Garuda - Garba Rujukan Digital

AMBIGUITAS PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Al Fath; Cantiqa, Shevanna Putri; Sitanggang, Matthew Jakaria
Esensi Hukum Vol 5 No 2 (2023): Desember - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v5i2.300

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamanatkan agar terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, sejahtera, yang mencakup semua aspek kehidupan. Amanat untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia salah satunya diimplementasikan melalui pajak. Pajak dimaksudkan untuk mengumpulkan dana untuk berbagai kegiatan pemerintahan, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan dan keamanan, serta untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Indonesia sendiri mengenal tata cara pemungutan pajak salah satunya adalah Self Assesment System. Self assesment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk dapat menghitung sendiri besaran pajak terutang dan membayarkan sendiri pajak terutang tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada. Self Assesment System merupakan bentuk yang efisien dalam mengumpulkan pajak yang juga diterapkan dalam pemungutan pajak BPHTB. Namun dalam pelaksanaannya, sistem tersebut belum berjalan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini antara lain disebabkan masih banyak pihak fiskal yang ikut campur dalam perhitungan besaran pajak sehingga menyebabkan sistem tidak berjalan seperti yang tertulis di peraturan perundang-undangan. Untuk itu perlu sosialisasi kepada masyarakat dan pejabat terkait, serta diperlukan tindakan yang lebih ketat terhadap praktik penggunaan pihak ketiga dalam pembayaran BPHTB

Optimalisasi Dana Pemerintah Kepada Lembaga Bantuan Hukum Untuk Mendukung Keadilan Bagi Masyarakat Miskin di Daerah Jawa Timur Amelia, Shelomita Putri; Fransisca R. N, Tabitha; Cantiqa, Shevanna Putri; Alzahrah, Aurelya Putri; Wicaksana, Mikie Aditya; Yuli, Yuliana
AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584) Vol 4 No 02 (2024): Al-Mikraj, Jurnal Studi Islam dan Humaniora
Publisher : Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almikraj.v4i02.5205

Legal aid is an effort to help people who are not well-off in the legal field. Indonesian people, especially the underprivileged, consider legal aid as a form of legal protection. The formulation of the problem in this journal is how the role of legal aid institutions in increasing the availability and accessibility of legal aid for the poor in East Java, how to optimize government funds for legal aid institutions in order to create justice for the poor in East Java. The research method used is the normative juridical method with a statutory approach and a case approach. This research focuses more on analyzing the laws and regulations relating to the legal issues being addressed. The results found are that local governments can play an active role in supporting the legal aid budget for the poor, in accordance with the Legal Aid Law Article 19 Paragraph (1) and Paragraph (2). Strategic action is needed to improve the efficiency of legal aid to the poor and improve their access to justice. The provision of legal aid to the poor should be a top priority, by addressing issues that impede provision through planned actions. Efforts to improve access to justice for the poor in East Java should be directed at optimizing government funding for legal aid institutions. By doing so, it is expected to create an environment

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN BEBAS KOSMETIK BERETIKET BIRU Cantiqa, Shevanna Putri; Nababan, Tabitha Fransisca Romauli; Ikrimah, Ighna; Sofiatuzzahra, Alya
Esensi Hukum Vol 6 No 1 (2024): Juni - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v6i1.376

Industri kosmetik Indonesia berkembang pesat karena meningkatnya kesadaran akan perawatan diri. Namun, peredaran bebas kosmetik beretiket biru menimbulkan kekhawatiran tentang kualitas dan keamanan produk. Kosmetik beretiket biru sering mengandung bahan aktif berkonsentrasi tinggi yang memerlukan pengawasan medis, tetapi banyak produk tidak terdaftar secara resmi atau tidak diuji dengan baik, sehingga konsumen berisiko mengalami efek samping. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan : 1) untuk mengetahui ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur peredaran kosmetik beretiket biru; 2) untuk memahami dan menganalisis langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen untuk memperoleh perlindungan terhadap penggunaan kosmetik beretiket biru yang tidak memenuhi standar keamanan. Penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan metode yuridis normatif dengan pengumpulan data Studi Kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukan bahwa produsen kosmetik beretiket biru di Indonesia mematuhi standar yang ketat, seperti uji toksisitas, pelabelan lengkap, dan izin edar dari BPOM, untuk menjamin keamanan produk dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap industri. Konsumen berhak memperoleh produk kosmetik yang terlindungi memenuhi standar, dengan perlindungan hukum yang dilindungi oleh hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jika terjadi pelanggaran, konsumen memiliki hak untuk menuntut haknya melalui gugatan hukum terhadap penjual yang menyampaikan informasi yang salah atau merugikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi masyarakat mengenai pentingnya memahami informasi pada label kosmetik juga harus ditingkatkan untuk meminimalkan risiko penggunaan produk yang tidak aman.

