Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Untuk PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI SOSIALISASI DAN PELATIHAN PEMBUATAN LILIN AROMATERAPI DARI MINYAK JELANTAH (STUDI KASUS DESA PABEAN KECAMATAN DRINGU KABUPATEN PROBOLINGGO): Pendahuluan, Metode, Hasil Pembahasan Wati, Rahma; Febriyanti, Nadila; Devi, Nourma Ulva Kumala
MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary Vol. 1 No. 5 (2023): November
Publisher : Institute of Educational, Research, and Community Service

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk menciptakan paradigma pembangunan baru yang berpusat pada masyarakat dan partisipatif, nilai-nilai masyarakat diintegrasikan ke dalam konsep pembangunan ekonomi yang dikenal dengan istilah “pemberdayaan masyarakat”. Upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat kelas bawah yang tidak mampu melepaskan diri dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan meskipun ada kendala dikenal dengan istilah pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan komunitas tidak hanya meningkatkan kekuatan individu tetapi juga menambah institusi sosial yang sudah ada. Upaya pemberdayaan memerlukan penerapan nilai-nilai Buaya kekinian seperti kerja keras, berhemat, keterbukaan dan tanggung jawab. Salah satu sumber limbah bahan baku rumah tangga yang meningkat pesat adalah minyak jelantah, yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, pemanfaatan minyak jelantah harus diprioritaskan untuk mengurangi limbah minyak jelantah dan mengurangi pencemaran lingkungan. Tujuan dari program pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak kesehatan lingkungan dan fisik dari penggunaan dan pembuangan minyak jelantah dan produk berbahan dasar minyak jelantah. Selain itu, mereka juga memberi saran tentang cara membuat lilin aromaterapi dengan menggunakan minyak jelantah sebagai bahan dasarnya. Melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai minyak jelantah. Kegiatan implementasi dibagi menjadi tiga tahap: refleksi sosial, perencanaan partisipatif, dan implementasi program. Hasil dari sosialisasi kepada masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai dampak penggunaan dan pembuangan minyak jelantah, dan menjadi lebih mahir menggunakannya untuk membuat produk seperti lilin a.romaterapi.
PERAN KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Q, Winda Nurul; A, Nayla Qurrata; Febriyanti, Nadila; A, Kurnia Putri; Mohamad, Djasuli
Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah) Vol 8 No 2 (2025): Artikel Riset Juli 2025
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Washliyah Sibolga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36778/jesya.v8i2.2035

Abstract

Salah satu pajak yang ditarik dari subjek pajak atas penguasaan yang dimiliki adalah pajak kendaraan bermotor. Retribusi adalah pajak yang dikenakan kepada penduduk dari pemerintah tentunya akan masuk ke dalam kas negara yang diakui sebagai pendapatan. Akan tetapi, banyak masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor masih enggan untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, pemerintah telah membuat skema pemutihan pajak kendaraan bermotor. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah diadakannya skema pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program ini bermanfaat karena dapat memberikan penghapusan sanksi administrative atas tunggakan pajak yang wajib pajak alami. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti peran kebijakan yang diberikan pemerintah mengenai pemutihan pajak dalam mendorong ketaatan wajib pajak kendaraan bermotor serta mengidentifikasi komponen yang memengaruhi efektivitas program tersebut. Hasil observasi memperlihatkan bahwa peran kebijakan pemutihan pajak berdampak baik bagi kepatuhan wajib pajak, baik secara formal maupun material. Program ini memberikan dampak insentif bagi pemilik kendaraan untuk melunasi tunggakan pajak tanpa dikenai denda sehingga berdampak positif tehrdap penerimaan pajak daerah. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh faktor internal, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan faktor eksternalnya, seperti prosedur yang rumit serta kurangnya sosialisasi. Selain itu, layanan digital seperti E-SAMSAT dan SAMSAT keliling turut mendukunh kemudahan pembayaran pajak, meskipun belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Namun, diperlukan perbaikan dalam aspek sosialisasi, penyederhanaan prosedur, dan peningkatan kualitas pelayanan untuk memasimalkan dampaknya. Implikasi kebijakan dari temuan ini menyoroti betapa pentingnya Kerjasama masyarakat dan pemerintah dalam membangun sistem perpajakan yang lebih terbuka dan efektif.
Menumbuhkan Tanggung Jawab Sosial Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Nilai Putri, Mas Fierna Janvierna Lusie; Astuti, Dini Yuli; Rahmat, Mutiara; Febriyanti, Nadila; Putri, Nur Awlia; Azizah, Zahrani Salwa
Academy of Social Science and Global Citizenship Journal Vol. 5 No. 2 (2025): Academy of Social Science and Global Citizenship Journal
Publisher : Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47200/aossagcj.v5i2.3227

Abstract

This article is a literature review that discusses the role of value-based Civic Education in fostering social responsibility, focusing on theoretical foundations, teaching strategies, the role of teachers and curriculum, implementation challenges, and policy implications. The method used is a literature review, by analyzing relevant journal articles, books, and previous studies. The findings show that value-based Civic Education significantly influences the formation of students’ character to be religious, honest, caring, democratic, and socially aware. Effective teaching strategies include project-based learning, service learning, and civic engagement, which encourage students’ real involvement in society. However, implementation still faces challenges such as limited teacher training, exam oriented evaluation, resource inequality, and the influence of digital media. Therefore, strengthening action-based curricula, providing pedagogical training for teachers, building school-community partnerships, and developing authentic assessment instruments are required to achieve the objectives of Civic Education.