Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Populer pada Peserta Didik SMA Pusaka Nusantara 2 Bekasi Muktiali, Saiful Muktiali; Midisen, Kisanda; Nenda, Nenda; Windiarti, Wulan; Nugroho, Djoko
VIDHEAS: Jurnal Nasional Abdimas Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2024): Juni 2024
Publisher : VINICHO MEDIA PUBLISINDO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61946/vidheas.v2i1.71

Abstract

Kemampuan menulis karya ilmiah populer tidak hanya akan membantu peserta didik dalam menyelesaikan mata pelajarannya, serta membekali peserta didik dalam keterampilan untuk menjadi lebih komunikator, berpiki kritis, kreatif dan imajinatif, serta akan membantu mereka dalam dunia pendidikan, pekerjaan dan membantu peserta didik sukses dalam pembelajaran menulis. Namun berdasarkan observasi awal, peserta didik kelas X SMA Pusaka Nusantara 2 kesulitan dalam menulis karya ilmiah populer. Banyak peserta didik yang kesulitan menemukan ide dan mengembangkannya menjadi karya ilmiah populer. Oleh karena itu, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta kelas X dengan jumlah sampel 35 peserta didik dalam menulis karya ilmiah populer. Hasil penilaian keterampulan menulis dari lima indikator diketahui dengan skor rata-rata keterampilan menulis sebesar 87,57. Sedangkan hasil kuesioner yang diberikan dengan skor rata-rata 78,57. Selanjutnya presentase nilai dari lima indikator diketahui kesesuaian isi karangan dengan topik sebesar 21%, ketepatan penokohan dan perwatakan sebesar 20%, kesesuaian menuliskan seluruh keterangan tempat, waktu, suasana sesuai dengan topik yang diberikan sebesar 19%, ketepatan menulis cerita yang runtut terdiri dari bagian awal, bagian perkembangan, dan bagian akhir menggunakan ejaan, kata ganti, kosakata dan jenis kalimat dengan jelas dan tepat sebesar 18%, dan ketepatan menulis seluruh amanat sesuai denga nisi dari topik permasalahan sebesar 22%. Sehingga dapat disimpulkan keterampilan peserta didik SMA Pusaka Nusantara 2 Bekasi mengkonversi teks dialog ke dalam teks narasi dikategorikan sangat baik.
Pendampingan Islamic Entrepreneurship Jamaah Majelis Taklim al Barokah Melalui Kegiatan Pengolahan Sampah Plastik Menjadi Kerajinan Bernilai Jual Indriyani Achmad, Listian; Hartati, Nani; Edy, Sarwo; Nenda, Nenda; Windiarti, Wulan
Jurnal Pelita Pengabdian Vol. 1 No. 2 (2023): July
Publisher : DPPM Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jpp.v1i2.2491

Abstract

Kurangnya pendapatan yang memadai untuk menunjang kehidupan menyulitkan para ibu di lingkungan Majelis Taklim al Barokah Desa Mekarsari. Kurang adanya keinginan untuk berwirausaha juga menjadi salah satu faktor yang berperan. Salah satu usaha untuk memberi solusi bagi per masalahan ini selain dari menumbuhkan jiwa wirausaha di kalangan jamaah, juga dengan memberikan pelatihan yang dapat meningkatkan nilai suatu barang, yang tadinya berupa limbah plastik, menjadi barang kreasi yang dapat bernilai guna. Sampah plastik bisa menjadi produk yang menarik pembeli. Karya kreasi dari sampah plastik memiliki nilai komersial yang menjanjikan. Pengolahan sampah plastik menjadi bermacam-macam kerajinan yang bernilai jual, diharapkan mampu menciptakan peluang usaha pada anggota majelis taklim. Demikian pula dengan pendekatan Islami, dalam arti sambil dilatih untuk berkreasi, jamaah pun diberikan masukan untuk peningkatan semangat wirausaha mereka. Diharapkan tercapai kesejahteraan spiritual dan ekonomi bagi masyarakat mitra kegiatan pengabdian ini. Kata Kunci: Islamic entrepreneurship; pengolahan sampah plastik The lack of adequate income to support life makes it difficult for mothers in the Majelis Taklimal Barokahl of Mekarsari Village. The lack of entrepreneurship is also a contributing factor. One of the efforts to provide a solution to this problem apart from cultivating an entrepreneurial spirit among the members, is also by providing training that can increase the value of an item, which was previously in the form of plastic waste, into a creation that can be of use value. Plastic waste can be a product that attracts buyers. Creative works of plastic waste have a promising commercial value. The processing of plastic waste into various handicrafts with sale value is expected to create business opportunities for members of the majelis taklim.. Likewise with the Islamic approach, in the sense that while being trained to be creative, the members are also given input to increase their entrepreneurial spirit. It is hoped that spiritual and economic well-being will be achieved for the partner community for this community service activity. Keywords: Islamic entrepreneurship; plastic waste management
Pelatihan Bahasa Inggris Bagi Kaum Ibu sebagai Strategi Pembiasaan Berbahasa Sejak Dini Achmad, Listian; Windiarti, Wulan; Achmad, Yudianto
Jurnal Pengabdian Pelitabangsa Vol. 5 No. 01 (2024): Jurnal Pengabdian Pelitabangsa - April 2024
Publisher : DPPM Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jabmas.v5i01.4616

