Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis Media Hukum Indonesia (MHI)
Tio Rae, Nyoman
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA ATAS PERINTAH ATASAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI INDONESIA Abi, Marselinus; Aji Hari Setiawan, Puguh; Tio Rae, Nyoman
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 10 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesiamenentangkasus tindakpidanapembunuhan,hal initertuangdalambentuk produk undang-undang ataupun peraturan perundang-undangankhususnya pada KUHPidana. Pembunuhan oleh Pasal 338 KUHP dirumuskansebagai barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain,diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun. Tindakpidana pembunuhan berencana merupakan gangguan terhadap ketentramanmasyarakat dan ketertiban negara. Pasal 51 ayat(1) KUHPidana ini dirumuskansuatu alasan penghapus pidana yang berdasarkan pada pelaksanaan perintahjabatan, khususnya perintah jabatan yang sah atau dengan wewenang.Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakahseseorang tersebut dibebaskan atau dipidana dan apabila perbuatan tersebutdilakukan karena perintah jabatan maka harus dimaknai ketentuan Pasal 51KUHPidana. Hakim dalam memutus berdasarkan peraturan perundangundangan di Indonesia. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalamdirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentuapakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskandalam alasan penghapus pidana
Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Melakukan Registrasi Kartu (Sim Card) Telekomunikasi Prabayar Menggunakan Identitas Orang Lain Rivelino, Andri; H, Hartana; Tio Rae, Nyoman
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 4 (2025): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research stems from the widespread practice of misusing personal identification data (National Identity Number and Family Card) to register prepaid telecommunication cards without the consent of the data ownerThe legal issue examined in this study focuses on the forms of criminal sanctions applicable to such offenders and the extent to which existing legal provisions have been effective in providing protection and deterrence. The study employs a normative juridical research method, utilizing a statute approach and a case approach. Data were collected through a literature review of legislation, legal literature, and court decisions concerning identity misuse in prepaid card registration. The analysis draws upon legal protection theories (Satjipto Rahardjo and Philipus M. Hadjon), legal system theory (Lawrence M. Friedman), and justice theory (John Rawls) to evaluate the relevance of applicable provisions, the adequacy of criminal threats, and the practical obstacles in law enforcement. The findings indicate that the criminal provisions under Article 51 paragraph (2) of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and Article 65 paragraph (2) of the Personal Data Protection Law (UU PDP) can be applied to prosecute offenders. However, their effectiveness is hindered by difficulties in proving the element of intent (mens rea), lack of harmonization between regulations, limited law enforcement capacity, and low public awareness. This research contributes novelty through a multi-regulatory analysis and progressive solutions, such as harmonizing the application of legal provisions, enhancing law enforcement training, improving digital literacy, and strengthening oversight of SIM card registration as part of a more comprehensive personal data protection framework.
Co-Authors Abi, Marselinus Aji Hari Setiawan, Puguh H, Hartana Rivelino, Andri