Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Borneo Law Review Journal Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Journal of Law, Administration, and Social Science JPLED
Sinaga, Irene Puteri A. S.
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
MENGANALISIS EFEKTIVITAS PERJANJIAN BILATERAL INVESTASI INDONESIA-JEPANG DALAM MENINGKATKAN KEPASTIAN HUKUM KONTRAK DAN DAYA TARIK INVESTASI Setiawan, Raphael Valentino; Aurelia ES, Regina Vianca; Sinaga, Irene Puteri A. S.
Borneo Law Review Vol 8, No 1 (2024): Vol 8 No 1 Juni 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v8i1.5580

Abstract

Perjanjian Investasi Bilateral (PIB) menjadi instrumen penting dalammemperkuat kerjasama ekonomi antara negara-negara. Penelitian ini bertujuanuntuk menganalisis efektivitas Perjanjian Investasi Bilateral antara Indonesiadan Jepang dalam meningkatkan kepastian hukum kontrak dan daya tarikinvestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis dokumen resmi,literatur, dan data statistik terkait kebijakan investasi dan perjanjian bilateralantara kedua negara. Hasil analisis menunjukkan bahwa PIB antara Indonesiadan Jepang memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakanlingkungan hukum yang stabil dan memperkuat kepastian hukum kontrak bagiinvestor. Melalui ketentuan-ketentuan yang jelas mengenai perlindungan hakinvestor dan penyelesaian sengketa investasi, PIB ini memberikan insentif yangpenting bagi investasi antara kedua negara. Namun demikian, tantangan sepertiperbedaan interpretasi hukum dan implementasi yang tidak konsisten masihmenjadi masalah yang perlu diatasi. Kesimpulannya, PIB antara Indonesia danJepang telah membuktikan efektivitasnya dalam meningkatkan kepastian hukumkontrak dan daya tarik investasi. Namun, diperlukan upaya lebih lanjut untukmemperbaiki implementasi, meningkatkan kerjasama antara pihak berwenang,dan mengatasi tantangan hukum yang masih ada.
Analisis Komparatif Perbandingan Hukum Perjanjian di Indonesia dan Amerika Serikat Sinaga, Irene Puteri A. S.; Sabela, Louise Shania; Kuang, Thalia Jamiana
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 22, No 1 (2024): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v22i1.22462

Abstract

Hukum kontrak Amerika Serikat dan Indonesia memiliki beberapa perbedaan dan persamaan penting. Studi ini bertujuan untuk memahami bagaimana kontrak dibuat, divalidasi, dan ditegakkan di Amerika dan Indonesia. Penelitian menggunakan metodologi kualitatif yang melibatkan penelusuran publikasi akademis, doktrin, yurisprudensi, dan literatur hukum. Penelitian ini mengkaji sumber-sumber hukum kontrak di Amerika, yang meliputi hukum undang-undang, keputusan pengadilan, pernyataan, dan doktrin hukum. Hal ini juga melihat bagaimana kontrak dikategorikan berdasarkan cara pembuatannya. Hal ini juga mencakup perbedaan antara kontrak formal dan informal berdasarkan hukum AS. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hukum kontrak di Indonesia diatur, dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) sebagai sumber pengaturnya. Penelitian menjelaskan kategori hukum kontrak Burgerlijk Wetboek (BW) dan mengkaji konsep-konsep seperti itikad baik, kebebasan berkontrak, dan konsensus dalam hukum kontrak Indonesia. Analisis ini disimpulkan dengan menyoroti perbedaan antara pendekatan kedua sistem hukum tersebut terhadap pembentukan dan penegakan kontrak.
Legal Aspects of Contracts in Digital Transactions Through E-Commerce Shopee With QRIS Payment Method Nimrod; Tri Susanti; Sinaga, Irene Puteri A. S.
Journal of Practice Learning and Educational Development Vol. 5 No. 2 (2025): Journal of Practice Learning and Educational Development (JPLED)
Publisher : Global Action and Education for Society

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58737/jpled.v5i2.452

Abstract

The development of digital technology has transformed the way society conducts transactions, especially through e-commerce platforms like Shopee. One of the increasingly popular payment methods is the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), which offers convenience and efficiency in transactions. However, behind this convenience, the legal aspects of contractual obligations in digital transactions are often overlooked, even though they play a crucial role in ensuring legal certainty for the parties involved. This study aims to analyze the legal aspects of contractual obligations that arise in digital transactions using the QRIS payment method on Shopee. The discussion covers the rights and obligations of the parties in the transaction, the legal implications of contractual obligations in electronic contracts, consumer protection against potential risks such as fraud or breach of contract, and the available dispute resolution mechanisms. This study employs a normative juridical method with a regulatory approach, legal doctrines, and relevant case studies. The findings indicate that although digital transactions using QRIS have a legal basis in Indonesian regulations, challenges remain in implementing effective consumer protection and dispute resolution. Therefore, strengthening regulations and raising legal awareness among the public and business actors are necessary to create a secure and reliable digital transaction ecosystem.
Analisis Tantangan Penegakan Hukum Dan Persaingan Usaha Di Era Digitalisasi Sinaga, Irene Puteri A. S.; Rizky, Gerhan Muhammad; Sodikin, Khoirul
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 1 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i1.594

Abstract

Dewasa ini kemajuan perkembangan teknologi melesat begitu cepat. Perkembangan teknologi yang begitu cepat melahirkan era digitalisasi. Hampir seluruh aktivitas manusia kini bergantung kepada sistem digital tak luput juga aktivitas ekonomi, yang mana akibat hal tersebut melahirkan banyak tantangan baru bagi para pelaku usaha. Dengan adanya dinamika yang baru membuat pola persaingan usaha semakin kompleks dan perlu regulasi yang mumpuni untuk dapat menopang hal tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tantangan persaingan usaha dan hukum persaingan usaha di era digitalisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan analisis terhadap perkembangan persaingan usaha di era digitalisasi secara yuridis. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penelusuran dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Rujukan data yang digunakan adalah buku, makalah, surat kabar daring, serta bahan hukum primer dan sekunder. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya ditinjau dengan seksama dengan memperhatikan aspek-aspek yang dinilai memiliki keterkaitan. Hasil penelitian kami menunjukan bahwasanya Indonesia dalam perkembangan ekonomi digital belum bisa dikatakan sempurna. Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak mengatur secara spesifik persaingan usaha tidak sehat dalam ekonomi digital dan juga terkait definisi pelaku usaha dalam Undang-Undang  No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat hanya mendefinisikan pelaku usaha hanya sebatas pelaku usaha dalam negeri, lantas karena lemahnya regulasi yang dimiliki besar potensi terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam ekonomi digital.                 
Co-Authors Aurelia ES, Regina Vianca Kuang, Thalia Jamiana Nimrod Rizky, Gerhan Muhammad Sabela, Louise Shania Setiawan, Raphael Valentino Sodikin, Khoirul Tri Susanti