Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.745
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian (JIKK) Jurnal Abdimas Imigrasi (JaIM) Journal of Law and Border Protection Income: Innovation Of Economics And Management CITIZEN: Jurnal Ilmiah Mulitidisiplin Indonesia Research Fair Unisri Journal Evidence Of Law Jurnal Administrasi Publik Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum
M. Alvi Syahrin, M. Alvi
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
DIALEKTIKA PENERAPAN KEBIJAKAN HUKUM CAP KEIMIGRASIAN DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL SOEKARNO HATTA Syahrin, M. Alvi; Mirwanto, Tony; Aim, Heru Al Zulkifli
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 6 No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jikk.v6i2.461

Abstract

Peraturan terbaru mengenai Cap Keimigrasian diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 tahun 2018 tentang Cap Keimigrasain yang menggantikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Cap Keimigrasian. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 tersebut, terjadi perubahan sebagian besar bentuk Cap Keimigrasian yang dulunya hanya dalam bentuk manual saja dan kini telah ada yang berbentuk cap elektronik. Perubahan ini tentunya memerlukan waktu untuk dapat diimplementasi secara keseluruhan terkait penggunaannya di seluruh kantor imigrasi maupun tempat pemeriksaan imigrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi dan upaya yang dilakukan dalam penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris yang dilakukan di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi Soekarno Hatta. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan penggunaan Cap Keimigrasian di TPI Soekarno Hatta belum sepenuhnya menggunakan Cap Keimigrasian sesuai Permenkumham 28 Tahun 2018. Masih terdapat nya penggunaan Cap Keimigrasian desain lama yang sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2015. Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi Soekarno Hatta telah melakukan beberapa upaya dalam rangka mempercepat terlaksananya implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018.
EXAMINATION OF HAJJI TRAVEL DOCUMENTS AS THE IMPLEMENTATION OF IMMIGRATION SERVICE FUNCTIONS IN THE TPI BANJARMASIN CLASS I IMMIGRATION OFFICE Syahrin, M. Alvi; Yepese, Jehan Irianti Bekti; Mirwanto, Tony
Jurnal Abdimas Imigrasi Vol 4 No 2 (2023): Jurnal Abdimas Imigrasi
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jaim.v4i2.492

Abstract

Latjapura (Latihan Kerja Bhumi Pura) merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Politeknik Imigrasi sebagai pembekalan ilmu teknis keimigrasian kepada Taruna secara langsung di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian. Tujuan pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini adalah untuk memberikan informasi terkait kebijakan, peraturan dan sistem keimigrasian di UPT Keimigrasian. Dengan adanya kegiatan Sosialisasi Pemeriksaan Paspor Jamaah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin Kloter I diharapkan Taruna mampu menjalankan tugas serta fungsi keimigrasian di bidang pelayanan. Taruna nantinya dapat melakukan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Keimigrasian, serta mampu melakukan berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya. Kegiatan ini juga memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya Calon Jamaah Haji yang akan berangkat ke Arab Saudi. Para taruna dan Petugas Imigrasi memberikan fasilitas pemeriksaan keimigrasian prioritas kepada mereka yang berbeda dengan penumpang lainnya. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, masyarakat dapat mendapatkan manfaat dari layanan keimigrasian untuk mempermudah keberangkatan tanpa harus mengantri di konter keimigrasian yang ada di bandar udara.
IMMIGRATION LEGAL ACTION AGAINST ASYLUM SEEKERS WHO ABUSE THE VISIT VISA EXEMPTION POLICY Syahrin, M. Alvi; Mirwanto, Tony; Wisnu, Harry Prabowo
Journal of Law and Border Protection Vol 5 No 2 (2023): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v5i2.478

