Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.829
P-Index
This Author published in this journals
All Journal At-Tafkir Jurnal Independent Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Mitsaq : Islamic Family Law Journal
Devi Kasumawati
Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
Religion Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Communication of Married Couple Affected by Layoffs During the Covid-19 In Lamongan, East Java Ja'far Shodiq; Devi Kasumawati
Alhurriyah Vol 8, No 1 (2023): June 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/al hurriyah.v8i1.6179

Abstract

The COVID-19 epidemic has had a significant impact on the lives of people all over the world, particularly in the economic sphere, which has driven to a strategy of eliminating employees (PHK). Some individuals, including those in the Lamongan Regency, were laid off. Therefore, the family's primary source of income stagnates. In fact, living is one of the most essential elements for constructing a sakinah family. In 2021, there are 455 divorce cases in the Lamongan Regency, of which 40% are a result of family economic crisis. Therefore, it is fascinating to examine how husbands and wives who were laid off during the Covid-19 pandemic interacted to establish a sakinah household.Pandemi COVID-19 telah memberikan pengaruh pada kehidupan masyarakat di dunia, terutama di bidang ekonomi yang menyebabkan adanya kebijakan pengurangan tenaga kerja melalui pemutusan hubungan kerja (PHK). Sebagian masyarkat kehilangan pekerjaannya, termasuk di Kabupaten Lamongan. Sehingga sumber pemasukan untuk memberi nafkah pada keluarga menjadi terhenti. Padahal, nafkah menjadi salah satu komponen penting untuk membina keluarga yang sakinah. Pada tahun 2021, terdapat 455 kasus perceraian di Kabupaten Lamongan dan 40% disebabkan oleh masalah ekonomi keluarga. Dengan demikian, menjadi menarik untuk meneliti cara komunikasi suami-istri yang terkena PHK selama masa pandemi Covid-19 untuk mewujudkan keluarga yang sakinah.
Pengaruh Hukum Adat Terhadap Ketentuan Waris Pasal 183, 185, dan 209 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Receptio a Contrario Kasumawati, Devi
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 5 No 2 (2021)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (617.39 KB) | DOI: 10.21093/qj.v5i2.3955

Abstract

The presence of Kompilasi Hukum Islam (KHI) which in the beginning was anticipated as a source of Islamic civil law after releasing in Indonesia having such a pro and contra. That’s because there are some provisions that don’t fit with the classical fiqh books. Though it is said that KHI in the formulation is based on a study of the books of fiqh, especially Shafi’i. According to several parties, like Habiburrahman in his research, there are elements of customary law comes in, especially in the chapters concerning about inheritance. Based on the statement that KHI was influenced by customary law, this research aims (1) to study KHI subsection 183 about the division of inheritance peacefully, subsection 185 about representation of heirs, and subsection 209 about obligatory bequests for adopted children; (2) how is the influence of customary law against those three articles of KHI on perspective of Receptio a Contrario Theory. This research was classified into normative research. Used data is secondary data. The process of gathering data using documentation methode according to the conceptual approach. Data was analyzed by descriptive qualitative methode. As for verifying the validity of the data using triangulation techniques. The result of research showing that subsection of 183 about division of inheritance peacefully has something in common with the tradition of Indonesian society that share their inheritance deliberately. While subsection 185 about representation of heirs was reflected family system which adopted by the majority of Indonesian society, with the name bilateral system. It can be seen from the possibly of replacement the heirs for orphaned grandchildren from deceased mother, which is not accommodated in the classical Islamic inheritance system. Subsection 209 about obligatory bequests for adopted children is an alternative solution for adopted children who didn’t get a share when his/her adoptive parents died. This policy is enforced due to the practice of adoption is something usual in Indonesia. According to the Receptio a Contrario theory, the customary law can be accepted if only it’s not contradictory with Islamic law. Based on the study which researchers did, although all three subsection are influenced by customary law, but the values that contained in there already accordance with the Islamic law.
Communication of Married Couple Affected by Layoffs During the Covid-19 In Lamongan, East Java Shodiq, Ja'far; Kasumawati, Devi
Alhurriyah Vol 8 No 1 (2023): June 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/al hurriyah.v8i1.6179

