Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.347
P-Index
This Author published in this journals
All Journal VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Gunung Djati Conference Series JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Fonologi: Jurnal Ilmuan Bahasa dan Sastra Inggris Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Ikhwan Aulia Fatahillah
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
KEWENANGAN JAKSA DALAM MENGHITUNG KERUGIAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR) DALAM SURAT PENETAPAN TERSANGKA NOMOR : PRINT -05/N.9.11.4/Fd.1/12/2017 HUBUNGANNYA DENGAN SEMA NOMOR 04 TAHUN 2016 M Imam rosada; Utang Rosidin; Ikhwan Aulia Fatahillah
VARIA HUKUM Vol 3, No 1 (2021): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v3i1.13392

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penghitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh Jaksa dalam Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), untuk mengetahui proses penghitungan kerugian Negara oleh Jaksa dalam surat penetapan tersangka Nomor : PRINT 05/N.9.11.4/Fd.1/12/2017, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi Jaksa dalam proses penghitungan kerugian Negara, dalam upaya menjadi lebih baik dalam proses penghitungan kerugian Negara pada Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR). Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriftif analisis  yaitu memberikan data-data  yang diteliti tentang keadaan objek yang diteliti, yaitu melakukan wawancara terhadap Kejaksaan terkait dengan yang diteliti, dan Pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa penghitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh Jaksa dalam Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), Jaksa tidak berwenang menghitung Kerugian Negara sebagaimana  SEMA Nomor 04 Tahun 2016, sehingga penghitungan kerugian Negara pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa merupakan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan timbulnya ketidakadilan dalam proses peradilan pidana. Proses penghitungan kerugian Negara oleh jaksa dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT 05/N.9.11.4/Fd.1/12/2017, batal demi hukum karena penghitungan kerugian Negaranya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
The Strategy and Effectiveness of Baitul Maal wa Tamwil in Eradicating Loan Shark Practices in Java and Sumatra Dedah Jubaedah; Evi Sopiah; Ikhwan Aulia Fatahillah
Fonologi: Jurnal Ilmuan Bahasa dan Sastra Inggris Vol. 2 No. 4 (2024): December: Fonologi: Jurnal Ilmuan Bahasa dan Sastra Inggris
Publisher : Asosiasi Periset Bahasa Sastra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61132/fonologi.v2i4.1122

Abstract

This study aims to analyze the role of Baitul Maal wa Tamwil (BMT) as an Islamic microfinance institution in eliminating loan shark practices in communities, particularly in Java and Sumatra. Loan shark practices persist due to the ease and speed of loan disbursement, despite the high interest rates that entrap small communities in difficult-to-escape debt cycles. BMT offers a fair and interest-free Islamic financing solution based on profit-sharing principles and a more inclusive approach. This study discusses BMT’s financing strategies, such as lenient requirements, fast processing, and financial education programs designed to compete with loan sharks. The main findings indicate that BMT plays a significant role in providing fairer financing access to small communities and helping reduce their dependence on loan sharks. However, this study also reveals several challenges BMT faces, such as limited capital, strict regulations, and low financial literacy among the public. These challenges hinder BMT's ability to effectively compete with loan sharks in terms of speed and accessibility. The results of this study emphasize the importance of strengthening BMT’s capital, developing human resources, and innovating Islamic financing products so that BMT can play a more prominent role in eradicating loan shark practices in the community. With the right strategy and support from various stakeholders, BMT has great potential to continue growing as a more equitable and empowering financing solution.
ANALISIS YURIDIS KASUS LUMPUR LAPINDO DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA Navaratu Annisa Devi; Ikhwan Aulia Fatahillah
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v6i4.6167

Abstract

Pada tahun 2006, telah terjadi bencana lingkungan besar yang terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Bencana tersebut merusak ekosistem sekitar karena mengeluarkan semburan lumpur yang berasal dari bawah tanah.Hal tersebut terjadi karena kesalahan pengeboran yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas. Ledakan tersebut terjadi di bawah tanah dan terjadi selama proses pengeboran yang tidak memperhatikan prosedur yang telah ditetapkan dalam aturan global. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa kasus lumpur lapindo yang ditilik dari perspektif hukum lingkungan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi dan penegakan
TATA KELOLA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SEBAGAI LANGKAH PREVENTIF MENGHADAPI ANCAMAN BENCANA, DITINJAU DARI SUDUT REGULASI DAN PERAN PEMERINTAH DI INDONESIA Najwa Alawiyah; Ikhwan Aulia Fatahillah
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v6i4.6171

Abstract

Tata kelola pembangunan berkelanjutan berperan penting dalam meminimalisir terjadinya ancaman bencana, dengan didukungnya oleh regulasi yang ada di Indonesia ini membantu dalam mengefektifitaskan program pembangunan berencana yang ber asas pada kelestarian lingkungan. Penelitian ini menekankan bahwa koordinasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting demi menciptakan pembangunan yang ramah lingkungan serta meinimalisir dampak bencana di masa depan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deksriptif melalui kajian literatur dan observasi berdasarkan data informasi yang diperoleh, hasil penilitian menunjukkan bahwa hadirnya regulasi yang mengatur masih memiliki tantangan dalam praktiknya yang dilatar belakangi oleh kurangnya pemahaman akan pentingnya asas pemerintahan yang baik dalam proses pembangunan berkelanjutan dan tata kelola.
URGENSI PEMERINTAH DALAM MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 Rosita Amelia; Ikhwan Aulia Fatahillah
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i9.7058

