Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Najwa Alawiyah
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
HARMONI ANTARA HUKUM ISLAM DAN TRADISI LOKAL: STUDI TENTANG PENYELARASAN HUKUM ADAT DALAM KONTEKS MASYARAKAT MUSLIM DI KAMPUNG ADAT NAGA TASIKMALAYA Mita Oktavia; Mochammad Farhan; Muhamad Adi Darmawan; Naufal Ramadhan Mubarak; Najwa Alawiyah; Nurulloh Misbahul Ma’ruf; Ende Hasbi Nassaruddin
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 9 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i9.1334

Abstract

Penelitian ini menggali interaksi harmonis antara hukum adat dan hukum Islam di Kampung Adat Naga serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Latar belakang penelitian ini muncul dari kebutuhan untuk memahami hubungan yang kompleks antara kedua sistem hukum ini dalam konteks budaya dan agama di Kampung Adat Naga, serta mempertanyakan implikasi terhadap identitas budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, serta melibatkan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Pendekatan ini digunakan untuk mengeksplorasi persepsi, nilai, serta praktik yang berkaitan dengan hukum adat dan hukum Islam dari sudut pandang masyarakat Kampung Naga. Hasil penelitian ini menyoroti peran penting komunikasi dan dialog dalam menjaga keselarasan antara hukum adat dan hukum Islam. Menyelidiki strategi yang diambil oleh pemerintah dan masyarakat lokal untuk mendukung harmoni ini menjadi fokus analisis dalam penelitian. Temuan menunjukkan bahwa keberadaan kedua sistem hukum tersebut tidak mewakili suatu konflik, namun justru dapat menjadi sumber kekayaan budaya yang saling melengkapi. Pemahaman menyeluruh terhadap kedua sistem hukum ini sangat penting untuk menjaga koherensi dan keselarasan kehidupan masyarakat yang menghargai nilai-nilai adat dan nilai-nilai agama.
TATA KELOLA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SEBAGAI LANGKAH PREVENTIF MENGHADAPI ANCAMAN BENCANA, DITINJAU DARI SUDUT REGULASI DAN PERAN PEMERINTAH DI INDONESIA Najwa Alawiyah; Ikhwan Aulia Fatahillah
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v6i4.6171

Abstract

Tata kelola pembangunan berkelanjutan berperan penting dalam meminimalisir terjadinya ancaman bencana, dengan didukungnya oleh regulasi yang ada di Indonesia ini membantu dalam mengefektifitaskan program pembangunan berencana yang ber asas pada kelestarian lingkungan. Penelitian ini menekankan bahwa koordinasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting demi menciptakan pembangunan yang ramah lingkungan serta meinimalisir dampak bencana di masa depan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deksriptif melalui kajian literatur dan observasi berdasarkan data informasi yang diperoleh, hasil penilitian menunjukkan bahwa hadirnya regulasi yang mengatur masih memiliki tantangan dalam praktiknya yang dilatar belakangi oleh kurangnya pemahaman akan pentingnya asas pemerintahan yang baik dalam proses pembangunan berkelanjutan dan tata kelola.
Reform of Compulsory Licensing of Non-Medicinal Technologies in Indonesian Patent Law Salsabilah, Nailah; Nashwa Fadila Dewi; Navaratu Annisa Devi; Najwa Alawiyah; Ardila Kurnia, Saskya
VARIA HUKUM Vol. 7 No. 2 (2025): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v7i2.46605

Abstract

This article highlights the need for reforming the regulation of compulsory licensing for non-pharmaceutical technologies in Indonesia by reviewing Law No. 13 of 2016 on Patents. This research employs a normative juridical approach, focusing on normative challenges and the rationale behind the urgency for reform. The findings indicate that current regulation remains limited to the pharmaceutical sector and lacks a clear operational definition of “public interest” in non-pharmaceutical contexts. Moreover, the absence of a Government Regulation outlining technical procedures, as well as the complexity of patent thickets in modern technologies, presents significant challenges. Such reform is essential to broaden access to strategic technologies, promote technology transfer, and reduce the dominance of foreign patents in key sectors of national development.
Co-Authors Ardila Kurnia, Saskya Ikhwan Aulia Fatahillah Mita Oktavia Mochammad Farhan Muhamad Adi Darmawan Nashwa Fadila Dewi Nassaruddin, Ende Hasbi Naufal Ramadhan Mubarak Navaratu Annisa Devi Nurulloh Misbahul Ma’ruf Salsabilah, Nailah