Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Jurnal Intelek Insan Cendikia
Muhammad Yusuf Fauzi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
ANALISIS PENGARUH TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP FAKTOR SOSIAL EKONOMI DI INDONESIA : PROGRAM DAN ALTERNATIF STRATEGI A M Naitul Jaya Kusuma; Yoseph Ratu Mbasa; Muhammad Yusuf Fauzi; Hudi Yusuf
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i3.710

Abstract

Pengaruh tindak pidana korupsi terhadap faktor sosial-ekonomi di Indonesia. Tindak pidana korupsi telah menjadi masalah yang merugikan negara dan masyarakat Indonesia secara signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini berkaitan dengan dampak dan implikasi sosial-ekonomi dari korupsi di Indonesia.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap faktor sosial-ekonomi di Indonesia. Korupsi menyebabkan ketidakstabilan politik, tidak adanya keadilan, dan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, korupsi juga menghambat pembangunan ekonomi dengan cara yang menciptakan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, merusak iklim bisnis, dan mengurangi investasi asing.Dengan demikian, penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pembuat kebijakan. Upaya yang berkelanjutan dan komprehensif perlu dilakukan untuk memerangi korupsi dan memperbaiki faktor sosial-ekonomi di Indonesia. Reformasi sistem hukum dan peradilan, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi, dan pemberantasan praktik korupsi di semua tingkatan pemerintahan adalah langkah-langkah yang diperlukan. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya dalam membangun kesadaran masyarakat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong partisipasi publik untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Ini akan berkontribusi terhadap sistem sosial-ekonomi yang sehat, yang pada gilirannya akan mempromosikan keadilan, kesejahteraan, dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Peran Ikatan Dokter Indonesia Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Indonesia Muhammad Ikhsan; Muhammad Yusuf Fauzi; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia, yang merupakan salah satu pilar utama pembangunan bangsa. IDI berfungsi sebagai organisasi profesi yang tidak hanya mengelola dokter, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi tantangan kesehatan, termasuk pemerataan tenaga medis dan kualitas pelayanan. Di Indonesia, terdapat kesenjangan pemerataan tenaga medis, dengan sebagian besar dokter terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara daerah terpencil kekurangan tenaga medis. IDI berupaya mengatasi masalah ini melalui program penempatan dokter dan pengabdian masyarakat. Selain itu, IDI memastikan kualitas pelayanan kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk dokter, serta pengawasan etika dan disiplin profesi untuk mencegah malpraktik dan menjaga keselamatan pasien. Peran IDI juga terlihat dalam situasi darurat seperti pandemi COVID-19, dengan memberikan panduan klinis, advokasi kebijakan kesehatan, dan memastikan perlindungan bagi tenaga medis. Kolaborasi IDI dengan pemerintah dalam penguatan sistem kesehatan nasional juga memperkuat kontribusinya dalam menciptakan pelayanan kesehatan yang responsif. Secara keseluruhan, IDI menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat dengan dukungan dari berbagai pihak. 
INFANTISID: TINJAUAN FORENSIK DAN ASPEK KEDOKTERAN FORENSIK Rifky Syaputra; Muhammad Yusuf Fauzi; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Infantisid, tindakan tragis yang melibatkan pembunuhan bayi oleh orang tua atau penjaga yang bertanggung jawab, memunculkan tantangan kompleks dalam bidang kedokteran forensik. Artikel ini menyajikan tinjauan tentang kasus infantisid dari perspektif forensik dan aspek kedokteran forensik yang terkait. Dalam penelitian ini, saya mengeksplorasi identifikasi cedera, evaluasi bukti forensik, dan faktor risiko yang mempengaruhi kasus infantisid. Selain itu, saya membahas pendekatan forensik yang digunakan dalam investigasi infantisid serta implikasinya dalam praktik forensik.Pemahaman yang mendalam tentang kasus infantisid dapat meningkatkan kemampuan penegakan hukum dan upaya pencegahan dalam kekerasan pada anak dan untuk melindungi bayi dari kekerasan dan kehilangan yang tidak perlu.
Perspektif Hukum Kesehatan Tentang Tanggung Jawab Hukum Klinik Kecantikan dalam Sengketa Medis Muhammad Yusuf; Petrus Ruben Kolgigon; Muhammad Yusuf Fauzi; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 5 (2024): OKTOBER-NOVEMBER 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perspektif Hukum Kesehatan Tentang Tanggung Jawab Hukum Klinik Kecantikan dalam Sengketa Medis, dengan fokus pada kewajiban hukum klinik kecantikan dalam menyediakan layanan medis yang aman dan berkualitas bagi pasien. Klinik kecantikan, sebagai institusi pelayanan kesehatan non-rumah sakit, memiliki tanggung jawab hukum yang sama dalam menjaga keselamatan pasien, terutama dalam tindakan medis invasif atau prosedur kecantikan yang berisiko. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Praktik Kedokteran, dan peraturan terkait standar layanan medis di klinik kecantikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam kasus sengketa medis, klinik kecantikan bertanggung jawab secara perdata dan pidana jika terjadi kelalaian atau malpraktik yang merugikan pasien. Tanggung jawab ini berlaku tidak hanya bagi tenaga medis, seperti dokter atau perawat yang terlibat langsung, tetapi juga kepada manajemen klinik yang wajib memastikan kualifikasi tenaga medis dan penerapan standar prosedur operasi. Informed consent atau persetujuan tindakan medis menjadi aspek penting dalam perlindungan hukum bagi klinik dan pasien, tanpa adanya informed consent yang sah, klinik dapat dianggap melakukan pelanggaran hukum.
Co-Authors A M Naitul Jaya Kusuma Hudi Yusuf Muhammad Ikhsan MUHAMMAD YUSUF Petrus Ruben Kolgigon Rifky Syaputra Yoseph Ratu Mbasa