Abstract

Pencemaran lingkungan merupakan suatu persoalan yang sangat sulit untuk diatasi dalam masyarakat modern saat ini, dan secara umum, masalah ini disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia yang menghasilkan produk atau barang tertentu yang tidak ramah lingkungan. Kerusakan pada lingkungan hidup merupakan masalah yang sangat kompleks dan multidimensional, sehingga memerlukan perhatian yang serius dan berkelanjutan dari pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang efektif, penegakan hukum yang konsisten, serta koordinasi yang baik antar lembaga terkait untuk menghadapi isu ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran utama yang dimainkan oleh pemerintah dalam proses penegakan hukum, pembuatan kebijakan, pengawasan terhadap sumber daya alam, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki urgensi dan tanggung jawab yang sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang komprehensif dan menegakkan hukum dengan tegas, guna melindungi lingkungan dari ancaman pencemaran yang semakin meningkat. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kebijakan yang tepat dan pelaksanaan yang efektif, pemerintah dapat mendorong terjadinya perubahan positif terhadap kondisi lingkungan serta memastikan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
ANALISIS KOMPREHENSIF MENGENAI PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI REPUBLIK INDONESIA Sobariah, Meisa; Ikhwan Aulia Fatahillah
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v9i4.7967

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi penegakan hukum lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Permasalahan lingkungan yang semakin kompleks, ditambah dengan tingkat kepatuhan yang rendah terhadap regulasi lingkungan, menuntut evaluasi mendalam terhadap efektivitas sistem penegakan hukum lingkungan yang ada. Menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan, penelitian ini menganalisis mekanisme penegakan hukum lingkungan melalui instrumen administratif, perdata, dan pidana. Data sekunder diperoleh melalui penelaahan literatur, jurnal, dan laporan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia menerapkan sistem multi-instrumen yang terintegrasi, namun masih menghadapi berbagai kendala signifikan. Kendala utama mencakup keterbatasan infrastruktur penegakan hukum, minimnya jumlah aparat pemantau, kesulitan pengumpulan bukti, serta kompleksitas koordinasi antar lembaga. Penelitian ini merekomendasikan penguatan infrastruktur hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, dan optimalisasi koordinasi antar lembaga penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia.
PENGUATAN BISNIS SYARIAH SEBAGAI STRATEGI MITIGASI DAMPAK PROTEKSIONISME DAN KETIDAKPASTIAN EKONOMI GLOBAL Ikhwan Aulia Fatahillah; Linda Novianti; Neni Nuraeni
Gunung Djati Conference Series Vol. 56 (2025): Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ketidakpastian ekonomi global dan meningkatnya proteksionisme telah mengganggu stabilitas perdagangan dan investasi internasional. Oleh karena itu, Indonesia turut merasakan dampaknya melalui fluktuasi nilai tukar dan tekanan pada neraca perdagangan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur dari berbagai sumber ilmiah dan kebijakan terkini. Hasil analisis menunjukkan bahwa bisnis syariah, dengan prinsip keadilan, transaksi berbasis aset, dan sistem bagi hasil, mampu mengurangi risiko spekulatif serta memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Selain itu, sektor ini berkontribusi pada inklusi keuangan dan pemberdayaan UMKM. Pemerintah melalui KNEKS dan OJK telah mendorong penguatan ekosistem syariah melalui kebijakan seperti RP3SI dan pengembangan industri halal. Oleh karena itu, bisnis syariah memiliki potensi strategis dalam meningkatkan resiliensi ekonomi nasional di tengah proteksionisme dan ketidakpastian global.
Analisis Yuridis Efektivitas Pengawasan oleh Pemerintah terhadap Pelaku Usaha yang Tidak Memiliki Izin Lingkungan Intan Maulida Nuripma; Fradisa Prabu Khairatthar; Imam Nurjaman; Linda Solihat; Hayun Halimatul Umah; Ikhwan Aulia Fatahillah
JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Vol. 3 No. 4 (2025): December : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin (ACCEPTED)
Publisher : SM Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59945/jpnm.v3i4.839

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas pengawasan pemerintah terhadap pelaku usaha yang beroperasi tanpa izin lingkungan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 serta perubahan kebijakan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perubahan struktur perizinan menimbulkan ketidakpastian kewenangan dan melemahkan instrumen preventif yang sebelumnya melekat pada izin lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menilai kekaburan norma, kekosongan hukum, dan potensi disharmonisasi aturan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pengawasan tetap berada pada pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan PPLH serta PPLHD sebagai pejabat fungsional yang memiliki tugas pengawasan. Namun efektivitasnya melemah ketika pelaku usaha tidak memiliki izin lingkungan, karena penghapusan izin lingkungan sebagai instrumen tersendiri dalam UU Cipta Kerja menghilangkan landasan preventif yang sebelumnya menjadi dasar pengawasan. Ketidaksinkronan antara UUPPLH dan perizinan berbasis risiko menimbulkan ambiguitas dalam pelaksanaan pengawasan dan keberlakuan sanksi. Penguatan kepastian hukum, kapasitas kelembagaan, dan koordinasi antarinstansi menjadi kebutuhan mendesak. Pengawasan tetap memiliki dasar hukum, tetapi efektivitasnya memerlukan penguatan struktural dan regulatif.
Co-Authors Dedah Jubaedah Evi Sopiah, Evi Fradisa Prabu Khairatthar Hayun Halimatul Umah Imam Nurjaman Intan Maulida Nuripma Linda Novianti Linda Solihat M Imam rosada Najwa Alawiyah Navaratu Annisa Devi Neni Nuraeni Rosita Amelia Sobariah, Meisa Utang Rosidin