Articles
Akibat Hukum Bagi Perusahaan Leasing Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fidusia Dan Melakukan Penarikan Paksakendaraan Jika Pihak Lesse Melakukan Wanprestasi (Kredit Macet) Dalam Perjanjian Leasing (Berdasarkan Putusan Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.
Sumriyah Sumriyah
VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 4 No 1 (2020): Maret 2020
Publisher : Universitas Islam Madura
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (574.229 KB)
Seiring pertumbuhan ekonomi leeasing saat ini merupakan perusahaan pembiayaan yang menjadi pilihan solutif bagi masyarakat. Tetapi pertumbuhan perusahaan leasing yang begitu pesat tersebut memunculkan beberapa kendala seperti adanya perusahaan leasing yang tidak mendaftarkan objek jaminan fidusianya sehingga saat terjadi wanprestasi berupa kredit macet oleh lesse, lessor bertindak sewenang-wenang dan melakukan penarikan paksa kendaraan yang terkadang penarikan paksa tersebut sangat membahayakan pihak lesse. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan dan pendekatan perundang-undanngan. Hasil dari penelitian ini Akibat hukum apabila perusahaan leasing tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia adalah perusahaan leasing tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia karena pembebanan akta jaminan fidusia harus sudah didaftarkan dan memiliki sertifikat fidusia. Jika perusahaan leasing tidak mendaftarakan objek jaminan fidusia maka perusahan leasing atau lessor tidak memiliki hak untuk didahulukan untuk mendapatkan pelunasan kredit oleh lesse dari kendaraan yang dijadikan objek jaminan tersebut.
ANALISIS RISIKO DALAM KREDIT SINDIKASI PADA BANK KONVENSIONAL
Sumriyah Sumriyah
Jurnal Yustitia Vol 19, No 1 (2018): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (413.683 KB)
|
DOI: 10.53712/yustitia.v19i1.409
AbstrakKredit sindikasi merupakan salah satu sumber pendapatan dan keuntungan terbesar bagi bank. Disamping itu juga merupakan sumber risiko terbesar pula, sehingga perlu dijaga stabilitasnya agar bank tetap dalam keadaan sehat dan profit. Isu hukum yang dikaji adalah apa upaya bank untuk meminimalkan risiko kredit sindikasi bermasalah dan apa upaya bank untuk menyelesaikan kredit sindikasi bermasalah. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.Upaya yang dilakukan bank untuk meminimalkan risiko kredit sindikasi bermasalah adalah bank menerapkan secara tegas prinsip kehati-hatian, prinsip kepercayaan, prinsip 5C, prinsip 7R, prinsip 3R, prinsip matching, prinsip kesamaan valuta, prinsip perbandingan antara pinjaman dengan modal, prinsip perbandingan antara pinjaman dengan harta, asuransi kredit sindikasi, prinsip Good Corporate Governance dan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Bank untuk menyelesaikan kredit sindikasi bermasalah dengan upaya non litigasi dan upaya litigasi.
Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Deposito Sebagai Surat Berharga
Ferdy Firmansyah;
Moh Samik;
Sumriyah Sumriyah
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2023): Juni : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/deposisi.v1i2.569
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dan yang berwenang memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat deposito. Mengingat perkembangan saat ini mengenai banyaknya penyalahgunaan yang berdampak pada kejahatan di bidang keuangan. Ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat deposito sebagai surat berharga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.. Namun, belum mengatur ganti rugi apabila terjadi kerugian yang diakibatkannya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan baik yang terlibat dalam kejahatan maupun penerbit mengalami kebangkrutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative yang memfokuskan pada kajian mengenai sudut pandang dan/atau prespektif hukum yang menjelaskan terkait seperangkat asas hukum, norma hukum, serta peraturan-peraturan hukum baik secara formil maupun materiil. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan konseptual (Conseptual Approach) dimana dengan mengkaji melalui perundang-undangan dan teori-teori. Juga sangat penting adalah adanya nilai jaminan dari sertifikat deposito dengan nilai sepuluh milyar rupiah, dimana menurut ketentuan lembaga penjamin simpanan hanya dijamin dua milyar rupiah. Sehingga hal ini perlu ditegaskan dalam peraturan pemerintah atau otoritas yang dimaksud nilai harus dijamin oleh pihak asuransi umum selain dari uang jaminan agen asuransi.
