Garuda - Garba Rujukan Digital

Communication of Married Couple Affected by Layoffs During the Covid-19 In Lamongan, East Java Ja'far Shodiq; Devi Kasumawati
Alhurriyah Vol 8, No 1 (2023): June 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/al hurriyah.v8i1.6179

The COVID-19 epidemic has had a significant impact on the lives of people all over the world, particularly in the economic sphere, which has driven to a strategy of eliminating employees (PHK). Some individuals, including those in the Lamongan Regency, were laid off. Therefore, the family's primary source of income stagnates. In fact, living is one of the most essential elements for constructing a sakinah family. In 2021, there are 455 divorce cases in the Lamongan Regency, of which 40% are a result of family economic crisis. Therefore, it is fascinating to examine how husbands and wives who were laid off during the Covid-19 pandemic interacted to establish a sakinah household.Pandemi COVID-19 telah memberikan pengaruh pada kehidupan masyarakat di dunia, terutama di bidang ekonomi yang menyebabkan adanya kebijakan pengurangan tenaga kerja melalui pemutusan hubungan kerja (PHK). Sebagian masyarkat kehilangan pekerjaannya, termasuk di Kabupaten Lamongan. Sehingga sumber pemasukan untuk memberi nafkah pada keluarga menjadi terhenti. Padahal, nafkah menjadi salah satu komponen penting untuk membina keluarga yang sakinah. Pada tahun 2021, terdapat 455 kasus perceraian di Kabupaten Lamongan dan 40% disebabkan oleh masalah ekonomi keluarga. Dengan demikian, menjadi menarik untuk meneliti cara komunikasi suami-istri yang terkena PHK selama masa pandemi Covid-19 untuk mewujudkan keluarga yang sakinah.

Pengaruh Hukum Adat Terhadap Ketentuan Waris Pasal 183, 185, dan 209 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Receptio a Contrario Kasumawati, Devi
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 5 No 2 (2021)
Publisher : FASYA Press

The presence of Kompilasi Hukum Islam (KHI) which in the beginning was anticipated as a source of Islamic civil law after releasing in Indonesia having such a pro and contra. That’s because there are some provisions that don’t fit with the classical fiqh books. Though it is said that KHI in the formulation is based on a study of the books of fiqh, especially Shafi’i. According to several parties, like Habiburrahman in his research, there are elements of customary law comes in, especially in the chapters concerning about inheritance. Based on the statement that KHI was influenced by customary law, this research aims (1) to study KHI subsection 183 about the division of inheritance peacefully, subsection 185 about representation of heirs, and subsection 209 about obligatory bequests for adopted children; (2) how is the influence of customary law against those three articles of KHI on perspective of Receptio a Contrario Theory. This research was classified into normative research. Used data is secondary data. The process of gathering data using documentation methode according to the conceptual approach. Data was analyzed by descriptive qualitative methode. As for verifying the validity of the data using triangulation techniques. The result of research showing that subsection of 183 about division of inheritance peacefully has something in common with the tradition of Indonesian society that share their inheritance deliberately. While subsection 185 about representation of heirs was reflected family system which adopted by the majority of Indonesian society, with the name bilateral system. It can be seen from the possibly of replacement the heirs for orphaned grandchildren from deceased mother, which is not accommodated in the classical Islamic inheritance system. Subsection 209 about obligatory bequests for adopted children is an alternative solution for adopted children who didn’t get a share when his/her adoptive parents died. This policy is enforced due to the practice of adoption is something usual in Indonesia. According to the Receptio a Contrario theory, the customary law can be accepted if only it’s not contradictory with Islamic law. Based on the study which researchers did, although all three subsection are influenced by customary law, but the values that contained in there already accordance with the Islamic law.

Communication of Married Couple Affected by Layoffs During the Covid-19 In Lamongan, East Java Shodiq, Ja'far; Kasumawati, Devi
Alhurriyah Vol 8 No 1 (2023): June 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/al hurriyah.v8i1.6179

The COVID-19 epidemic has had a significant impact on the lives of people all over the world, particularly in the economic sphere, which has driven to a strategy of eliminating employees (PHK). Some individuals, including those in the Lamongan Regency, were laid off. Therefore, the family's primary source of income stagnates. In fact, living is one of the most essential elements for constructing a sakinah family. In 2021, there are 455 divorce cases in the Lamongan Regency, of which 40% are a result of family economic crisis. Therefore, it is fascinating to examine how husbands and wives who were laid off during the Covid-19 pandemic interacted to establish a sakinah household.Pandemi COVID-19 telah memberikan pengaruh pada kehidupan masyarakat di dunia, terutama di bidang ekonomi yang menyebabkan adanya kebijakan pengurangan tenaga kerja melalui pemutusan hubungan kerja (PHK). Sebagian masyarkat kehilangan pekerjaannya, termasuk di Kabupaten Lamongan. Sehingga sumber pemasukan untuk memberi nafkah pada keluarga menjadi terhenti. Padahal, nafkah menjadi salah satu komponen penting untuk membina keluarga yang sakinah. Pada tahun 2021, terdapat 455 kasus perceraian di Kabupaten Lamongan dan 40% disebabkan oleh masalah ekonomi keluarga. Dengan demikian, menjadi menarik untuk meneliti cara komunikasi suami-istri yang terkena PHK selama masa pandemi Covid-19 untuk mewujudkan keluarga yang sakinah.

