Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.908
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK) Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Jurnal Yuridis Jurnal Yudisial Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Jurnal Simbur Cahaya Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Edusifa: Jurnal Pendidikan Islam Jurnal Dedikasi Hukum Jurnal Atma Inovasia AML/CFT Journal The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Indonesian Journal Of Law Studies
Ramadhan, Muhammad Syahri
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
PENGARUH BIMBINGAN BELAJAR TERHADAP HASIL USBN MATA PELAJARAN EKONOMI SISWA SMA NEGERI 2 PONTIANAK Ramadhan, Muhammad Syahri; Aminuyati, Aminuyati; Asriyati, Nuraini
Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa Vol 7, No 9 (2018): September 2018
Publisher : Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (607.631 KB)

Abstract

AbstractThis study aims to determine the effect of tutoring on National Standard School Examination (USBN) Results of Economic Subjects of XII IPS students of SMA Negeri 2 Pontianak. The research method used associative with the EXPO Facto research form. Respondents of this study were all students of class XII IPS SMA Negeri 2 Pontianak. The population in this study was 190 students, with a total sample of 66 students. The sampling technique in this study uses probability sampling techniques. For data collection using 1) indirect communication techniques, 2) documentary study techniques. The results of this study indicate that 1) the implementation of tutoring for XII IPS students of SMA Negeri 2 Pontianak has an average real score of 5143 with a percentage of 77.92% in the high category, 2) the results of USBN in economic subjects have an average score of 72.83 % with good category, 3) there is the influence of tutoring on National Standard School Examination (USBN) Results of economic subjects of class XII IPS students of SMA Negeri 2 Pontianak which is shown in the significance of the count of 0.005 <? 0.000. The magnitude of the coefficient of determination in this study amounted to 45.9% while the remaining 54.1% was influenced by the independent variables not examined in this study. Keywords: Tutoring, National Standard School Exam Results (USBN), Economic Subjects 
INSIDER TRADING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PASAR MODAL DI INDONESIA Mutiari, Yunial Laily; simangunsongsyahri@gmail.com, Irsan; Ramadhan, Muhammad Syahri
Jurnal Yuridis Vol 5, No 2 (2018): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (858.437 KB) | DOI: 10.35586/.v5i2.769

Abstract

Insider trading merupakan kegiatan corporate insiders atau praktek orang dalam korporasi yang melaksanakan transaksi kegiatan sekuritas atau trading dengan memanfaatkan informasi yang eksklusif yang mereka miliki atau inside nonpublic information atau yang dikenal dengan istilah informasi orang dalam. Pada Tahun 2001 silam, dunia pasar modal diguncang kasus besar mengenai adanya laporan indikasi insider trading dan manipulasi pasar dalam penjualan saham PT Bank Central Asia Tbk. Bahwa terdapat indikasi terjadinya kegiatan insider trading pada pembentukan harga saham PT. BCA. Sanksi yang dapat diberikan terhadap pelaku insider trading adalah berdasarkan Pasal 104 UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal.
PENYELESAIAN HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SECARA NONLITIGASI DI DESA TANJUNG SETEKO KECAMATAN INDRALAYA KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN Ramadhan, Muhammad Syahri
Jurnal Atma Inovasia Vol. 1 No. 5 (2021)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (329.126 KB) | DOI: 10.24002/jai.v1i5.4941

Abstract

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga lebih banyak dialami perempuan yang di sini berkedudukan sebagai seorang istri atau anak yang menjadi korban, sedangkan pelakunya didominasi oleh laki-laki yang berkedudukan sebagai seorang suami atau anak. Kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal dalam lingkup rumah tangga. Faktor internal yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain, karakter pelaku kekerasan yang cenderung emosi, ketergantungan ekonomi, pihak ketiga dalam rumah tangga, keadaan ekonomi, dan komunikasi yang berjalan dengan tidak baik. Perubahan pola pikir dalam masyarakat khususnya perempuan saat ini sudah berubah, hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya gugatan perceraian di Pengadilan. Perubahan pemikiran ini seakan-akan membentuk suatu pandangan bahwa perkawinan bukanlah hal yang sakral sehingga tidak perlu diperjuangkan keutuhannya jika telah ditemukan perbedaan. Padahal permasalahan kekerasan dalam rumah tangga ini dapat dilakukan dengan cara di luar pengadilan (nonlitigasi). Kegiatan Penyuluhan Hukum Penyelesaian Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Luar Pengadilan Di Desa Tanjung Setetko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tindakan – tindakan yang termasuk KDRT dan efek negatifnya. Selain itu diharapkan dengan adanya penyuluhan  tersebut diharapkan masyarakat memahami bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat diseleseaikan terlebih dahulu melalui jalur non-litigasi atau di luar pengadilan. 
UPAYA ANTISIPATIF PERKARA PENCUCIAN UANG BAGI NASABAH BANK SUMSEL BABEL MELALUI METODE CUSTOMER DUE DILLIGENCE Qurbani, Azka Shafa; Ramadhan, Muhammad Syahri; Arifin, Muhammad Zainul
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 13, No 1 (2024): Mei 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v13i1.3716