Abstract

The COVID-19 epidemic has had a significant impact on the lives of people all over the world, particularly in the economic sphere, which has driven to a strategy of eliminating employees (PHK). Some individuals, including those in the Lamongan Regency, were laid off. Therefore, the family's primary source of income stagnates. In fact, living is one of the most essential elements for constructing a sakinah family. In 2021, there are 455 divorce cases in the Lamongan Regency, of which 40% are a result of family economic crisis. Therefore, it is fascinating to examine how husbands and wives who were laid off during the Covid-19 pandemic interacted to establish a sakinah household.Pandemi COVID-19 telah memberikan pengaruh pada kehidupan masyarakat di dunia, terutama di bidang ekonomi yang menyebabkan adanya kebijakan pengurangan tenaga kerja melalui pemutusan hubungan kerja (PHK). Sebagian masyarkat kehilangan pekerjaannya, termasuk di Kabupaten Lamongan. Sehingga sumber pemasukan untuk memberi nafkah pada keluarga menjadi terhenti. Padahal, nafkah menjadi salah satu komponen penting untuk membina keluarga yang sakinah. Pada tahun 2021, terdapat 455 kasus perceraian di Kabupaten Lamongan dan 40% disebabkan oleh masalah ekonomi keluarga. Dengan demikian, menjadi menarik untuk meneliti cara komunikasi suami-istri yang terkena PHK selama masa pandemi Covid-19 untuk mewujudkan keluarga yang sakinah.
PERSEPSI KEPALA KUA KOTA SAMARINDA TERHADAP PEMISAHAN HARTA DALAM PERJANJIAN PRA NIKAH Rahmawati, Sella Noor; Kasumawati, Devi
Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 1 No 2 (2023): MITSAQ VOLUME 1, NOMOR 2, 2023
Publisher : Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/jm.v1i2.5877

Abstract

Latar belakang dari penelitian ini ialah mengenai perjanjian pra nikah tentang pemisahan harta, yang mana hal tersebut masih jarang sekali dilakukan oleh calon pengantin. Padahal pemisahan harta dalam perkawinan merupakan salah satu upaya hukum untuk melindungi hak suami dan isteri terkait harta kekayaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi Kepala KUA Kota Samarinda mengenai pemisahan harta dalam perjanjian pra nikah. Menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa 7 dari 9 Kepala KUA Kota Samarinda setuju terhadap perjanjian pra nikah terkait pemisahan harta, sedangkan 2 Kepala KUA menyatakan tidak setuju dikarenakan tujuan perkawinan adalah untuk seumur hidup dan dengan adanya perjanjian pemisahan harta hubungan antara suami dan istri akan terkesan kaku dan memiliki batasan.
KEBIJAKAN HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI DALAM PEMENUHAN HAK ISTRI KEDUA BERDASARKAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA Luddin, Awal; Kasumawati, Devi
Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 3 No 1 (2025): MITSAQ, VOLUME 3 NOMOR 1, 2025
Publisher : Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/jm.v3i1.8473