Reformulation of Renewable Energy Incentives: A Normative Review of the Implementation of Limited-Quota Feed-In Tariffs in Indonesia Cantiqa, Shevanna Putri; Dirkareshza, Rianda
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2025.7.2.28425

This article discusses the abolition of the net-metering scheme under Ministerial Regulation of Energy and Mineral Resources Number 2/2024, which reduces the economic viability of rooftop solar power plants in Indonesia, especially for households. This study uses a normative and comparative legal approach to examine the absence of post-net metering incentives. It offers a Feed-in Tariff (FiT) with limited quotas as an alternative. The results show that the abolition of net metering extends the payback period for rooftop solar power plants, making their adoption less feasible without additional support. Meanwhile, the experiences of other countries such as Japan and Bangladesh demonstrate the success of FiT in providing tariff certainty and grid stability. This research contributes by emphasizing the relevance of Article 33 of the 1945 Constitution in the context of energy justice, while proposing FiT with limited quotas as a more equitable and sustainable incentive. This scheme is expected to encourage the use of green energy in Indonesia in line with commitments to Sustainable Development Goals (SDGs) 7 and 13 commitments. Artikel ini mengkaji dampak penghapusan skema net-metering melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No. 2 Tahun 2024 menimbulkan implikasi signifikan terhadap keekonomian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap, khususnya di sektor rumah tangga. Kebijakan ini menghilangkan insentif finansial yang sebelumnya mendorong partisipasi masyarakat dalam transisi energi, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan ekonomi dalam mekanisme dukungan energi terbarukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum dan ekonomi dari penghapusan skema net-metering serta menawarkan alternatif kebijakan berbasis Feed-in Tariff (FiT) dengan kuota terbatas guna menjaga keekonomian dan keadilan energi bagi pengguna PLTS atap. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan komparatif, dengan analisis terhadap regulasi nasional dan praktik internasional di negara lain seperti Jepang dan Bangladesh. Data diperoleh melalui studi literatur, analisis peraturan perundang-undangan, serta perbandingan kebijakan energi terbarukan di berbagai yurisdiksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan net-metering memperpanjang periode pengembalian modal investasi PLTS atap, sehingga menurunkan kelayakan ekonomi di tingkat rumah tangga. Sebaliknya, penerapan Feed-in Tariff dengan mekanisme kuota terbukti di negara lain mampu memberikan kepastian tarif, menjaga stabilitas jaringan listrik, dan meningkatkan minat investasi energi terbarukan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan kebijakan berbasis keadilan energi sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 serta kontribusinya terhadap pencapaian SDG 7 dan SDG 13 Keywords: renewable energy; feed-in tariff; green energy; net-metering; incentive.

Optimalisasi Dana Pemerintah Kepada Lembaga Bantuan Hukum Untuk Mendukung Keadilan Bagi Masyarakat Miskin di Daerah Jawa Timur Amelia, Shelomita Putri; Fransisca R. N, Tabitha; Cantiqa, Shevanna Putri; Alzahrah, Aurelya Putri; Wicaksana, Mikie Aditya; Yuli, Yuliana
AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora Vol. 4 No. 02 (2024): Al-Mikraj, Jurnal Studi Islam dan Humaniora
Publisher : Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almikraj.v4i02.5205

Legal aid is an effort to help people who are not well-off in the legal field. Indonesian people, especially the underprivileged, consider legal aid as a form of legal protection. The formulation of the problem in this journal is how the role of legal aid institutions in increasing the availability and accessibility of legal aid for the poor in East Java, how to optimize government funds for legal aid institutions in order to create justice for the poor in East Java. The research method used is the normative juridical method with a statutory approach and a case approach. This research focuses more on analyzing the laws and regulations relating to the legal issues being addressed. The results found are that local governments can play an active role in supporting the legal aid budget for the poor, in accordance with the Legal Aid Law Article 19 Paragraph (1) and Paragraph (2). Strategic action is needed to improve the efficiency of legal aid to the poor and improve their access to justice. The provision of legal aid to the poor should be a top priority, by addressing issues that impede provision through planned actions. Efforts to improve access to justice for the poor in East Java should be directed at optimizing government funding for legal aid institutions. By doing so, it is expected to create an environment

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search