Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal At-Tafkir Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Mitsaq : Islamic Family Law Journal
Devi Kasumawati
Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Mitsaq : Islamic Family Law Journal

 1 
PERSEPSI KEPALA KUA KOTA SAMARINDA TERHADAP PEMISAHAN HARTA DALAM PERJANJIAN PRA NIKAH Rahmawati, Sella Noor; Kasumawati, Devi
Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 1 No 2 (2023): MITSAQ VOLUME 1, NOMOR 2, 2023
Publisher : Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/jm.v1i2.5877

Abstract

Latar belakang dari penelitian ini ialah mengenai perjanjian pra nikah tentang pemisahan harta, yang mana hal tersebut masih jarang sekali dilakukan oleh calon pengantin. Padahal pemisahan harta dalam perkawinan merupakan salah satu upaya hukum untuk melindungi hak suami dan isteri terkait harta kekayaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi Kepala KUA Kota Samarinda mengenai pemisahan harta dalam perjanjian pra nikah. Menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa 7 dari 9 Kepala KUA Kota Samarinda setuju terhadap perjanjian pra nikah terkait pemisahan harta, sedangkan 2 Kepala KUA menyatakan tidak setuju dikarenakan tujuan perkawinan adalah untuk seumur hidup dan dengan adanya perjanjian pemisahan harta hubungan antara suami dan istri akan terkesan kaku dan memiliki batasan.
KEBIJAKAN HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI DALAM PEMENUHAN HAK ISTRI KEDUA BERDASARKAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA Luddin, Awal; Kasumawati, Devi
Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 3 No 1 (2025): MITSAQ, VOLUME 3 NOMOR 1, 2025
Publisher : Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/jm.v3i1.8473

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena perkawinan poligami, beberapa pakar hukum terpecah ke dua kubu. Apakah poligami layak diisbat atau tidak? Sebagian ahli hukum menilai bahwa perempuan yang dipoligami perlu dilindungi hak-haknya sehingga isbat poligami seharusnya diperbolehkan. Mengingat dengan tidak adanya pencatatan perkawinan, hal ini berakibat atas tidak terjaminnya hak-hak istri dalam rumah tangga. Oleh kerana itu apabila terjadi hal-hal negatif atas perempuan, negara tidak bisa hadir guna mengatasi problematika yang dihadapi perempuan poligami. Inkonsistensi aturan ini menjadikan polemik ketidakadilan serta para pihak pencari keadilan tidak memperoleh kepastian hukum. Di sinilah regulasi Sema no 2 tahun 2019 tersebut masih perlu dipertanyakan serta sejauh mana pemberlakuannya, dan juga apakah sema no 2 tahun ini masih relevan untuk diterapkan dengan melihat realita yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini menunjukan perbandingan antara Fiqih Munakahat dan aturan Sema no 2 tahun 2019, hak istri kedua menurut Fikih munakahat yaitu perkawinan yang lebih dari satu wanita dalam waktu bersamaan tanpa izin pengadilan merupakan perkawinan yang sah saja menurut ketentuan fikih. Terkait hak istri kedua menurut fikih munakahat yaitu istri yang izin maupun tidak izin pengadilan perkawinannya apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, maka hak istri muncul sejak ijab kabul itu usai di lakukan. Sedangkan Perkawinan poligami terhadap hak istri kedua menurut Sema No 2 tahun 2019 yaitu perkawinan yang lebih dari satu bahwa suami harus meminta izin kepada istri pertamanya ketika ingin berpoligami dan izin pengadilan, istri kedua yang tidak di catatkan perkawinannya maka tidak memiliki kekuatan hukum.
Co-Authors Ja’far Shodiq Luddin, Awal Rahmawati, Sella Noor Shodiq, Ja'far