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tindakan yang diberikan kepada warga negara asing yang negaranya masuk dalam bebas visa kunjungan dan datang melalui tempat pemeriksaan imigrasi namun mendaftarkan dirinya menjadi seorang pencari suaka. Kebijakan bebas visa kunjungan terhadap 169 (seratus enam puluh sembilan) negara yang diberikan Pemerintah Indonesia. Penentuan status pencari suaka hingga menjadi seorang pengungsi dilakukan oleh UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees). Pemberian suaka bertujuan untuk perlindungan dari ancaman kebebasan hak asasi manusia seseorang yang didasari dari alasan kemanusiaan. Izin tinggal yang masih berlaku yang dimiliki warga negara asing saat berada di Indonesia juga merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap orang tersebut. Tindakan yang diberikan memperhatikan pendekatan kesejahteraan dari fasilitas bebas visa kunjungan dan pendekatan keamanan berdasarkan kedaulatan negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris (gabungan) yang menggabungkan penelitian yang berdasarkan pada peraturan yang ada dengan melihat aturan pada maksud yang nyata di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui beberapa temuan sebagai berikut. HR masuk ke Indonesia dengan cara menyalahgunakan fasilitas bebas visa kunjungan. HR telah memberikan keterangan yang tidak benar kepada petugas pada saat tiba di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Soekarno Hatta. Kemudian, HR menikahi seorang wanita Indonesia, secara agama atau nikah sirih. Pernikahan ini berpotensi menimbulkan dugaan perkawinan semu dan penyimpangan hukum. Setelah izin tinggalnya habis, HR mengajukan permohonan sebagai pencari suaka kepada UNHCR. Berdasarkan modus operandi di atas, maka HR diberikan tindakan administrasi keimigrasian karena telah menyalahgunakan bebas visa kunjungan berupa deportasi dan penangkalan. Pemberian sanksi tersebut didasarkan atas Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Selatan Nomor: W.10.IMI.IMI.3-1612-GR.02.03 Tahun 2020 dan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.02.03-1910 tentang Perubahan Kebijakan Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi oleh IOM.
REFORMULASI PROSEDUR TERTANGKAP TANGAN TERHADAP ORANG ASING DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN Syahrin, M. Alvi; Mirwanto, Tony; Prasta, Putra Deta Husa
Journal of Law and Border Protection Vol 6 No 2 (2024): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v6i2.636

Abstract

Fokus utama penelitian ini adalah penindakan oang asing yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana keimigrasian oleh pejabat imigrasi. Fenomena ini muncul karena masih terdapat beberapa permasalahan yang tidak hanya menyangkut persoalan teknis di lapangan saja tetapi juga produk hukum yang melandasi tindakan petugas imigrasi tersebut. Konsep negara hukum yang dianut Indonesia mengharuskan tindakan petugas imigrasi sebagai organ pemerintah diawasi dan dibatasi oleh hukum. Namun masih terdapat banyak proses tertangkap tangan, tidak sesuai dengan SOP yang telah ada. SOP mengenai penangkapan tertangkap tangan yang sudah ada masih belum mengakomodir kebutuhan praktis. Oleh karenanya diperlukan pembaruan terhadap konsep tertangkap tangan pada orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian. Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimana proses pelaksanaan tertangkap tangan terhadap Orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian oleh petugas imigrasi? dan (2) Bagaimana reformulasi pengaturan hukum prosedur tertangkap tangan terhadap Orang asing yang dilakukan oleh petugas imigrasi? Penelitian ini menggunakan Teori Negara Hukum (Julius Stahl) dan Teori Tujuan Hukum (Gustav Radbruch) sebagai general theory dalam topik ini bahwa penegakan hukum patut didudukan sesuai doktrin dan parameter dalam negara hukum. Kemudian, Teori Efektivitas Hukum oleh Soerjono Soekanto digunakan untuk menganalisis kendala dalam proses tertangkap tangan selama ini oleh petugas imigrasi. Adapun metode dalam penelitian ini melakukan metode penelitian hukum normatif empiris dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan (legal approach) dan pendekatan konseptual (conceptul approach). Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Data yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan triangulasi data dan analisis lebih lanjut sesuai kebutuhan penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa SOP tertangkap tangan yang telah ada belum efektif diterapkan oleh petugasi imigrasi dan juga tidak dapat dijadikan pedoman praktik bagi petugas dalam melakukan pengamanan hingga penindakan kepada orang asing yang tertangkap tangan. Peneliti menyarankan agar dilakukan reformulasi hukum terhadap proses tertangkap tangan sebagai dasar tindakan petugas sekaligus acuan dalam tata cara penanaganan orang asing yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana keimigrasian sesuai dengan konsep yang diusulkan sebagai output penelitian ini.
ANOMALI PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA: PEMIDANAAN DAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERKAWINAN SEMU DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEIMIGRASIAN Syahrin, M. Alvi
Journal of Law and Border Protection Vol 7 No 1 (2025): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v7i1.693

Abstract

Perkawinan campuran di Indonesia semakin marak di era globalisasi, namun fenomena ini juga menimbulkan masalah hukum, terutama terkait perkawinan semu yang bertujuan memperoleh keuntungan keimigrasian secara ilegal. Artikel ini membahas pemidanaan dan pembuktian tindak pidana perkawinan semu dalam perspektif hukum keimigrasian. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kajian ini menyoroti regulasi yang ada dan tantangan dalam membuktikan niat serta motif pelaku perkawinan semu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU Keimigrasian telah mengatur pemidanaan bagi pelaku perkawinan semu, pembuktian di ranah hukum masih menghadapi berbagai kendala. Faktor sosial, ekonomi, dan lemahnya pengawasan turut memperburuk praktik ini. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi antarinstansi, penguatan regulasi, serta edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting dalam mencegah penyalahgunaan sistem keimigrasian melalui perkawinan semu.
LAW ENFORCEMENT AGAINST INDIVIDUAL GUARANTEE FOREIGNERS WHO VIOLTES THE CRIME OF IMMIGRATION (CASE STUDY OF AUSTRALIAN CITIZENS: WTH) Syahrin, M. Alvi; Febrianto, Arief; Sumantri, M. Judo Ramadhan
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 6 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jikk.v6i1.426

