Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cross-border AL-SULTHANIYAH Lunggi Journal Archipelago Journal of Southeast Asia Islamic Studies Islamic Banking & Economic Law Studies
Rosana, Mayang
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2020 PASAL 2 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Harista; Karman; Rosana, Mayang
Lunggi Journal Vol. 2 No. 3 (2024): Lunggi Journal: Literasi Unggulan Ilmiah Multidisipliner
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammaad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk dapat memberikan pelayanan publik yang memuaskan dan untuk mewujudkan tujuan dari pelayanan publik, maka dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus memenuhi asas-asas pelayanan publik. Namun semenjak berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik hingga sekarang masih banyak menimbulkan permasalahan karena masih belum sepenuhnya dilakukan oleh Kantor Desa Sungai Nyirih. Pelayanan publik ini masih bercirikan berbelit-belit dan lambat, padahal di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pasal 2 tentang asas pelayanan publik Huruf E yaitu: keprofesionalan, Huruf H yaitu: keterbukaan dan Huruf L yaitu: kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. Penelitian ini terfokus pada masalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2020 Pasal 2 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Desa Sungai Nyirih Kecamatan Selakau serta apa faktor pendukung dan penghambatnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif sosiologis. Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.
ABU YUSUF'S THOUGHTS ON ISLAMIC ECONOMICS Rosana, Mayang
Archipelago Journal of Southeast Asia Islamic Studies Vol. 1 No. 2 (2023): Archipelago Journal of Southeast Asia Islamic Studies (AJSAIS)
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammaad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/archipelago.v1i2.2364

Abstract

In studying the history of Islamic economic thought in particular and the history of Islamic thought in general, it is necessary to straighten back and convey a historical fact of emergence, development, and policy. To deepen the study of the history of modern Islamic economic thought, it must also examine the previous economic figures. It is their economic thinking that has contributed to the current scientific repertoire of Islamic economics. One of the earliest economic figures who was brilliant in his time was Abu Yusuf who was famous for his book Kharaj during the time of Caliph Harun al-Rashid. This paper discusses the thoughts of Abu Yusuf, who was very concentrated on efforts to realize the welfare of the people. This paper starts from Abu Yusuf's biography, his works, then discusses thoughts on Islamic economics at the time of Abu Yusuf. The type of research used is descriptive qualitative literature research. The result of this research is Abu Yusuf has the full name Ya'qub bin Ibrahim bin Habib Khunais Bin Sa'ad al-Anshari al-Jalbi al-Kufi al-Baghdadi. During his lifetime Abu Yusuf had many works, such as kitab al-atsar, kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila, kitab ar-radd 'ala siyar al-auza'I, and kitab al-kharaj. Of some of his works, the most famous is the book of al-kharaj. Abu Yusuf's thought is in the form of state economic thought, which explores fiscal policy, which deals with state revenue. This can be seen from the content of his thoughts that map the mechanism of state revenue, expenditure detailed in Incidental Income, Permanent Income and several aspects that are closely related to government policy.
ISLAMIC LAW REVIEW OF THE PRACTICE OF RUBBER PLANTATION MUSAQAH IN LUBUK DAGANG VILLAGE SAMBAS DISTRICT Yulianti, Wirna; Asman, Asman; Rosana, Mayang
Archipelago Journal of Southeast Asia Islamic Studies Vol. 1 No. 2 (2023): Archipelago Journal of Southeast Asia Islamic Studies (AJSAIS)
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammaad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/archipelago.v1i2.2424

Abstract

This research is motivated by the practice of rubber plantation musaqah using a profit sharing system between both parties. This practice is in Lubuk Dagang Village, Sambas District. With the practice of rubber plantation musaqah which is based on the absence of a written agreement in Islamic law, it makes it easier for one of the parties to default on the agreement. This research method uses a type of qualitative research that is field research. Meanwhile, this research uses an empirical approach method, because it is qualitative research with an empirical approach that examines law which is conceptualized as real behavior in society to describe the conditions seen in the field, namely in Lubuk Dagang Village, Sambas District, in the practice of musaqah. To obtain data, researchers used interview and observation guidelines. Based on the research results obtained by researchers, it can be concluded that. 1) the practice of rubber plantation musaqah in Lubuk Dagang Village, Sambas District is carried out on the basis of mutual assistance carried out by both parties with mutual trust without any time limit set by the rubber plantation owner for the cultivator to work on it. Profit sharing that was agreed upon at the beginning of the agreement 4:6 and 3:7. 2) According to the Review of Islamic Law in the practice of rubber plantation musaqah in Lubuk Dagang Village, the time limit that is not determined by the rubber plantation owner is not in accordance with Islamic law and the terms of the musaqah contract.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2017 DALAM PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DOKUMENTASI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SAMBAS Nurmansyah; Syamsiah, Nur; Rosana, Mayang
AL-SULTHANIYAH Vol. 13 No. 1 (2024): AL-SULTHANIYAH
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v13i1.2764