Abstract

Kemajuan teknologi di sektor perbankan dapat diibaratkan seperti pisau bermata dua yaitu di satu sisi bank dapat memberi kemudahan bagi nasabah, tetapi di sisi lain dengan adanya kemudahan tersebut dapat meningkatkan risiko munculnya kegiatan ilegal seperti kegiatan pencucian uang. Kegiatan pencucian uang sangat rentan terjadi di sektor perbankan sehingga menjadi perhatian penting bagi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengawasi segala kegiatan pelayanan nasabah dan kegiatan usahan perbankan. Sebagai strategi untuk mencegah terjadinya kegiatan pencucian uang maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan sektor perbankan untuk menerapan program Anti Pencucian Uang (APU) melalui penerapan Customer Due Dilligence (CDD) dan manajemen risiko bank. Rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah penerapan Customer Due Dilligence (CDD) dalam Program Anti Pencucian Uang (APU) terhadap pelayanan nasabah perbankan pada Kantor Pusat Bank Sumsel Babel dan pengaruh dari penerapan Customer Due Dilligence (CDD) terhadap pelayanan nasabah perbankan dalam memitigasi risiko bank atas kegiatan pencucian uang pada Kantor Pusat Bank Sumsel Babel. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris yang didukung data sekunder dengan menggunakan metode pendekatan analisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan Customer Due Dilligence (CDD) dalam program Anti Pencucian Uang (APU) di sektor perbankan dilandaskan oleh undang-undang dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) serta penerapan Customer Due Dilligence (CDD) juga memberikan pengaruh besar terhadap pencegahan pencucian uang di sektor perbankan melalui manajemen risiko.
Pemesanan Makanan Secara Online (Online Food Delivery) Oleh Anak di Bawah Umur Menurut Sistem Hukum di Indonesia Lestari, Rizka Aulia; Ramadhan, Muhammad Syahri; Utama, Meria; Irsan, Irsan
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 2, Desember 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i2.3108

Abstract

Transaksi elektronik khususnya pada pesan-antar makanan yang dilakukan secara online pada praktik potensial dilakukan oleh anak di bawah umur melalui gawai pribadi dalam hal ini menimbulkan masalah baru terhadap realita hukum perjanjian di Indonesia yang bersifat kontemporer. Praktek pemesanan makanan secara online yang dilakukan oleh anak di bawah umur merupakan salah satu bagian dari dsitruption in legal indsutries yang unprecedented (suatu hal yang belum pernah terjadi). Jenis penelitian hukum yang digunakan ialah penelitian hukum empiris, melalui analisis deskriptif secara kualitatif. Penelitian ini berupaya menganalisis keabsahan dan akibat hukum pemesanan makanan secara online (online food delivery) oleh anak dibawah umur ditinjau dari hukum positif di Indonesia dan Penyelesaian sengketa hukum terhadap anak dibawah umur yang memesan makanan secara online (Online Food Delivery) di Indonesia. Kepastian hukum mengenai syarat dan akibat hukum tersebut tetap tunduk pada pasal 1320 KUHPerdata. Kemudian kesadaran atau nilai-nilai yang ada dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan yakni pihak konsumen yang melaksanakan transaksi elektronik (apabila dilakukan oleh anak dibawah umur) menginginkan pemesanan makanan secara online (online food delivery) maka pengampu atau wali anak harus siap terhadap akibat hukum yang diterima, yang akibat hukum dalam perjanjian pesan-antar makanan tersebut yakni dapat dibatalkan oleh salah satu pihak. Penyelesaian sengketa hukum dalam transaksi bisnis sebagai akibat dari tindakan anak di bawah umur yang melakukan pemesanan makanan secara online (Online Food Delivery) harus diupayakan untuk diselesaikan secara damai/musyawarah oleh pelaku usaha dan konsumen. Jika hal tersebut tidak dapat dilakukan, alternatif lainnya ialah mengacu peraturan dan prosedur yang diatur oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang dipimpin oleh 3 arbitrator yang dipilih sesuai dengan Peraturan kecuali para pihak setuju pada penunjukan arbitrator tunggal. 
PERAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DALAM MEMFASILITASI KEGIATAN INVESTASI ASING LANGSUNG TERHADAP PERUSAHAAN DI INDONESIA Ramadhan, Muhammad Syahri; Mutiari, Yunial Laily; Arifin, M Zainul; Irsan, Irsan
Nurani Vol 18 No 2 (2018): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v18i2.2740

