Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Publika IBLAM Law Review Rechtsnormen Journal of Law Humaniorum Journal
Leksono, Arrum Budi
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Criminal Sanctions Against Money Laundering Crimes in the Perspective of Economic Analysis of Law Yunandi, Fauzi; Leksono, Arrum Budi
Rechtsnormen: Journal of Law Vol. 1 No. 2 (2023)
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Daarut Thufulah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55849/rjl.v1i2.391

Abstract

Background. Money laundering as a crime in the economic sphere shows that crime is a consequence of economic activity and sustainable development, which is a challenge for the state. Money laundering is the disguise or attempt to disguise the origin of profits from illegal or legitimate activities. Purpose. The purpose of this research is to analyze the money laundering law "criminal sanctions against money laundering crimes" from the point of view of economic analysis. Method. The research was carried out using a normative juridical approach and an empirical approach. The data used in this study were secondary data obtained from library materials, and field research was carried out by observation and interviews (interviews). The data obtained were analyzed qualitatively and juridically and deductively concluded. Results. The use of Bitcoin as a money laundering tool is rapidly increasing worldwide with the development of technology and Industry 4.0, according to Dean Ediana Ray, Director of the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK). In Indonesia, money laundering was initially regulated under Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering. Conclusion. The normative legal approach focuses on analyzing legal normative systems such as principles, norms, legal rules, court decisions and principles.
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia: Studi Kasus Densus 88 AT Polri Sitinjak, Rizal; Leksono, Arrum Budi; Savitri, Aisha Mutiara; Wijayanthi, Fatimah Ratna
HUMANIORUM Vol 3 No 1 (2025): Jurnal Humaniorum
Publisher : PT Elaborium Elevasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/hmr.v3i1.93

Abstract

Terrorism is an international crime that jeopardizes world peace and security while severely violating human rights, particularly the right to life. In Indonesia, terrorist acts have resulted in indiscriminate loss of life, widespread fear, and extensive material damage impacting social, economic, political, and international relations. To combat terrorism, the Indonesian National Police established a specialized unit, the Special Detachment 88 Anti-Terror (Densus 88 AT), tasked with counter-terrorism efforts. This study utilizes a qualitative approach to evaluate the existing legal framework, focusing on the application of legal principles, relevant regulations, and current practices. Data collection involved analyzing primary and secondary sources, including official government documents and scholarly literature, to gain a comprehensive understanding of the legal norms relevant to the study. The results reveal that Densus 88 AT Polri, formed under Police Chief Decree No. 30/VI/2003, has been effective in counter-terrorism operations, apprehending 850 terrorists over 13 years and neutralizing key figures such as Noordin M. Top. However, concerns remain regarding alleged human rights violations, with accusations of excessive force and extrajudicial killings. Despite these criticisms, legal provisions under Law No. 5 of 2018 provide Densus 88 with the authority to use coercive measures in counter-terrorism efforts.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN YANG MENGALAMI PERISTIWA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Ilhami, Affany Nur; Leksono, Arrum Budi
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7836

Abstract

Kejahatan seksual menjadi salah satu bentuk kekerasan yang paling khas dialami oleh perempuan karena sangat terkait dengan cara pandang mayarakat yang menempatkan perempuan sebagai obyek seksual. Hal ini menunjukkan segala upaya yang dilakukan untuk memperjuangkan nasib perempuan dari tindak pidana tersebut belum membawa hasil yang memuaskan bagi semua pihak. Proses penanganan kasus sejak penyidikan hingga putusan cenderung belum sepadan jika dibandingkan dengan akibat yang dialami oleh korban. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui metode penulisan Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dapat dimaknai sebagai bagian dari HAM yaitu hak atas keselamatan individu, hak kebebasan dan keamanan pribadi, dan perlindungan diri atas kehormatan dan martabat seseorang yang secara kodrati melekat pada manusia sejak kelahirannya.
DASAR PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PERKARA PUTUSAN NOMOR 519/PID.B/2021/PN JKT.PST Amalia, Ryzka; Leksono, Arrum Budi
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7846