Abstract

The increase in the traffic of people in and out of the territory of Indonesia is increasing, the threat of crimes that will be committed by foreigners cannot be denied. Foreign Guarantor has an important role in dealing with these threats, so law enforcement must be considered. The DNH case is an example of a case that occurred at the Class I Immigration Office of TPI Cirebon, which is an Australian WTH guarantor who is suspected of abusing his authority as a WTH guarantor. The formulation of the problem consists of What are the factors influencing the implementation of Article 116 of the Immigration Law?; Why is the Guarantor not taken legal action?; What legal remedies can the Cirebon Immigration Office take in the case of WTH and DNH? Normative-empirical legal research using statutory instruments related to Foreign Guarantor and Investigation which is then analyzed with facts in the field. Law enforcement against WTH by investigators has been effective in accordance with the provisions of Articles 71 and 116 of the Immigration Law. DNH has not taken any legal action so that law enforcement needs to be improved. Legal efforts that can be made to the Guarantor are conducting an investigation so that it can be seen that the sanctions that can be given are criminal or administrative, administrative sanctions need to be reviewed.
Hexahelix Strategy to Reduce ICOR by Enhancing Investment, Bureaucracy, and Eradicating Corruption Qolby, Ajeep Akbar; Syahrin, M. Alvi; Aji, Koesmoyo Ponco
INCOME: Innovation of Economics and Management Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32764/income.v5i1.5787

Abstract

The problem of low investment efficiency in Indonesia as reflected by the high Incremental Capital Output Ratio (ICOR) value. The condition is exacerbated by corrupt practices, inefficient bureaucracy, declining labor productivity, and inadequate immigration governance, which overall hamper economic growth. Through historical analysis and empirical data, this essay identifies the important role of various elements government, industry sector, society, academia, mass media, and the legal and regulatory system in creating a conducive investment climate. As a strategic solution, the author proposes the HEXAHELIX collaborative model, which is a development of the Triple and Quadruple Helix concepts, to improve investment quality, reduce corrupt practices, reform immigration policies, and optimize capital utilization. This model emphasizes the need for synergy between various stakeholders to realize bureaucratic and immigration reform, transparency in investment management, and equitable development between regions. Thus, the implementation of the HEXAHELIX collaborative strategy is expected to reduce the ICOR rate, increase productivity, and encourage inclusive and sustainable economic growth, while realizing political stability and community welfare.
Transformasi Digital untuk Meningkatkan Layanan dan Keamanan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Indonesia: Studi Terhadap Kebijakan Basis Data Terintegrasi Ryanindityo, Mochammad; Aji, Koesmoyo Ponco; Briando, Bobby; Syahrin, M. Alvi
Jurnal Administrasi Publik Vol 21 No 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v21i1.429

Abstract

Guna melindungi perbatasan negara dari dampak negatif akibat adanya migrasi global, maka Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia bekerja sama dengan International Criminal Police Organization (Interpol) dalam memanfaatkan basis data terintegrasi ‘I-24/7’ dan Border Control Management (BCM). Sistem interoperabilitas ini memungkinkan petugas imigrasi untuk melaksanakan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana implementasi dari kebijakan terintegrasi antara I-24/7 dengan BCM beserta faktor-faktor penghambatnya yang berdampak terhadap layanan dan keamanan di perbatasan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara terhadap lima orang partisipan, observasi, dan kajian literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan terkait sistem yang terintegrasi sebagaimana yang disebutkan dalam MoU antara Kepolisian Negara RI dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia belum berjalan optimal. Beberapa faktor penghambat implementasi kebijakan yang berhasil diidentifikasi antara lain adalah minimnya landasan hukum pelaksanaan kebijakan, personil yang kurang terlatih, terbatasnya jaringan dan basis data, terbatasnya diseminasi, serta keterbatasan keamanan platform. Faktor-faktor penghambat tersebut berdampak pada terganggunya layanan keimigrasian khususnya dalam waktu layanan pemeriksaan imigrasi, dan berpotensi mengancam keamanan negara Indonesia seperti masuknya orang yang tidak diinginkan di Indonesia. Rekomendasi yang dapat diberikan diantaranya adalah dengan menyusun SOP yang mengatur tindakan terperinci petugas dalam menangani subjek yang ditemukan dalam notice sistem, meningkatkan kapabilitas personil Imigrasi dan Kepolisian RI dalam mengoperasikan sistem terintegrasi BCM-I-24/7, upgrading dan menambahkan back-up server perangkat keras agar sistem berjalan dengan optimal tanpa jeda, mengalihkan sistem komunikasi ke platform yang lebih aman dan tertutup untuk menjaga keamanan pertukaran data antara pihak Imigrasi, Kepolisian RI, dan Interpol.
Analisis Pendekatan Community Based Crime Prevention Dalam Penanggulangan Migran Ilegal Ke Indonesia Agung, Moch Aldo Ratu; Mirwanto, Tony; Syahrin, M. Alvi
Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 4 (2025): CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
Publisher : DAS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53866/jimi.v5i4.984