Konsepsi Tangkisan Atau Bantahan Sebagai Hak Penerbit Surat Berharga
Akbar Syahru Rama;
Faquh Andy Antono;
Sumriyah Sumriyah
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2023): Juni : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/deposisi.v1i2.583
In carrying out its obligations to issue marketable securities, sometimes there are some mistakes that are actually unintentional by the issuer, such as in writing the nominal amount, date, etc. where the issuer realizes that his mistakes after the issuance of the marketable securities can certainly harm the issuer, then the issuer can make rebuttal. This study aims to find out how the role of countermeasures or countermeasures in protecting mistakes made by marketable securities. Based on the research results, it is known that countermeasures or rebuttal can be a special right of the issuer of marketable securities because it can protect the issuer of securities from not paying for the marketable securities issued.
Pengaruh Analisa Uang Beredar Dan Nilai Waktu Uang Terhadap Keputusan Investasi Surat Berharga
Febrian Febrian;
Sumriyah Sumriyah
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2023): Juni : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/deposisi.v1i2.586
The development of the era of economic and financial digitalization is developing so rapidly, that the purpose of this writing is to find out how the relationship between the time value of the rupiah influences over time. In addition, of course, the development of the era of economic and financial digitalization has had an impact on Indonesia's progress. Often companies have confusion in investing in securities, in this article the author wants to further discuss the role of the money supply and the time value of money in investing in securities. Of course, in making an investment decision, a company must carry out financial analysis related to stocks, bonds and capital markets. The method used is qualitative by collecting, analyzing and processing data from accurate and reliable sources such as books, journals and government websites. The results of this study indicate that by analyzing the money supply and the time value of money, it will influence companies in making investment decisions on securities using fundamental analysis.
Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Yang Kehilangan Kepemilikan Saham
Moh. Rizal Muhaimin;
Andika Hasta Pramayudha;
Sumriyah Sumriyah
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): September : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/deposisi.v1i1.634
This legal research is Legal Protection for shareholders who experience loss of share ownership. The problem in this study is how the form of legal protection for shareholders in terms of related laws. This legal research is taken from a normative juridical approach which is a research by examining all laws and regulations related to the problem. The data used is secondary data consisting of primary and secondary legal materials. The end of this legal research is to answer the form of legal protection for shareholders who lose their share ownership. Keywords: Shares, Legal Protection, Loss of Share Certificate Ownership.
Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Lemah Atas Merger Perseroan Ditinjau Dari Aspek Finansial
Litha Febian Anggi Pratama;
Erik Edwar Firdiyansyah;
Sumriyah Sumriyah
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): September : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/deposisi.v1i1.635
Merger or in English it is called Merger is one of the methods carried out as part of restructuring in addition to various other forms. Merger is a new trend carried out by companies that are in the developing stage to develop a company to expand the company's target market. In carrying out a company merger, of course there is a company that is more dominant and stronger and on the one hand there is a company that is positionally weaker. So that the parties that carry out the merger are two companies that have dominance and a minority that are used to strengthen the company under one umbrella of business entity. If viewed from the financial aspect, the position is divided into two, namely majority shareholders and minority shareholders. . This of course results in unfair business competition so that in overcoming fair business competition in the financial aspect, legal protection must be given to weak parties in terms of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, which UUPT provides legal protection minority shares stipulated in Article 37 Paragraph 1, Article 62, Article 126 with the aim of achieving usability, certainty and justice in accordance with legal objectives.