Abstract

Peran BKPM dalam melayani publik di bidang investasi sudah cukup baik. Namun masih ada beberapa kelemahan yang terjadi seperti salah satunya ialah mengenai persoalan hukum. Persoalan hukum ini adalah masalah utama bagi BKPM itu sendiri. Banyak kejadian konflik investasi dan operasional, namun BKPM seperti tidak tampak memberikan kontribusi sama sekali. BKPM tampaknya hanya eksis saat penanaman modal, untuk selanjutnya setelah penanaman modal selesai, sudah bukan domain BKPM lagi. Peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak lah cukup untuk mengoptimalkan peran BKPM dalam memfasilitasi kegiatan investasi asing langsung yang dilaksanakan investor asing terhadap perusahaan di Indonesia. Untuk itulah penelitian ini dibuat dalam rangka menjabarkan dan menganalisis upaya dari BKPM dalam memfasilitasi kegiatan investasi asing langsung terhadap perusahaan di Indonesia termasuk penjelasan mengenai faktor – faktor penghambat yang harus dihadapi. Adanya penyelenggaran pelayanan terpadu satu pintu yang diterapkan oleh BKPM tekait dengan kegiatan investasi merupakan salah satu upaya untuk menciptakan iklim investasi yang sangat diminati terutama dalam kegiatan investasi asing langsung.
Analisis Hukum Upaya Penanggulangan Tindakan Perundungan bagi Siswa – Siswi SMK Bina Latih Karya, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung Ramadhan, Muhammad Syahri; Mutiari, Yunial Laili; Arifin, Muhammad Zainul; Irsan, Irsan; Utama, Meria
Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services Vol. 2 No. 1 (2021): Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services
Publisher : Faculty of Economics, Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29259/jscs.v2i1.30

Abstract

Perundungan atau biasa dikenal oleh masyarakat umum yaitu bullying, merupakan fenomena yang masih dianggap biasa bahkan dianggap suatu tindakan yang dapat menghibur bagi pelaku maupun korban atas tindakan perundungan tersebut. Hal inilah yang melatarbelakangi tim penyuluhan hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya mengadakan kegiatan penyuluhan hukum tentang Perundungan dalam Kalangan Remaja Di SMK Bina Latih Karya Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada Sabtu, 24 Oktober 2020, Pukul 10.00 WIB sampai dengan Pukul 12.00 WIB dan dilakukan via daring (memanfaatkan aplikasi Zoom Meeting). Tujuan dari kegiatan penyuluhan hukum ini ialah memberikan pemahaman kepada siswa – siswi SMK Bina Latih Karya bahwa tindakan perundungan tidak hanya menyangkut ke permasalahan sosial tetapi juga berdampak kepada permasalahan hukum. Adapun manfaat dari kegiatan ini ialah dapat memberikan manfaat praktis dan manfaat sosial. Perundungan atau biasa dikenal oleh masyarakat umum yaitu bullying, tidak boleh lagi  dianggap tindakan yang dapat menghibur bagi pelaku maupun korban maupun dianggap tradisi yang biasa saja. Para siswa – siswi juga memahami apa maksud dari aturan di dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, setelah penyuluh menyampaikannya dengan cara memberi contoh sederhana tindakan perundungan yang biasa mereka terima.
Edukasi Hukum Transaksi E-Commerce Guna Menciptakan Konsumen Cerdas di SMK Muhammadiyah Pangkalan Balai Ramadhan, Muhammad Syahri; Syaifuddin, Muhammad; Prasada, Erisa Ardika; Trinanda, Moulyta Elgi; Putri, Rizha Claudilla; Amini, Fitria
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2024): December 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i3.37462

