Ulil Farrohah
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penerbitan Obligasi Negara Sebagai Alternatif Pendanaan Defisit APBN Indonesia Ratna Wulandari; Ulil Farrohah; Sumriyah Sumriyah
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2023): Juli: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (674.257 KB) | DOI: 10.55606/jurrish.v2i2.1249

Abstract

Deficit funding for the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) is an important challenge for the government in maintaining fiscal stability and supporting development policies. In order to find an effective funding alternative, the issuance of state bonds has become an option. This study aims to analyze the position of issuing state bonds as an alternative to funding the state budget deficit. This study uses a descriptive-analytical approach by collecting data from various related sources. The analysis was carried out through a literature review, data from the Indonesian Ministry of Finance, and regulations regarding the issuance of Government Bonds. The results of the study show that the issuance of state bonds has several benefits as an alternative to financing the state budget deficit, namely diversifying government funding sources, reducing dependence on tax revenues and other income, providing flexibility in the schedule of interest and principal payments, in accordance with the government's financial capacity, attracting investor participation. institutional and retail, increasing financial market liquidity. APBN Deficit Funding is dominated by State Bonds, which of course the issuance of state bonds as an instrument for funding the APBN deficit makes fiscal space narrow. When the space for fiscal movement becomes limited, it means that the government faces limitations in collecting revenue or in managing government spending.
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) MELALUI PERADILAN ADAT DAN JALUR HUKUM POSITIF Ratna Wulandari; Dwi Arina Fahrun Nisa; Ulil Farrohah; Santi Rima Melati
JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH Vol. 2 No. 6 (2024): Desember : Jurnal Sains Student Research
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jssr.v2i6.2944

Abstract

Konflik tanah merupakan masalah umum dalam masyarakat agraris, dan Indonesia menghadapi kendala yang cukup besar dalam menyelesaikannya mengingat perbedaan budaya dan sistem hukumnya. Konflik sering kali muncul dari kompleksitas kepemilikan tanah, terutama akibat perampasan tanah, pengalihan hak secara ilegal, dan ambiguitas hukum. Pada tahun 2024, ratusan ribu keluarga terkena dampak sengketa tanah terbesar di Asia, yang terjadi di Indonesia. Konflik ini sering kali mencakup kegiatan ilegal, seperti penguasaan tanah tanpa hak, yang secara terang-terangan melanggar batasan yang diuraikan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengadilan adat, yang mengutamakan mediasi dan adat setempat, dan jalur hukum positif, yang memberikan kejelasan dan perlindungan hukum, adalah dua cara penyelesaian sengketa tanah. Dengan membandingkan dua metode penyelesaian sengketa tanah termasuk kegiatan ilegal, penelitian ini berupaya menjembatani kesenjangan antara hukum positif dan peradilan adat sekaligus membantu Indonesia dalam mengembangkan kebijakan penyelesaian yang lebih adil dan berkelanjutan