Abstract

Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris bagi anak-anak anggota jamaah Majelis Taklim al Barokah yang berusia dibawah 6 tahun. Pelatihan dilakukan dengan metode ceramah dan praktek langsung dengan para Ibu sebagai trainer dengan menggunakan alat pembelajaran berupa flash card dan lembar poster dinding yang menarik. Pelatihan Training of Trainer Bahasa Inggris bagi para ibu ini memiliki dua langkah pelaksanaan yaitu pelatihan dasar pelafalan Bahasa Inggris untuk kaum ibu, kemudian pelatihan pembiasaan Bahasa Inggris pada Anak Usia Dini, meliputi pelatihan membaca arti doa-doa sehari-hari dalam Bahasa Inggris dan pelatihan percakapan sehari-hari. Pengabdian berlangsung selama satu hari dan peserta berjumlah 40 orang yang merasa terbantu dengan adanya kegiatan ini.
Mrs Upaya Hukum Konsumen atas Wanprestasi dalam Jasa Titip Barang Impor Online: Tinjauan Hukum Perdata dan Fiqh Islam : A Comparative Normative Study of Civil and Islamic Legal Perspectives Windiarti, Wulan; Paramita, Itsma
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 6 ISSUE 3, SEPTEMBER 2025
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v6i3.60233

Abstract

The development of digital technology has given rise to the practice of online consignment services for imported goods, which makes it easier for consumers to obtain products from abroad. However, at the same time, it has also given rise to legal problems when service providers do not fulfill their obligations as agreed, such as late delivery, mismatched goods, or no delivery of goods at all. This study aims to analyze the forms of breach of contract and legal liability of online jastip service providers and to examine the legal protection mechanisms for consumers from the perspective of Indonesian civil law and Islamic jurisprudence. The research method used is normative juridical with a legislative and conceptual approach through analysis of the provisions of the Civil Code (KUHPerdata), Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and muamalah fiqh literature regarding wakalah bil ujrah contracts. The results of the study show that in civil law, default in a jastip agreement gives consumers the right to demand fulfillment, contract cancellation, and compensation as stipulated in Articles 1233 and 1243 of the Civil Code and the Consumer Protection Law. From the perspective of Islamic jurisprudence, jastip is categorized as a wakalah bil ujrah contract that requires the principles of trust, transparency, and clarity of contract, so that when a breach of contract occurs without a valid excuse, the service provider is obliged to bear the losses (dhaman) both morally and legally. This study confirms the common ground between Indonesian civil law and Islamic jurisprudence in placing legal responsibility on business actors to protect consumer rights. Despite the existence of a clear legal basis, the practice of online proxy shopping still requires more stringent specific regulations and adequate legal education for consumers so that they can understand, demand, and effectively defend their rights in cross-border digital transactions.
Perlindungan Hukum Terhadap Pemasok Material Atas Wanprestasi Pihak Subkontraktor dalam Proyek BUMN Sihotang, Yohanes Clinton; Windiarti, Wulan
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.13126