Abstract

Fenomena migrasi ilegal di Indonesia terus menjadi persoalan strategis dalam konteks keamanan nasional, tata kelola keimigrasian, dan stabilitas sosial. Faktor geografis sebagai negara kepulauan, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam sistem pengawasan menjadi tantangan utama dalam upaya pencegahan migrasi ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan tersebut serta mengkaji relevansi dan strategi implementasi pendekatan Community Based Crime Prevention (CBCP) sebagai model alternatif dalam penanggulangan migrasi ilegal. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (literature review) dengan mengkaji berbagai sumber akademik, regulasi nasional, laporan lembaga internasional, dan studi kasus di berbagai negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa CBCP memberikan pendekatan preventif yang bersifat partisipatif, dengan melibatkan komunitas lokal dalam deteksi dini, pelaporan, dan edukasi hukum. Pengalaman internasional seperti di Filipina dan Afrika Selatan memperlihatkan efektivitas CBCP dalam membangun sistem pengawasan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap kondisi lokal. Di Indonesia, keberhasilan implementasi CBCP sangat dipengaruhi oleh kejelasan regulasi, kesiapan kelembagaan, dukungan teknologi, dan pelatihan yang konsisten kepada masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa CBCP memiliki potensi besar sebagai solusi strategis yang dapat mengatasi kelemahan pendekatan represif serta memperkuat ketahanan sosial di tingkat akar rumput.
Analisis Budaya Hukum Keimigrasian Masyarakat sebagai Respon terhadap Pelanggaran oleh Orang Asing di Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Nanda Pratama, Ario; Ponco Aji, Koesmoyo; Syahrin, M. Alvi
RESEARCH FAIR UNISRI Vol 9 No 1 (2025): Research Fair UNISRI
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/rsfu.v9i1.12993

Abstract

Pacet District, Cianjur Regency, has emerged as an attractive destination for foreign nationals, particularly from the Middle East, who are concentrated in the Villa Kota Bunga area. The presence of this community is marked by cultural acculturation and the rise of various business units, yet it is accompanied by an increase in immigration violations. This study aims to analyze the phenomenon of immigration violations by foreign nationals in Pacet and to formulate a strategy for building a legal culture as a preventive measure. The research method employed is qualitative with a normative-juridical approach, analyzing a investigation case study of a Saudi Arabian national with inicial AIT, for violating Article 122 (a) of Law No. 6 of 2011, alongside a literature review of relevant regulations and social phenomena. The findings indicate that violations, such as the misuse of stay permits for business purposes, stem from a combination of low legal awareness among both foreign nationals and the local community, as well as economic incentives that encourage illegal practices. As a solution, this study proposes a holistic strategy based on four pillars: (1) targeted legal education for foreign nationals and the local community; (2) participatory communication with local stakeholders; (3) community-based strengthening of immigration surveillance; and (4) institutional collaboration through an integrated task force. The scientific contribution of this research is a strategic framework to enhance legal compliance and reinforce state sovereignty through immigration oversight initiated at the local level. Keywords: Legal Culture; Immigration; Foreign Nationals; Stay Permit Violation; Immigration Surveillance
Co-Authors Agung, Moch Aldo Ratu Aim, Heru Al Zulkifli Aji, Koesmoyo Ponco Arief Febrianto, Arief Astuti, Rita Kusuma Briando, Bobby Budy Mulyawan, Budy Nanda Pratama, Ario Ponco Aji, Koesmoyo Prasta, Putra Deta Husa Qolby, Ajeep Akbar Ryanindityo, Mochammad Sumantri, M. Judo Ramadhan Tony Mirwanto, Tony Wisnu, Harry Prabowo Yepese, Jehan Irianti Bekti