Abstract

Implementasi Peraturan Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah menjamin masyarakat untuk mendapatkan hak akan informasi melalui Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang melekat pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sambas. Diskominfo bertugas untuk menginventarisir informasi yang ada di Kabupaten Sambas. Sehingga setiap masyarakat (selaku pemohon) untuk mendapatkan informasi melalui Diskominfo Kabupaten Sambas. Permasalah yang terjadi di lapangan, masih terdapat aduan masyarakat yang tidak mendapatkan infomasi yang di ajukan pada Diskominfo Kabupaten Sambas. Masyarakat tidak bisa mendapatkan informasi yang diinginkan. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sambas dan apa yang menjadi faktor penghambat Implementasi Permendagri tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang besifat penelitian lapangan (field research). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada. Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: Diskominfo Kabupaten Sambas belum sepenuhnya mengimplementasikan Peraturan Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017. Dari segi Komunikasi, disposisi, sumber daya manusia, dan struktur Birokrasi. Faktor penghambat implentasi Permendagri di sebabkan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal di sebabkan Masyarakat belum teredukasi terkait pemenuhan hak informasi dan belum memahami prosedur permohonan informasi publik melalui PPID serta Kurangnya literasi dari instansi diluar Pemerintah Kabupaten Sambas dalam memahami PPID. Faktor internal disebabkan PPID belum sepenuhnya mengetahui mekanisme penyediaan informasi, belum memahami pentingnya mengelola dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran, OPD yang ada di kabupaten sambas belum semua memiliki website.
PRAKTIK GADAI SEPEDA MOTOR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DUSUN MELATI KECAMATAN TEBAS Rosana, Mayang; Rahayu, Riska
Islamic Banking & Economic Law Studies (I-BEST) Vol. 2 No. 1 (2023): ISLAMIC BANKING & ECONOMIC LAW STUDIES (I-BEST)
Publisher : STAI Asy-Syukriyyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36769/ibest.v2i1.283

Abstract

This research is motivated by the deduction of the nominal value at the beginning of the agreement and there is additional money if Rahin is late paying his loan to the Murtahin. The focus of the problem in this research is how to practice motorbike pawining in Village Melati Districts Tebas which is then reviewed from the perspective of Islamic law. This research uses a type of qualitative research that is field research. Data sources used are primary data sources and secondary data sources. The result of this study are pawn practices carried out in Melati Village done orally, and at the beginning of the agreement there is a deduction of the nominal value and if  Rahin is late paying the loan then there will be additional money given by Murtahin to Rahin. If seen from the principles of Islamic law, the implementation of motorbike pawning in Melati Village not in accordance with the principle of pawning in Islam. This is due to the deduction of the face value at the beginning of the agreement and the existence of additional money if Rahin cannot pay the loan on time. This causes loss and compulsion  for Rahin over the provisions made by Murtahin.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Emas Virtual Di Aplikasi Shopee Dewi, Dewinta Sari; Yuniarti, Desi; Rosana, Mayang
Cross-border Vol. 7 No. 1 (2024): JANUARI-JUNI
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The aim of this research is to find out the mechanism for ownership of virtual gold through buying and selling on the Shopee application, and what the status of ownership of virtual gold on the Shopee application is from an Islamic legal perspective. The type of research seen from its type is included in qualitative field research, with a descriptive analysis approach. The results of the research conducted by researchers are first, regarding the mechanism of virtual gold ownership through buying and selling on the Shopee application in Islam, including imperfect ownership because it only consists of gold balance. Second, the status of virtual gold ownership in the Shopee application is considered invalid because it does not fulfill the muamalah agreement, namely the absence of handover of goods.
Co-Authors Asman Asman Dewi, Dewinta Sari Harista Karman Nur Syamsiah, Nur Nurmansyah Riska Rahayu Yulianti, Wirna Yuniarti, Desi