Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Law and Border Protection Income: Innovation Of Economics And Management
Qolby, Ajeep Akbar
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PROBLEMS AND IMPLICATIONS OF VISIT VISA FREE POLICY IMPLEMENTATION IN LIBERALISM PERSPECTIVE Subiyanto, Francisco David; Karunia, Ferdyan Samuel; Qolby, Ajeep Akbar
Journal of Law and Border Protection Vol 5 No 2 (2023): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v5i2.480

Abstract

Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk menghadapi era globalisasi yang menuntut adanya integrasi antarnegara. BVK memungkinkan warga negara asing untuk mengunjungi Indonesia tanpa persyaratan visa, dengan tujuan meningkatkan hubungan bilateral dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan permasalahan dan implikasi yang perlu dianalisis dalam konteks paradigma liberalisme. Permasalahan yang muncul meliputi meningkatnya kerawanan keamanan, hukum, dan politik akibat peningkatan jumlah orang asing yang memanfaatkan BVK. Hal ini menuntut peran yang lebih besar dari lembaga imigrasi dalam menanggulangi kerawanan tersebut. Selain itu, implikasi kebijakan BVK perlu dievaluasi dari perspektif liberalisme. Apakah kebijakan ini memberikan keuntungan bagi Indonesia atau hanya merugikan melalui potensi kerawanan ancaman yang ada. Dalam analisis ini, dilakukan evaluasi terhadap kebijakan BVK berdasarkan paradigma liberalisme. Dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerawanan ancaman yang muncul, penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak penerapan kebijakan BVK dalam konteks globalisasi dan liberalisme. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi yang relevan bagi pengambil kebijakan dalam menyempurnakan implementasi kebijakan BVK untuk kepentingan nasional Indonesia.
THE URGENCY OF THE WORK HOLIDAY VISA PROGRAM IN FULFILLING IMMIGRATION FUNCTIONS BASED ON LIBERALISM THEORY PERSPECTIVE Subiyanto, Francisco David; Karunia, Ferdyan Samuel; Qolby, Ajeep Akbar
Journal of Law and Border Protection Vol 6 No 1 (2024): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v6i1.603

Abstract

Program Work Holiday Visa (WHV) adalah program yang memungkinkan pemuda dari satu negara untuk tinggal dan bekerja sementara di negara lain dengan tujuan untuk belajar, mengenal budaya, dan berkontribusi secara ekonomi. Dalam konteks fungsi keimigrasian, WHV memiliki urgensi yang perlu dianalisis berdasarkan perspektif teori liberalisme. Analisis ini bertujuan untuk mengeksplorasi urgensi program WHV dalam memenuhi fungsi keimigrasian berdasarkan perspektif teori liberalisme. Pertama, ditekankan pentingnya perspektif liberalisme dalam konteks globalisasi dan integrasi antarnegara. Teori liberalisme menekankan pentingnya kebebasan individu, pertukaran ekonomi, dan penghapusan hambatan yang menghalangi pergerakan orang dan modal antarnegara. Kedua, dianalisis urgensi program WHV sebagai instrumen kebijakan yang mempromosikan pertukaran budaya, peningkatan pemahaman antarnegara, dan kerja sama ekonomi. Program WHV memungkinkan pemuda untuk mengalami kehidupan di negara lain, meningkatkan toleransi, memperluas jaringan internasional, dan membangun hubungan bilateral yang erat. Selanjutnya, perhatian diberikan pada dampak ekonomi dari program WHV. Dengan memberikan kesempatan kerja sementara kepada pemuda asing, program ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi baik bagi negara asal maupun negara tujuan. Pemuda asing dapat memperkaya tenaga kerja, mengisi kekurangan keterampilan, dan mendukung sektor-sektor ekonomi yang membutuhkan. Selain itu, dianalisis juga implikasi program WHV dalam konteks pengendalian imigrasi. Dalam perspektif liberalisme, program ini mencerminkan pendekatan selektif yang memprioritaskan individu yang bermanfaat dan berkontribusi bagi negara tujuan. Meskipun program WHV dapat memberikan keuntungan, penting untuk memperhatikan risiko penyalahgunaan, misalnya penyalahgunaan tenaga kerja asing atau masalah keamanan terkait dengan perjalanan antarnegara. Dalam analisis ini, dilakukan evaluasi urgensi program WHV berdasarkan perspektif teori liberalisme. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang urgensi program WHV dalam konteks fungsi keimigrasian, termasuk aspek budaya, ekonomi, dan pengendalian imigrasi. Rekomendasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk menyempurnakan dan mengoptimalkan program WHV dalam mendukung hubungan internasional dan kepentingan nasional berdasarkan prinsip-prinsip liberalisme.
STRATEGI KONSTRUKTIF DALAM MENCEGAH DAN MENDETEKSI SECARA DINI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA Qolby, Ajeep Akbar; Manalu, Abellya; Pratama, Andre Milen
Journal of Law and Border Protection Vol 7 No 1 (2025): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v7i1.685