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena perkawinan poligami, beberapa pakar hukum terpecah ke dua kubu. Apakah poligami layak diisbat atau tidak? Sebagian ahli hukum menilai bahwa perempuan yang dipoligami perlu dilindungi hak-haknya sehingga isbat poligami seharusnya diperbolehkan. Mengingat dengan tidak adanya pencatatan perkawinan, hal ini berakibat atas tidak terjaminnya hak-hak istri dalam rumah tangga. Oleh kerana itu apabila terjadi hal-hal negatif atas perempuan, negara tidak bisa hadir guna mengatasi problematika yang dihadapi perempuan poligami. Inkonsistensi aturan ini menjadikan polemik ketidakadilan serta para pihak pencari keadilan tidak memperoleh kepastian hukum. Di sinilah regulasi Sema no 2 tahun 2019 tersebut masih perlu dipertanyakan serta sejauh mana pemberlakuannya, dan juga apakah sema no 2 tahun ini masih relevan untuk diterapkan dengan melihat realita yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini menunjukan perbandingan antara Fiqih Munakahat dan aturan Sema no 2 tahun 2019, hak istri kedua menurut Fikih munakahat yaitu perkawinan yang lebih dari satu wanita dalam waktu bersamaan tanpa izin pengadilan merupakan perkawinan yang sah saja menurut ketentuan fikih. Terkait hak istri kedua menurut fikih munakahat yaitu istri yang izin maupun tidak izin pengadilan perkawinannya apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, maka hak istri muncul sejak ijab kabul itu usai di lakukan. Sedangkan Perkawinan poligami terhadap hak istri kedua menurut Sema No 2 tahun 2019 yaitu perkawinan yang lebih dari satu bahwa suami harus meminta izin kepada istri pertamanya ketika ingin berpoligami dan izin pengadilan, istri kedua yang tidak di catatkan perkawinannya maka tidak memiliki kekuatan hukum.
Communication of Married Couple Affected by Layoffs During the Covid-19 In Lamongan, East Java Shodiq, Ja'far; Kasumawati, Devi
Alhurriyah Vol 8 No 1 (2023): June 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/al hurriyah.v8i1.6179

Abstract

The COVID-19 epidemic has had a significant impact on the lives of people all over the world, particularly in the economic sphere, which has driven to a strategy of eliminating employees (PHK). Some individuals, including those in the Lamongan Regency, were laid off. Therefore, the family's primary source of income stagnates. In fact, living is one of the most essential elements for constructing a sakinah family. In 2021, there are 455 divorce cases in the Lamongan Regency, of which 40% are a result of family economic crisis. Therefore, it is fascinating to examine how husbands and wives who were laid off during the Covid-19 pandemic interacted to establish a sakinah household.Pandemi COVID-19 telah memberikan pengaruh pada kehidupan masyarakat di dunia, terutama di bidang ekonomi yang menyebabkan adanya kebijakan pengurangan tenaga kerja melalui pemutusan hubungan kerja (PHK). Sebagian masyarkat kehilangan pekerjaannya, termasuk di Kabupaten Lamongan. Sehingga sumber pemasukan untuk memberi nafkah pada keluarga menjadi terhenti. Padahal, nafkah menjadi salah satu komponen penting untuk membina keluarga yang sakinah. Pada tahun 2021, terdapat 455 kasus perceraian di Kabupaten Lamongan dan 40% disebabkan oleh masalah ekonomi keluarga. Dengan demikian, menjadi menarik untuk meneliti cara komunikasi suami-istri yang terkena PHK selama masa pandemi Covid-19 untuk mewujudkan keluarga yang sakinah.
Examining the Bureaucracy of Halal Product Certification in Indonesia Kasumawati, Devi
At-Tafkir Vol 17 No 1 (2024): At-Tafkir
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/at.v17i1.9282

Abstract

Due to the numerous instances of violations committed by Companion for Halal Products (PPH), this research was initiated. Therefore, this research aims to find out the role of PPH in the Kalimantan zone in the halal certification self-declare scheme. This study is categorized as empirical research employing a qualitative methodology. The methodology used for data collection consists of observation, interviews, and documentation. Primary data sources, including interviews with LP3H administrators, PPH, and business actors, were utilized. Meanwhile, secondary data sources include references and literature related to the research theme. From the research, it is known that in carrying out their role, PPH has a mechanism for assisting in the halal product process. In terms of field verification, it can be said that the role of PPH in the Kalimantan zone is not 100% in accordance with procedures. Multiple factors contribute to this, such as non-comprehensive understanding, low legal awareness, small survey costs, and the pressure to fulfill and accelerate Sehati quota targets imposed by Halal Product Guarantee Administering Agency (BPJPH).
Legal Accountability of Persons with Disabilities as Perpetrators of Criminal Acts of Sexual Violence Isnaini, Enik; Kasumawati, Devi; Rupawanti, Nadia
Jurnal Independent Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v13i2.385

