Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ORANG TUA AKIBAT KENAKALAN ANAK DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA: PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ORANG TUA AKIBAT KENAKALAN ANAK DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA Urbaningrum, Zulfa Nuryah; Pamuji, Ridoh; Fithri, Nur Hidayatul
Journal of Gender Equality and Social Inclusion (gesi) Vol. 3 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : Pusat Studi GESI - UWP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/gesi.v3i1.175

Abstract

Tanggung jawab berkaitan erat dengan sistem hukum, dimana pelanggaran dan tindak kriminal akan diberikan hukuman berupa tindakan atau pidana. Tanggung jawab hukum juga diberlakukan untuk anak yang berkonflik dengan hukum, pertanggungjawaban tersebut tidak hanya melibatkan anak, namun juga orang tua sebagai orang yang seharusnya memberikan langkah preventif sehingga anak tidak terancam hukuman tindakan maupun pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan melalui perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan pertanggungjawaban orang tua terhadap kenakalan anak secara hukum. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah keharusan tentang adanya undang-undang yang mengatur apa saja tanggung jawab yang dapat diberikan orang tua terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai salah satu rangkaian preventif yang dapat secara signifikan mengurangi pengulangan kenakalan anak.
Analisis Hukum terhadap Pemberian Dispensasi Kawin oleh Pengadilan Agama terhadap Anak di Bawah Umur dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Dini Pamuji, Ridoh; Fithri, Nur Hidayatul
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 6 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Februari - Maret 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i6.1599

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberlanjutan pengajuan dispensasi kawin meskipun Undang-Undang Perkawinan telah menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas regulasi dalam menekan perkawinan anak dan kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak. Penelitian bertujuan menganalisis kerangka normatif dispensasi kawin, menelaah pelaksanaannya dalam proses pemeriksaan perkara, dan mengevaluasi dampaknya terhadap hak-hak anak. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang diskresi hakim masih luas karena tidak adanya batasan operasional terkait alasan mendesak, evaluasi kesiapan fisik dan psikologis anak terbatas, dan harmonisasi antara hukum perkawinan dan regulasi perlindungan anak belum optimal. Kesimpulannya, kebijakan dispensasi kawin memerlukan penguatan norma hukum dan perbaikan implementasi peradilan agar selaras dengan perlindungan anak dan efektif membatasi praktik perkawinan usia dini.