Abstract

Keterlibatan BUMN sebagai pemilik proyek menambah kompleksitas dalam kerangka hukum, dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan mendalam terhadap aspekaspek hukum yang perlu diperhatikan oleh pemasok material untuk melindungi diri mereka sendiri dan menjaga kelancaran pelaksanaan proyek. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan tentang Pemasok Dapat Mencari Perlindungan Hukum Setelah Mengalami Wanprestasi Oleh Subkontraktor Dalam Proyek BUMN, Perlindungan Hukum dalam wanprestasi Oleh Subkontraktor Dalam Proyek BUMN (Perusahaan Konstruksi), dan Pemasok Material Atas Wanprestasi Pihak Subkontraktor Dalam Proyek Bumn. Metode penelitian menggunakan metode normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemasok Dapat Mencari Perlindungan Hukum Setelah Mengalami Wanprestasi Oleh Subkontraktor Dalam Proyek BUMN. dijelaskan sebagai upaya untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan, sehingga masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Konsep negara hukum di Indonesia menjamin bahwa setiap penyelenggaraan negara tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan Hukum dalam wanprestasi Oleh Subkontraktor Dalam Proyek BUMN (Perusahaan Konstruksi) fokus pada hubungan antara pemasok, subkontraktor, dan perusahaan konstruksi BUMN. Perlindungan Hukum Terhadap Pemasok Material Atas Wanprestasi Pihak Subkontraktor Dalam Proyek Bumn harus dipatuhi dalam industri konstruksi di Indonesia, terutama dalam konteks proyek-proyek yang melibatkan BUMN.
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Perjanjian Pembelian Rumah yang Mencantumkan Klausula Baku Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Wandika, Reno; Windiarti, Wulan
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.13138

Abstract

Konsumen Indonesia dihadapkan pada berbagai macam dan ragam pilihan produk baik dari segi mutu, standar, maupun jenisnya yang dapat dan sering membingungkan konsumen dalam menentukan pilihannya. Penerapan klausula baku kerap dilakukan pelaku usaha, yang tidak jarang merugikan konsumen. Salah satunya yang terjadi antara PT. X dengan konsumennya, Penelitian ini bertujuan membahas akibat hukum terhadap konsumen apabila terdapat hak konsumen yang dilanggar oleh PT. Metro Perkasa Abadi, dan tanggung jawab PT. Metro Perkasa Abadi selaku pelaku usaha telah sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Berdasarkan metode penelitian normatif dengan studi kepustakaan diketahui bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu: hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Tanggung jawab pelaku usaha yang menerbitkan perjanjian dengan klausula baku telah merugikan konsumen, sebagai konsumen yang dirugikan dapat menuntut pengembalian uang tanda jadi (booking fee) karena berdasarkan Pasal 19 Undang-Uuuaug Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ganti rugi dapat berupa pengembalian uang.
Perlindungan Hukum Atas Hak Kreditor Separatis Pada Proses Kepailitan Dalam Kaitannya Dengan Nilai Aset Debitor Yang Lebih Kecil Dari Nilai Utang Sihotang, Krisman Ferdinan; Windiarti, Wulan
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.13478

Abstract

Kegiatan perekonomian merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menjamin keberlangsungan suatu negara. Salah satu kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh warga negara dalam memenuhi kebutuhannya adalah dengan berbisnis. Berbisnis dengan Jual-beli atau perdagangan , menjadi pengusaha besar maupun pengusaha kecil,hingga mendirikan perusahaan sendiri. Hal ini didasari dengan usulan dari IMF agar pemerintah Indonesia untuk segera merevisi peraturan Kepailitan, yang menjadi syarat mutlak bagi negara Indonesia untuk dapat memperoleh kucuran dana pinjaman dari IMF dalam rangka mengatasi krisis moneter yang melanda seluruh kegiatan perekonomian negara. Menurut M. Hadi Shubhan, pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu me Silondae mbayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran . Kondisi demikian tentu memandulkan hak istimewa yang dimiliki kreditor separatis pemegang hak jaminan kebendaan. Penelitian ini juga menjelasakan mengenai perlindungan hukum bagi kreditor separatis dalam proses kepailitan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU serta KUH Perdata. dan penyelesaian utang debitor yang nilai asetnya lebih kecil dari utang terhadap kreditor, serta kedudukan hak kreditur separatis di dalam proses kepailitan dibandingkan dengan hak kreditor konkuren dan hak kreditor preferen. selain itu bermanfaat menambahkan khasanah ilmu pengetahuan hukum dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan kepailitan di Indonesia. Penyelesaian utang debitor pailit kepada para kreditornya itu melalui pemberesan harta pailit dapat juga terjadi apabila dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima atau juga pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit itu berada dalam keadaan insolvensi Pasal 178 ayat . Kemudian apabila dalam kepailitan tersebut ternyata aset debitor tidak mencukupi untuk menutupi seluruh tagihan utang dari pihak kreditor tentunya hal tersebut akan merugikan pihak kreditor itu sendiri.