Abstract

In the Crime of Sexual Violence, a person with a disability is not only a potential victim, but can also be a perpetrator. People with disabilities are also categorized as legal subjects. This raises legal issues related to the capacity to be criminally responsible, as well as how the legal system provides fair treatment for both victims and perpetrators. However, it still provides fulfillment of rights and protection for people with disabilities as perpetrators of sexual violence. Legal accountability for people with disabilities as perpetrators of sexual violence must continue to be enforced in accordance with applicable regulations and perpetrators are required to be held accountable for their actions, if they are in a condition capable of being responsible. Therefore, in this case, it is not only providing justice for the victim but also for the perpetrator by paying attention to the law running fairly and non-discriminatory.
Juridical Review of The Service Bureau in Assistance in The Management of Motor Vehicle Tax Payments Suisno; Kasumawati, Devi; Muljono, Bambang Eko; Ramadhoni, Akhmad Syariffudin
Jurnal Independent Vol. 14 No. 1 (2026): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v14i1.408

Abstract

This study discusses the legality of service bureaus in assisting with motor vehicle tax administration and the potential for fraudulent practices that may occur in their implementation. The use of service bureaus by the public to facilitate the administrative process of motor vehicle tax payments is becoming increasingly common. However, this trend has not been matched by clear legal regulations regarding the status and operations of such service bureaus. The purpose of this study is to examine the legal status of service bureaus from the perspective of Indonesian legislation and to identify potential legal violations committed by certain individuals within these bureaus. The research method used is Normative Legal Research, a method aimed at examining laws and regulations, legal doctrines, and legal concepts related to the issues under study. Normative legal research was chosen because the primary focus of this study is the analysis of legal rules concerning motor vehicle taxation and the legality of service bureaus that assist with the payment process. There is a need for more explicit and specific legal regulation to prevent abuse and to provide legal certainty in the use of service bureaus related to motor vehicle tax administration.
HARTA PERPANTANGAN SEBAGAI LIVING LAW MASYARAKAT BANJAR (Analisis Normatif-Empiris Terhadap Asal-Usul dan Praktik Pembagiannya) Devi Kasumawati; Ahmad Manfaluti
JURNAL HAKAM Vol 10, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v10i1.14477

Abstract

Prohibited property is a concept of joint ownership between husband and wife in the Banjar community tradition that still functions as a living law even though it is not written in formal regulations or in the classical fiqh works of Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari. This study aims to trace the origins of the concept of perpantangan and examine the practice of its distribution through normative-empirical analysis. The research method used is qualitative with normative and empirical approaches. Primary data was obtained through interviews with juriyat (ulama descendants of Sheikh Arsyad), academics, and Banjar people who practice perpantangan, while secondary data were collected from fiqh literature, customary law, and national regulations. The results of the study indicate that perpantangan arose from social practices of the Banjar community since the 18th century as a response to the significant economic role of women in the household. Although no authentic manuscripts were found explaining this concept, the community legitimized the perpantangan to Sheikh Arsyad through cultural legitimacy mechanisms. Normatively, abstinence aligns with the principles of 'urf, syirkah al-abdan, and maslahah mursalah, so it does not conflict with muamalah jurisprudence or national law on joint property. Empirically, abstinence is practiced in a relatively uniform pattern, namely a 50% distribution for the surviving spouse and 50% as inheritance. This research confirms that abstinence is a form of articulation of the Banjar community's legal code of life that serves to maintain fair distribution of property within the family and represents a harmony between custom and sharia.
Co-Authors Ahmad Manfaluti Isnaini, Enik Ja’far Shodiq Luddin, Awal Muljono, Bambang Eko Rahmawati, Sella Noor Ramadhoni, Akhmad Syariffudin Rupawanti, Nadia Shodiq, Ja'far Suisno