Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

ANALISIS KOMPARASI PERCOBAAN TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA KONVENSIONAL DI INDONESIA Mochammad Farhan; Muhammad Fauzan Irhamni Haris; Muhammad Nabil Lamonsyah; Deden Najmudin
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 8 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i8.1109

Abstract

Terdapat ketidak sesuaian pemahaman dalam percobaan tindak pidana dalam Hukum Pidana Isalam dan hukum pidana konvensional di Indonesa, pemahaman tersebut perlu adanya komparasi. Komparasi tersebut dapat ditinjau dari konsep dan definisi, proses penentuan percobaan tindak pidana, konsep niat dalam percobaan tindak pidana serta penerapan sanksinya. Metode penelitian ini menggunakan metode kulitatif deskriptif melalui studi kepustakaan dengan pendekatan penelitian secara yuridis normatif yang menggali melalui doktrin atau prinsip-prinsip hukum. Hasil penelitian menjelaskan bahwa percobaan tindak pidana konvensional memandang niat yang dibersamai dengan persiapan kejahatan sebagai bagian bentuk tindak pidana sehingga terdapat sanksi khusus, sedangkan dalam Hukum Pidana Islam suatu perbutan disanksi setelah dilakukan bentuk kejahatan secara nyata baik selesai atau tidak.
HARMONI ANTARA HUKUM ISLAM DAN TRADISI LOKAL: STUDI TENTANG PENYELARASAN HUKUM ADAT DALAM KONTEKS MASYARAKAT MUSLIM DI KAMPUNG ADAT NAGA TASIKMALAYA Mita Oktavia; Mochammad Farhan; Muhamad Adi Darmawan; Naufal Ramadhan Mubarak; Najwa Alawiyah; Nurulloh Misbahul Ma’ruf; Ende Hasbi Nassaruddin
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 9 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i9.1334

Abstract

Penelitian ini menggali interaksi harmonis antara hukum adat dan hukum Islam di Kampung Adat Naga serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Latar belakang penelitian ini muncul dari kebutuhan untuk memahami hubungan yang kompleks antara kedua sistem hukum ini dalam konteks budaya dan agama di Kampung Adat Naga, serta mempertanyakan implikasi terhadap identitas budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, serta melibatkan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Pendekatan ini digunakan untuk mengeksplorasi persepsi, nilai, serta praktik yang berkaitan dengan hukum adat dan hukum Islam dari sudut pandang masyarakat Kampung Naga. Hasil penelitian ini menyoroti peran penting komunikasi dan dialog dalam menjaga keselarasan antara hukum adat dan hukum Islam. Menyelidiki strategi yang diambil oleh pemerintah dan masyarakat lokal untuk mendukung harmoni ini menjadi fokus analisis dalam penelitian. Temuan menunjukkan bahwa keberadaan kedua sistem hukum tersebut tidak mewakili suatu konflik, namun justru dapat menjadi sumber kekayaan budaya yang saling melengkapi. Pemahaman menyeluruh terhadap kedua sistem hukum ini sangat penting untuk menjaga koherensi dan keselarasan kehidupan masyarakat yang menghargai nilai-nilai adat dan nilai-nilai agama.
SUPREMASI KONSTITUSI DI TENGAH LEGISLASI CEPAT: URGENSI PENGUATAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI Mochammad Farhan; Utang Rosidin
I’tiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyariahan Vol. 2 No. 2 (2025): Juni : I’tiqadiah
Publisher : Yayasan Baitul Hikmah al-Zain

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63424/itiqadiah.v2i2.349

Abstract

This article examines the urgency of strengthening the authority of Indonesia’s Constitutional Court (MK) in addressing the threat of fast-track legislation to constitutional supremacy. Using normative legal research, the study analyzes cases such as the Job Creation Law (UU Cipta Kerja), the National Capital City Law (UU IKN), and revisions to the Constitutional Court Law. Findings reveal that fast-track legislation often neglects democratic principles, such as public participation and transparency, resulting in laws that are vulnerable to procedural and substantive flaws. The Constitutional Court, as the guardian of the constitution, faces limitations in reviewing such laws due to political pressures, limited access to legislative documents, and weak enforcement mechanisms. The article proposes legal reforms, including expanding the scope of judicial review, enhancing the enforceability of MK’s decisions, and increasing public accessibility to constitutional challenges. Strengthening MK’s authority is critical to ensuring constitutional compliance, protecting citizens’ fundamental rights, and maintaining democratic integrity in Indonesia’s legal system.