Abstract

Meningkatnya antusiasme masyarakat terhadap transaksi elektronik (e-commerce) di Indonesia memerlukan perhatian khusus dalam memahami regulasi yang terkait dengan aktivitas ini, terutama bagi generasi muda yang mendominasi pengguna internet. Seiring dengan tingginya angka transaksi e-commerce, berbagai bentuk penyimpangan seperti penipuan transaksi juga semakin marak. Untuk mengatasi tantangan ini, Tim Penyuluh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (FH Unsri) mengadakan program penyuluhan hukum bagi siswa SMK Muhammadiyah Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang regulasi e-commerce. Metode pelaksanaan yang digunakan ialah metode ceramah disertai sesi tanya jawab dan kuisioner. Tanggapan siswa dan guru di sekaligus peserta dalam penyuluhan sangat baik. Siswa sebagian besar peserta memiliki pengetahuan yang minim mengenai aspek hukum transaksi daring dan belum memahami langkah penyelesaian sengketa yang terkait. Kegiatan ini dapat memberikan edukasi tentang pemahaman hukum dasar yang kuat bagi siswa untuk mengatasi risiko yang mungkin terjadi dalam transaksi e-commerce terutama terkait perlindungan hukum apabila mengalami kasus penyimpangan e – commerce serta menindaklanjuti atas proses penyelesaian sengketa beserta dasar hukum permasalahan tersebu, sehingga tercipta pengguna internet yang cerdas dan terlindungi. siswa lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam melakukan transaksi elektronik.   Abstract Legal Education on E-Commerce Transactions to Create Smart Consumers at SMK Muhammadiyah Pangkalan Balai.The increasing public enthusiasm for electronic transactions (e-commerce) in Indonesia requires special attention in understanding the regulations related to this activity, especially for the younger generation who dominate internet users. Along with the high number of e-commerce transactions, various forms of irregularities such as transaction fraud are also increasingly widespread. To overcome this challenge, the Sriwijaya University Faculty of Law Extension Team (FH Unsri) held a legal counseling program for students at Muhammadiyah Pangkalan Balai Vocational School, Banyuasin Regency, South Sumatra Province, which aims to increase understanding of e-commerce regulations. The implementation method used is the lecture method accompanied by a question and answer session and a questionnaire. The response from students and teachers as well as participants in the counseling was very good. Most of the student participants have minimal knowledge regarding the legal aspects of online transactions and do not understand the steps involved in resolving disputes. This activity can provide education about a strong basic legal understanding for students to overcome risks that may occur in e-commerce transactions, especially regarding legal protection if they experience cases of e-commerce irregularities and follow up on the dispute resolution process along with the legal basis for the problem, so as to create users smart and protected internet. students are more careful and responsible in carrying out electronic transactions.
SIGNIFIKANSI ALAT BUKTI TERTULIS SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS KASUS PERCERAIAN: Kajian Putusan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN.Yyk Ramadhan, Muhammad Syahri; Putri, Vegitya Ramadhani; Yuningsih, Henny
Jurnal Yudisial Vol. 17 No. 2 (2024): Child Protection
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v17i2.634

