a) Jaga Cashflow tetap sehat, empat Café berhasil menjaga cashflow nya sehingga dapat mempertahankan eksistensi Café tersebut selama Pandemi; b) Pemaksimalan sistem delivery order, dua dari empat café menerapkan sistem delivery order, sementara dua lainnya tidak menerapkan; c) Variasi produk baru, hanya satu dari empat café yang membuat variasi baru sebagai langkah pembaruan menu di Cafenya, sementara tiga lainnya tidak melakukan variasi produk; d) penerapan promo, tiga dari empat Café menerapkan promo dengan bentuk paket brunch, bundling product, pembuatan membership card dengan benefits dan pembuatan menu special edition serta promo pada situasi khusus seperti bulan ramadhan; e) Keempat Café menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan; dan f) pelaksanaan PPKM di Kota Semarang sudah tepat dan efektif, meskipun menurut penjelasan pelaku usaha dampak secara materi dan imateri dirasakan oleh para pelaku café yang menjadi objek penelitian

ANALISIS KINERJA PELAYANAN BRT KOTA SEMARANG MELALUI STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2023 Laila, Nur Isna; Martini, Rina -; Astuti, Puji -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pada proses pengadaan tahap awal Trans Semarang terkendala permasalahan sehingga sulit untuk diterima masyarakat. Untuk menciptakan pelayanan yang prima, Peraturan Walikota No. 45 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal menjadi acuan BLU Trans Semarang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat bagaimana kinerja pelayanan BLU UPTD Trans Semarang tahun 2023 dengan melihat penilaian pengguna jasa dengan bagaimana pelayanan secara nyata telah diberikan, serta menggambarkan apa saja yang menjadi hambatan dalam pelayanan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif sebagai metode utama dan kuantitatif sebagai metode pendukung dalam penelitian ini. Penelitian ini mengadopsi temuan Parasuraman (1985) yang mengidentifikasi lima dimensi yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja pelayanan. Hasil temuan menunjukkan bahwa kinerja pelayanan BLU Trans Semarang belum sepenuhnya berhasil, hal ini dikarenakan penyediaan fasilitas pendukung pada elemen keselamatan dan kenyaman belum terpenuhi secara merata di seluruh armada yang beroperasi. Ketersediaan fasilitas keselamatan seperti sabuk keselamatan penumpang dan handgrip hanya tersedia di beberapa armada baru, serta masih terdapat fasilitas pengatur suhu yang tidak berfungsi di beberapa armada. Selain itu, persoalan penumpukan jumlah penumpang pada jam-jam sibuk masih terus terjadi dan membutuhkan solusi penyelesaian. Hambatan utama BLU Trans Semarang adalah sistem pelayanan yang masih berbasis mix traffic, sehingga berpengaruh pada kualitas pelayanan

ANALISIS PENGETAHUAN DAN SIKAP MAHASISWA TERHADAP KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PERATURAN REKTOR NOMOR 13 TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO) Ashila, Miralda Farah; Alfirdaus, Laila Kholid; Martini, rina -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan kekerasan seksual yang kini tidak hanya hadir dan terjadi di ruang publik, akan tetapi nyatanya ada pula ranah privat layaknya rumah hingga Lembaga Pendidikan. Hal ini mengakibatkan banyak sekalinya kejadian-kejadian kekerasan seksual terlebih lagi kekerasan berbasis gender dengan prempuan sebgai korban yang palin banyak dirugikan. Berdasarkan latar belakang tersebut pula, peneliti merumuskan masalah penelitian terkait implementasi dinamika Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender. Selain itu penelitian ini berusaha mengungkap bagaimana pengetahuan dan sikap mahasiswa Universitas Diponegoro dalam menyikapi penanganan kekerasan seksual di kampusnya sendiri serta bagaimana pencegahan dan penanganan Universitas Diponegoro dalam mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini merujuk pada teori negara dan pandangan patriarkhis terhadap kasus kekerasan seksual sesuai penelitian Fulu et al. (2013) dalam studi Multi-country Study on Men and Violence in Asia and the Pacific. Penelitian tersebut menyoroti peran negara dalam mempengaruhi pandangan dan perilaku terkait kekerasan terhadap perempuan. Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi. Sebagai data pendukung, dalam penelitian ini menggunakan studi literatur. Adapun analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Terdapat hasil bahwa implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memang memberikan angin segar bagi para pejuang gender. Kendati demikian, masih ditemukan hambatan implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Negeri. Selain itu, ditemukan pula bentuk pengetahuan dan sikap mahasiswa Univeristas Diponegoro dalam penanganan kasus kekerasan seksual di kampusnya dengan pola pikir yang kritis yang merujuak pada pengetahuan mahasiswa Universitas Diponegoro hingga pembentukan organisasi maupun Peer Counselor sebagai wujud sikap kepedulian tinggi mahasiswa. Selain itu, dalam pencegahan dan penanganan yang dilakukan oleh Universitas Diponegoro adalah dengan membentuk Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual hingga membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (SATGAS PPKS) Kesimpulan dari penelitian ini adalah kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi telah menimbulkan polemik tentang kesetaraan gender yang semakin kompleks. Sumber daya manusia di lingkungan Pendidikan, bahkan para pendidik sendiri, terlibat dalam kejahatan tersebut