Abstract

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah salah satunya berupa pembunuhan. Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Pembunuhan berencana atau moord merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Permasalahan dalam tulisan ini yaitu: pertama bagaimana ketentuan hukum mengenai tindak pidana pembunuhan berencana? Dan kedua bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam perkara putusan Nomor 519/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dari bahan-bahan hukum. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Rumusan delik dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terdiri dari unsur Subjek (normadressaat): barangsiapa, unsur Bagian inti delik (delictsbestanddelen) yaitu  Dengan sengaja, Merampas nyawa orang lain, dan Dipikirkan/direncanakan terlebih dahulu. Unsur berikutnya ancaman pidana yaitu berupa pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu paling lama dua puluh tahun.
DASAR PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PERKARA Amalia, Ryzka; Leksono, Arrum Budi
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.8083

Abstract

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah salah satunya berupa pembunuhan. Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Pembunuhan berencana atau moord merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Permasalahan dalam tulisan ini yaitu: pertama bagaimana ketentuan hukum mengenai tindak pidana pembunuhan berencana? Dan kedua bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam perkara putusan Nomor 519/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dari bahan-bahan hukum. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Rumusan delik dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terdiri dari unsur Subjek (normadressaat): barangsiapa, unsur Bagian inti delik (delictsbestanddelen) yaitu Dengan sengaja, Merampas nyawa orang lain, dan Dipikirkan/direncanakan terlebih dahulu. Unsur berikutnya ancaman pidana yaitu berupa pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu paling lama dua puluh tahun.
TINJAUAN YURIDIS GUGAT CERAI ISTRI AKIBAT PERUBAHAN STATUS SOSIAL TENAGA KERJA WANITA (Studi kasus Putusan Nomor: 0217/Pdt.G/2021/PA.Im) Wahyuni, Ajeng Putri; Leksono, Arrum Budi
Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v11i1.8211

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengupas fenomena gugat cerai dikalangan TKW yang bekerja di Asia Timur yang melakukan gugatan di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Indramayu. Perubahan sosial ini merupakan suatu proses pergeseran struktur atau tatanan didalam masyarakat, yang meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap, serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih bermartabat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab utama gugat cerai akibat perubahan status sosial TKW dapat dikelompokkan dalam 3 faktor, yaitu; ekonomi, lingkungan, dan tanggung jawab. Ketiga faktor tersebut memunculkan alasan-alasan yang digunakan dalam pengajuan gugatan, yaitu; tidak memberi nafkah, suami dihukum penjara, moralitas (perselingkuhan), suami menghilang, dan ketidakharmonisan rumah tangga. Faktor-faktor pendukung gugatan cerai tersebut menjadi kuat didukung oleh tingkat pendidikan, dukungan keluarga dan teknologi informasi. Secara teknis upaya meminimalisir perceraian dilakukan dengan menggunakan jalur litigasi dan non litigasi.
Analisis Yuridis Praktik Penghindaran Pajak Korporasi dalam Perspektif Good Corporate Governance Berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Haniv, Mohamad; Heliany, Ina; Leksono, Arrum Budi
IBLAM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2026): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v6i1.678

Abstract

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Dalam praktiknya, korporasi sering melakukan berbagai strategi untuk meminimalkan beban pajak, salah satunya melalui praktik penghindaran pajak (tax avoidance). Praktik ini pada dasarnya memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku sehingga tidak selalu secara langsung melanggar hukum, namun berpotensi mengurangi penerimaan negara. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang lebih komprehensif serta penerapan prinsip Good Corporate Governance guna mendorong kepatuhan perpajakan korporasi.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penghindaran pajak oleh korporasi dalam perspektif hukum serta mengkaji penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam mencegah praktik tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan regulasi perpajakan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 merupakan langkah penting dalam menutup celah praktik penghindaran pajak oleh korporasi. Selain itu, penerapan prinsip Good Corporate Governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran memiliki peran strategis dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan korporasi. Dengan demikian, sinergi antara pengaturan hukum perpajakan dan penerapan prinsip Good Corporate Governance diharapkan mampu menciptakan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.
Co-Authors Amalia, Ryzka Haniv, Mohamad Heliany, Ina Ilhami, Affany Nur Savitri, Aisha Mutiara Sitinjak, Rizal Wahyuni, Ajeng Putri Wijayanthi, Fatimah Ratna Yunandi, Fauzi