PERSEPSI KEPALA KUA KOTA SAMARINDA TERHADAP PEMISAHAN HARTA DALAM PERJANJIAN PRA NIKAH Rahmawati, Sella Noor; Kasumawati, Devi
Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 1 No 2 (2023): MITSAQ VOLUME 1, NOMOR 2, 2023
Publisher : Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/jm.v1i2.5877

Latar belakang dari penelitian ini ialah mengenai perjanjian pra nikah tentang pemisahan harta, yang mana hal tersebut masih jarang sekali dilakukan oleh calon pengantin. Padahal pemisahan harta dalam perkawinan merupakan salah satu upaya hukum untuk melindungi hak suami dan isteri terkait harta kekayaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi Kepala KUA Kota Samarinda mengenai pemisahan harta dalam perjanjian pra nikah. Menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa 7 dari 9 Kepala KUA Kota Samarinda setuju terhadap perjanjian pra nikah terkait pemisahan harta, sedangkan 2 Kepala KUA menyatakan tidak setuju dikarenakan tujuan perkawinan adalah untuk seumur hidup dan dengan adanya perjanjian pemisahan harta hubungan antara suami dan istri akan terkesan kaku dan memiliki batasan.

KEBIJAKAN HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI DALAM PEMENUHAN HAK ISTRI KEDUA BERDASARKAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA Luddin, Awal; Kasumawati, Devi
Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 3 No 1 (2025): MITSAQ, VOLUME 3 NOMOR 1, 2025
Publisher : Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/jm.v3i1.8473

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena perkawinan poligami, beberapa pakar hukum terpecah ke dua kubu. Apakah poligami layak diisbat atau tidak? Sebagian ahli hukum menilai bahwa perempuan yang dipoligami perlu dilindungi hak-haknya sehingga isbat poligami seharusnya diperbolehkan. Mengingat dengan tidak adanya pencatatan perkawinan, hal ini berakibat atas tidak terjaminnya hak-hak istri dalam rumah tangga. Oleh kerana itu apabila terjadi hal-hal negatif atas perempuan, negara tidak bisa hadir guna mengatasi problematika yang dihadapi perempuan poligami. Inkonsistensi aturan ini menjadikan polemik ketidakadilan serta para pihak pencari keadilan tidak memperoleh kepastian hukum. Di sinilah regulasi Sema no 2 tahun 2019 tersebut masih perlu dipertanyakan serta sejauh mana pemberlakuannya, dan juga apakah sema no 2 tahun ini masih relevan untuk diterapkan dengan melihat realita yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini menunjukan perbandingan antara Fiqih Munakahat dan aturan Sema no 2 tahun 2019, hak istri kedua menurut Fikih munakahat yaitu perkawinan yang lebih dari satu wanita dalam waktu bersamaan tanpa izin pengadilan merupakan perkawinan yang sah saja menurut ketentuan fikih. Terkait hak istri kedua menurut fikih munakahat yaitu istri yang izin maupun tidak izin pengadilan perkawinannya apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, maka hak istri muncul sejak ijab kabul itu usai di lakukan. Sedangkan Perkawinan poligami terhadap hak istri kedua menurut Sema No 2 tahun 2019 yaitu perkawinan yang lebih dari satu bahwa suami harus meminta izin kepada istri pertamanya ketika ingin berpoligami dan izin pengadilan, istri kedua yang tidak di catatkan perkawinannya maka tidak memiliki kekuatan hukum.

Communication of Married Couple Affected by Layoffs During the Covid-19 In Lamongan, East Java Shodiq, Ja'far; Kasumawati, Devi
Alhurriyah Vol 8 No 1 (2023): June 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/al hurriyah.v8i1.6179

The COVID-19 epidemic has had a significant impact on the lives of people all over the world, particularly in the economic sphere, which has driven to a strategy of eliminating employees (PHK). Some individuals, including those in the Lamongan Regency, were laid off. Therefore, the family's primary source of income stagnates. In fact, living is one of the most essential elements for constructing a sakinah family. In 2021, there are 455 divorce cases in the Lamongan Regency, of which 40% are a result of family economic crisis. Therefore, it is fascinating to examine how husbands and wives who were laid off during the Covid-19 pandemic interacted to establish a sakinah household.Pandemi COVID-19 telah memberikan pengaruh pada kehidupan masyarakat di dunia, terutama di bidang ekonomi yang menyebabkan adanya kebijakan pengurangan tenaga kerja melalui pemutusan hubungan kerja (PHK). Sebagian masyarkat kehilangan pekerjaannya, termasuk di Kabupaten Lamongan. Sehingga sumber pemasukan untuk memberi nafkah pada keluarga menjadi terhenti. Padahal, nafkah menjadi salah satu komponen penting untuk membina keluarga yang sakinah. Pada tahun 2021, terdapat 455 kasus perceraian di Kabupaten Lamongan dan 40% disebabkan oleh masalah ekonomi keluarga. Dengan demikian, menjadi menarik untuk meneliti cara komunikasi suami-istri yang terkena PHK selama masa pandemi Covid-19 untuk mewujudkan keluarga yang sakinah.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search