PENGELOLAAN SAPA MBAK ITA DI KOTA SEMARANG TAHUN 2023 : KAJIAN SUMBER DAYA KEBIJAKAN Munadi, Muhammad Arya; Martini, rina -; Manar, Dzunuwanus Ghulam
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Saat ini Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai inovasi dalam penyediaan layanan publik, mengingat dinamika lingkungan yang terus berkembang, salah satu bentuk adanya inovasi tersebut adalah tersedianya fasilitas pengaduan masyarakat yang dapat diakses secara daring. Kota Semarang adalah salah satu pemerintah daerah yang mengimplementasikan inovasi layanan aduan secara online yang saat ini diberi nama “Sapa Mbak Ita”. Pelayanan ini hadir dengan call center 112 serta website yang digunakan untuk memberikan informasi pendukung. Penelitian ini bertujuan mengetahui proses berjalannya “Sapa Mbak Ita” sebagai kebijakan publik yang bersifat elektronik dari sisi sumber daya kebijakannya, menggunakan teori sumber daya kebijakan dari kajian Harvard JFK School Of Government, yaitu dari aspek support, capacity, dan value. Diteliti dengan metode kualitatif deskriptif, dengan cara pengambilan data melalui wawancara dan observasi, selain itu juga data sekunder digunakan sebagai pendukung yang berasal dari jurnal, buku, dan artikel internet. Hasil penelitian menunjukan dari sisi support, sudah ada dukungan dari Peraturan Walikota yang mengatur Sapa Mbak Ita, komitmen dalam bentuk pembahasan laporan secara rutin, adanya alokasi infrastruktur fisik sebagai sarana dan prasarana kegiatan, serta telah dilaksanakannya sosialisasi Sapa Mbak Ita baik secara langsung mapun secara tidak langsung pada masyarakat. Dari sisi capacity, keuangan program Sapa Mbak Ita telah dialokasikan pada APBD, kelembagaan, SDM pengelola dan pelaksana beserta infrastruktur teknologi telah disediakan untuk program ini. Dari sisi value, ada dua pihak yang mendapat dari manfaat kebijakan Sapa Mbak Ita, yakni masyarakat baik masyarakat kota Semarang ataupun masyarakat luar kota Semarang yang memanfaatkan fasilitas Sapa Mbak Ita dan Pemerintah Kota Semarang

IMPLEMENTASI INOVASI PELAYANAN PUBLIK ANJUNGAN DUKCAPIL MANDIRI (ADM) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEPARA Ruzaqila, Kayla Alif; Martini, Rina -; Manar, Dzunuwanus Ghulam
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Implementasi Anjungan Dukcapil Mandiri Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara memiliki muatan yang memberikan salah satu solusi atas permasalahan yang terjadi yaitu pelayanan pencetakan dokumen yang berbelit berubah menjadi lebih efektif. Implementor dari kebijakan ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatenn Jepara melalui Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Target dari kebijakan ini khususnya masyarakat yang melek teknologi. Penerimaan masyarakat relatif tinggi dan tidak ada konflik serta tidak ada penolakan dari kebijakan. Kolaborasi antar perumus dan pelaksana kebijakan yang komunikatif serta opini publik inilah yang membuat kebijakan ini terus tumbuh dan membangun. Permasalahan dalam implementasi ini yaitu tidak semua mesin dapat beroprasi dengan baik, Mesin ADM yang berada di Kecamatan Karimunjawa tidak bisa menangkap sinyal sehingga mesin ADM tidak dapat digunakan sama sekali oleh masyarakat selain itu tidak semua masyarakat memiliki kesempatan maupun kemampuan untuk mengakses layanan yang disediakan oleh pemerintah dan petugas pendamping tidak memiliki surat tugas resmi dalam menjalankan tugasnya sehingga pelayanan tidak dapat optimal karena tidak ada standar operasional prosedur yang jelas.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data menggunakan wawancara. Sebagai data pendukung, dalam penelitian ini menggunakan studi literatur. Adapun analisis data meliputi redaksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Penelitian ini merekomendasikan agar Dinas langsung menindaklanjuti keluhan masyarakat dengan cara mem-follow up kembali pada Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri agar mendapat dukungan perbaikan teknis yang tepat dan pemberian surat tugas maupun perjanjian kepada petugas pendamping supaya ada ikatan secara profesional dan ada rasa tanggung jawab