Akuntabilitas Direksi dalam Perseroan Terbatas Yang melakukan perbuatan melawan hukum
Fadel Pradipta Bagaskara;
Abdulloh Abdulloh;
Sumriyah Sumriyah
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): September : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/deposisi.v1i1.650
This study aims to analyze the responsibilities of directors in a company through a legal approach. In this context, the responsibility of directors refers to the legal obligations attached to directors in carrying out their duties and functions in a company. This study uses the literature analysis method to collect data from various legal sources, such as laws, court decisions, and related literature. The results of the research show that the responsibility of directors in a company has a strong legal basis. The directors have an obligation to act in good faith, carry out the functions of managing the company, and protect the interests of the company and its shareholders. They must make rational decisions, based on careful consideration and adequate information. However, there are several issues that need to be considered regarding the responsibilities of directors in the company. One of them is the potential problem of law violations by the directors, whether intentional or unintentional. In this regard, there needs to be an effective oversight and accountability mechanism in place to ensure that directors are held accountable for their actions.
Perlindungan Hukum Klaim Asuransi Terhadap Kecelakaan Pesawat Sukhoi
Muhammad Wafi Hamdani;
Makhrus Sholeh;
Sumriyah Sumriyah
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): September : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/deposisi.v1i1.651
This journal was made the author with the aim to know how legal protection over insurance claims to passenger aircraft in Sukhoi Super Jet 100 aircraft crash occurred onIn 2012 last. In Sukhii Superjet 100 plane crash 100 raises questions related to how legal protection against Suchoi aircraft passengers and how recognition of Sukhoi's passenger insurance claims. The question arises because it is interesting to assess whether the SUKHOI aircraft passengers can claim insurance against accidents resulting in deaths to all passengers of Sukhoi aircraft totaling 47. BecauseIn the case of a carrier entrepreneurian registered registration of aircraft accidents as set out in the Ministerial Regulation No. 77 of 2011 on the responsibility of air transport in the chapter of III Article 16 and 17.Based on the law the Sukhoi does not register the mandatory crash crashThis is becauseThe passenger is not a commercial passengerAl that has airline ticketsand they are the invited guest for Joy FlightThe plane. Because of itThat, it is necessary to know clearly whether the victim of the Sukhoi Plane AccidentThis SuperJet 100 is entitled to becompensationor insurance claimsIf viewed from Law no. 1The year 2009and other legislation related.
Efektifitas Perlindungan Hukum Pemegang Saham Dibawah 1/10 Dalam Mekanisme Pelaksanaan Gugatan Derivative Action
Imam Hakim Masyhuri;
Wasiatun Wasiatun;
Sumriyah Sumriyah
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): September : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/deposisi.v1i3.701
PT as a legal entity in carrying out legal actions must go through its management. Without a legal entity it will not work. The relationship between the directors and the company apart from being based on a working relationship, the directors also have a fiduciary relationship with the company. The Board of Directors has a fiduciary position in the company. Regarding the losses suffered by the company, both violations suffered by the company, whether violations of fiduciary obligations, ultra vires, or other mistakes committed by members of the board of directors, the shareholders of the company concerned have the right to file a derivative action (derivative action or derivative suit) against the members of the board of directors. Responsibility for the decision of the lawsuit is borne by the company. In addition, the obstacle that is often encountered in this case is that lawsuits that have been submitted to the court are often passive in handling them. An error or omission that results in a loss within the company, as the basis for a derivative lawsuit, has no clear criteria. This ambiguity results in it being difficult to qualify that the actions of the Directors or Commissioners have occurred by mistake or negligence, so shareholders can also take part in dealing with these problems when the company they run suffers losses caused by the Directors or Commissioners. The method used in this study is normative juridical with a case approach and statutory approach. So the purpose of our research is to find out how the legal protection of shareholders against companies is through Derivative Action lawsuits.