Abstract

Tindak Pidana Perdagangan orang merupakan salah satu dari Transnational Organized Crime yang marak di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Data dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mencatat terdapat 698 korban TPPO pada periode Januari-Juli 2024, dengan provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Utara menjadi yang terbanyak. Pengawasan yang lebih fokus pada aspek keamanan mengabaikan kesejahteraan masyarakat, sehingga membentuk sikap masyarakat yang tidak takut untuk melakukan aktivitas ilegal. Dalam rangka mengatasi hal tersebut, penulis mengusulkan strategi konstruktif kolaboratif yang melibatkan berbagai lembaga yang tergabung pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dengan integrasi kebijakan, data, dan pengawasan administratif serta lapangan terpadu. Pengawasan administratif dilakukan oleh Imigrasi, BP2MI, dan Dinas Ketenagakerjaan di pos lintas batas dan Kantor Imigrasi, sementara pengawasan lapangan dilaksanakan oleh TNI dan Polri melalui sweeping jalur tidak resmi yang berpotensi menjadi jalur tikus kasus perdagangan orang. Selain itu, edukasi oleh Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) yang bekerja sama dengan BP2MI untuk mencegah perekrutan ilegal dan eksploitasi pekerja migran. Strategi ini bertujuan mengatasi hambatan dalam pencegahan TPPO di perbatasan Indonesia-Malaysia, mendukung program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
Hexahelix Strategy to Reduce ICOR by Enhancing Investment, Bureaucracy, and Eradicating Corruption Qolby, Ajeep Akbar; Syahrin, M. Alvi; Aji, Koesmoyo Ponco
INCOME: Innovation of Economics and Management Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32764/income.v5i1.5787

Abstract

The problem of low investment efficiency in Indonesia as reflected by the high Incremental Capital Output Ratio (ICOR) value. The condition is exacerbated by corrupt practices, inefficient bureaucracy, declining labor productivity, and inadequate immigration governance, which overall hamper economic growth. Through historical analysis and empirical data, this essay identifies the important role of various elements government, industry sector, society, academia, mass media, and the legal and regulatory system in creating a conducive investment climate. As a strategic solution, the author proposes the HEXAHELIX collaborative model, which is a development of the Triple and Quadruple Helix concepts, to improve investment quality, reduce corrupt practices, reform immigration policies, and optimize capital utilization. This model emphasizes the need for synergy between various stakeholders to realize bureaucratic and immigration reform, transparency in investment management, and equitable development between regions. Thus, the implementation of the HEXAHELIX collaborative strategy is expected to reduce the ICOR rate, increase productivity, and encourage inclusive and sustainable economic growth, while realizing political stability and community welfare.
Co-Authors Aji, Koesmoyo Ponco Karunia, Ferdyan Samuel M. Alvi Syahrin, M. Alvi Manalu, Abellya Pratama, Andre Milen Subiyanto, Francisco David