Pengelolaan Desa Wisata Cikakak dalam Meraih Gelar 50 Desa Wisata Terbaik di Indonesia Menurut Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) Tahun 2021 Wijayanto, Nungki -; martini, rina -; -, Fitriyah -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pariwisata menjadi sektor yang difokuskan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir salah satunya melalui desa wisata. Hadirnya desa wisata dengan berbagai potensi yang dapat dikembangkan adalah untuk menunjang kebangkitan pariwisata nasional. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mendorong kebangkitan pariwisata nasional pasca pandemic Covid – 19 dengan melalui program Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI). Desa Wisata Cikakak merupakan desa wisata kategori maju di Kabupaten Banyumas yang saat ini telah berkembang pesat dengan memaksimalkan potensi khas adat dan budaya yang dimiliki sehingga berhasil lolos 50 besar desa wisata terbaik menurut Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) Kemenparekraf tahun 2021. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses pengelolaan desa wisata Cikakak dan peran serta aktor dalam keberhasilannya menjadi 50 desa wisata terbaik di Indonesia menurut Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif untuk dapat memaparkan hasil temuan dengan analisis secara lebih mendalam terkait keberjalanan pengelolaan dan optimalisasi desa wisata yang telah dilakukan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang selanjutnya dilakukan tahap analisis data secara bertahap dimulai dari proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Narasumber dalam penelitian ini berjumlah 6 informan yang terdiri dari beberapa pihak yakni Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Pemerintah Desa Cikakak, BUMDes Mitra Usaha Sejahtera, Pokdarwis Saka Tunggal, tokoh masyarakat serta tokoh adat yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Desa Wisata Cikakak melalui tiga tahapan yakni tahap perencanaan, tahap pengorganisasian dan penggerakkan, serta tahap pengawasan guna menciptakan arah pengelolaan yang tepat dengan menyesuaikan pilar pembangunan pariwisata berkelanjutan dan kategori penilaian pada gelaran Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2021 untuk mengembangkan tiap aspek yang ada.namun secara fisik masih terdapat beberapa bidang yang masih belum mendukung diantaranya sarana dan prasarana CHSE, pemeliharaan website dan media sosial yang kurang aktif. Kemudian peran serta aktor dalam berbagai bentuk pengelolaan pariwisata terbagi menjadi tiga bagian yaitu aktor kunci, aktor primer dan aktor sekunder. Namun dalam prosesnya terjadi konflik kepentingan antar pengelola Desa Wisata Cikakak yakni BUMDes dan Pokdarwis dimana perbedaan tujuan menjadi permasalahan utama

MALAPRAKTIK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2020 Khoirunnisa, Ummu Zahra; -, Nur Hidayat -; Martini, rina -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

kada) di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020. Pilkada yang seharusnya berjalan damai sesuai prosedur, namun hal tersebut bertolak belakang pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020. Sejumlah dugaan pelanggaran seperti money politics, maladministrasi, Netralitas ASN dan pelanggaran kode etik oleh lembaga penyelenggara Pilkada mewarnai jalannya Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Tasikmalaya. Sengketa perselisihan hasil Pemilu (PHPU) menjadi kunci penting dalam membuka rangkaian dugaan pelanggaran lainnya. Manfaat penelitian ini adalah guna menjadi bahan evaluasi dan bahan pertimbangan yang perlu dilakukan dan perlu dihindari pada Pilkada selanjutnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan dokumen tambahan lainnya. Wawancara mendalam dilakukan kepada Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Divisi Penanganan dan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Dokumen untuk melengkapi penelitian bersumber pada putusan Mahkamah Konstitusi, putusan KPU, putusan Bawaslu, data temuan dan laporan dari masyarakat dugaan pelanggaran Bawaslu dan data evaluasi akhir Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 KPU. Hasil penelitian tidak ditemukan faktor khusus, melainkan hanya terdapat faktor umum penyebab pelanggaran-pelanggaran dalam Pilkada. Faktor umum pelanggaranpelanggaran Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 adalah murni kepentingan politik setiap pihak yang perlu diwujudkan. Faktor terjadinya PHPU karena pasangan calon nomor urut 04 tidak menerima atas pengumuman hasil akhir KPU. Pihak pasangan nomor urut 04 beranggapan suara yang diperoleh tidak semestinya, sehingga pasangan nomor urut 02 tidak seharusnya mendapatkan suara terbanyak. PHPU dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak dikabulkan permohonan pemohon pasangan nomor urut 04, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan tersebut tidak memiliki alasan yang cukup kuat, tidak berkedudukan hukum dan tidak cukup bukti. Dugaan pelanggaran yang sah melanggar yaitu Netralitas ASN menjerat personil Satpol PP, Camat dan Kepala Desa Pelanggaran kode etik dinyatakan bersalah oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP menyatakan anggota Bawaslu tidak professional dalam membantu menyelesaikan kasus pelanggaran Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020

Title

Found 29 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 29 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 29 Documents
Search