Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Jurnal Antologi Hukum
Qurbani, Azka Shafa
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
UPAYA ANTISIPATIF PERKARA PENCUCIAN UANG BAGI NASABAH BANK SUMSEL BABEL MELALUI METODE CUSTOMER DUE DILLIGENCE Qurbani, Azka Shafa; Ramadhan, Muhammad Syahri; Arifin, Muhammad Zainul
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 13, No 1 (2024): Mei 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v13i1.3716

Abstract

Kemajuan teknologi di sektor perbankan dapat diibaratkan seperti pisau bermata dua yaitu di satu sisi bank dapat memberi kemudahan bagi nasabah, tetapi di sisi lain dengan adanya kemudahan tersebut dapat meningkatkan risiko munculnya kegiatan ilegal seperti kegiatan pencucian uang. Kegiatan pencucian uang sangat rentan terjadi di sektor perbankan sehingga menjadi perhatian penting bagi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengawasi segala kegiatan pelayanan nasabah dan kegiatan usahan perbankan. Sebagai strategi untuk mencegah terjadinya kegiatan pencucian uang maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan sektor perbankan untuk menerapan program Anti Pencucian Uang (APU) melalui penerapan Customer Due Dilligence (CDD) dan manajemen risiko bank. Rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah penerapan Customer Due Dilligence (CDD) dalam Program Anti Pencucian Uang (APU) terhadap pelayanan nasabah perbankan pada Kantor Pusat Bank Sumsel Babel dan pengaruh dari penerapan Customer Due Dilligence (CDD) terhadap pelayanan nasabah perbankan dalam memitigasi risiko bank atas kegiatan pencucian uang pada Kantor Pusat Bank Sumsel Babel. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris yang didukung data sekunder dengan menggunakan metode pendekatan analisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan Customer Due Dilligence (CDD) dalam program Anti Pencucian Uang (APU) di sektor perbankan dilandaskan oleh undang-undang dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) serta penerapan Customer Due Dilligence (CDD) juga memberikan pengaruh besar terhadap pencegahan pencucian uang di sektor perbankan melalui manajemen risiko.
Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Data Pribadi oleh Media Massa dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Qurbani, Azka Shafa; Yuningsih, Henny
Jurnal Antologi Hukum Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/antologihukum.v5i2.5338

Abstract

Violations of personal data by the mass media have become increasingly frequent in the digital era. The openness of public information regulated under Law No. 14 of 2008 on Public Information Disclosure guarantees the public’s right to access information, but it also opens opportunities for misuse of personal data. When the media publishes personal information without consent or beyond the limits of public interest, such acts may constitute a criminal offense related to privacy violations and data misuse. This research aims to conduct a juridical analysis of personal data violations by mass media within the framework of Indonesia’s criminal law system, and to examine its relevance to the data protection principles in Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law). This study employs a normative juridical method using legislative and conceptual approaches and also reviews several actual cases of personal data misuse in the media sector. The findings indicate that data breaches committed by the media fall under Articles 67–70 of the PDP Law and are closely linked with Article 26 of Law No. 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions (ITE Law). Furthermore, media criminal liability is associated with liability by publication principle, as stipulated in Law No. 40 of 1999 on the Press. In conclusion, the enforcement of criminal law for personal data violations by the media must balance the right to public information and the right to individual privacy, ensuring that press freedom is preserved while maintaining legal and ethical protection for citizens’ personal data.
Co-Authors Muhammad Zainul Arifin Ramadhan, Muhammad Syahri Yuningsih, Henny