Abstract

Tulisan ini menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN.Yyk yang memutus perkara perceraian, yang mencerminkan dinamika kompleks dalam konflik rumah tangga. Penggugat mengalami tekanan psikologis yang signifikan akibat tindakan tergugat, yang mencakup perbuatan tercela seperti perselingkuhan, alkoholisme, dan perjudian. Tindakan tersebut tidak hanya menyebabkan tergugat gagal memenuhi kewajiban nafkah, tetapi juga merusak kestabilan emosional dan ekonomi penggugat serta anak-anak mereka. Penelitian ini menekankan pentingnya alat bukti tertulis dalam proses litigasi, khususnya dalam pengajuan klaim nafkah anak dan biaya pendidikan, yang merupakan hak asasi fundamental bagi anak-anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan preskriptif, yang memungkinkan analisis mendalam terhadap ketentuan hukum yang relevan, termasuk undang-undang tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan hakim didasarkan pada ketentuan hukum yang mewajibkan penggugat untuk menyertakan bukti tertulis yang berkaitan dengan pendapatan tergugat sebagai dasar penetapan kewajiban finansial. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa alat bukti tertulis memegang peranan sentral dalam pembuktian perkara perdata dan mengonfirmasi perlunya substansi serta legitimasi bukti dalam mencapai keadilan di pengadilan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa penguatan legitimasi dan keabsahan bukti dalam proses hukum sangat penting, demikian pula urgensi bagi para pihak dalam perkara perceraian untuk mempersiapkan bukti yang memadai demi mencapai putusan yang adil.
Tinjauan Hukum Moratorium Permohonan Kepailitan dan PKPU serta Asas Kelangsungan Usaha dalam Prespektif Hukum Kepailitan Ramadhan, Muhammad Syahri; Nurfitrah, Mesya Assauma; Trinanda, Moulyta Elgi; Putri, Rizha Claudilla
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 2 (2024): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v6i2.9102

Abstract

Gagasan moratorium kepailitan dan PKPU muncul dari meningkatnya perkara yang didaftarkan di pengadilan niaga dan dampak ekonomi lainnya, sehingga moratorium sebenarnya bisa dikatakan bukanlah solusi yang tepat. Peninjauan kembali terhadap pembahasan moratorium dapat dilakukan apabila terdapat ketidakpastian dan jika moratorium dilaksanakan maka akan membawa kebaikan dan ketertiban bagi semua pihak. Moratorium perkara kepailitan dan PKPU bukanlah solusi yang efektif, mengingat lembaga kepailitan dan PKPU muncul dari UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU). Artinya, gagasan moratorium harus melalui proses legislasi agar bisa sinkron dengan  UU Nomor 37 Tahun 2004. Mekanisme ini tidak mudah dan memakan waktu lama hingga gagasan moratorium secara teknis menjadi peraturan hukum. Begitu pula dengan gagasan moratorium yang secara teknis hukumnya terkait dengan pembatasan kompetensi peradilan niaga, sehingga diperlukan sinkronisasi fungsi legislasi dan yudikatif. Jika diterapkan, hal ini akan menimbulkan banyak permasalahan sehingga penegakan hukum menjadi lebih efektif dan efisien. Penelitian hukum ini adalah jenis penelitian normatif yang mengarah pada penelitian kepustakaan.Debitur pailit dapat mengajukan rehabilitasi yang akan menghilangkan setatusnya sebagai debitur pailit. Prinsip-prinsip bisnis berkelanjutan bersifat luas dan mendasari hukum kepailitan dan pembayaran yang ditangguhkan. Penerapan asas kegiatan ekonomi berkelanjutan tidak hanya sebatas diatur dalam undang-undang saja, namun mempunyai arti yang lebih luas, yang juga mencakup seluruh proses proses kepailitan dan penangguhan pembayaran utang. Penerapan prinsip manajemen berkelanjutan dalam kepailitan dan penundaan pembayaran utang ini dimaksudkan untuk memberikan dampak positif terhadap peningkatan nilai ekonomi perusahaan yang akan digunakan untuk melunasi utang kepada kreditur.
Co-Authors Abdul Hafidz ali, agus Amini, Fitria Aminuyati Asriyati, Nuraini Eliasari, Eliasari Irsan Irsan Irsan Irsan Irsan Isma Nurillah Lestari, Rizka Aulia M Zainul Arifin M Zainul Arifin Meria Utama Muhammad Syaifuddin Muhammad Zainul Arifin Muslim Nugraha Mutiari, Yunial Laily Mutmainnah, Ummu Kaidah Nurfauziah, Zulfa Nurfitrah, Mesya Assauma Prasada, Erisa Ardika Pratama, Muhammad Farhan Putri, Rizha Claudilla Qolbi, Syifaul Qurbani, Azka Shafa Ricky Saputra Riyad, Muhamad Salam, Rika Putri Sapitri, Wahyuni Trinanda, Moulyta Elgi Utama, Meria Vegitya Ramadhani Putri Yunial Laili Mutiari Yuningsih, Henny Zainal Abidin