Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

FUNGSI DAN PERAN POLRI DALAM PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI POLRES JAKARTA TIMUR (Putusan Nomor: 732/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim) Yuliana Yulti Jenina; Tardip Panggabean; Suriadi Bangun
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i4.2074

Abstract

Narkotika terdiri dari zat atau berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atas perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. apabila narkotika tersebut digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainnya. Peredaraan narkotika dii Indonesia terus meningkat bahkan sudah sampai ketingkat yang sangat mengkhawatirkan seperti diketahui narkotika saat ini tidak saja diedarkan dikota kota besar tetapi sampai ketempat pendesaan dan pelaku penyalahgunaan narkotika tidak saja mereka yang telah dewasa namun telah meluas keseluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, dan lain sebagainya. Peran penting penyidik dikepolisian akan memberikan sarana baik dalam mengungkap hingga menelusuri jalur peredaran narkotika maupun psikotropika. disamping itu hal yang sangat penting itu adalah perluh kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakan kewibawaan hukum. Penyebaran narkotika pada kalangan anak anak sudah sampai kepada tahap yang sangat sulit dikendalikan. kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena anak anak adalah generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang. Anak-anak memerluhkan pembinaan dan perlindungan khusus. anak pada umumnya memiliki rasa keingintahuan sangat besar, sehingga informasi-informasi atau sesuatu hal yang baru pantas dicoba tanpa menyadari akibat dari hal baru tersebut mengarah kepada kebaikan atau sebaliknya. Dalam menghadapi dan menanggulangi perbuatan dan tingkah laku anak -anak, perluh dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat khasnya walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan fikiran,perasaan dan kehendaknya tetapi disekitarnya dapat mempengaruhi prilakunya.
Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Kasus Putusan No. 568/Pid.B/2014/PN.Jak.Sel) Andi Kurniawan; Tardip Panggabean; Riana Wulandari Ananto
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2025): Maret : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v2i1.742

Abstract

Cases of serious maltreatment are one of the legal problems that have a serious impact on victims and society in general. The handling of such cases requires a careful review of the judge's decision to ensure justice and appropriate legal protection. This research aims to juridically analyze the judge's decision in a case of serious maltreatment, by taking a case study of Decision No. 568/Pid.B/2014/PN.Jak.Sel. The approach method used is normative juridical research method with data collection through literature study. The results of the analysis show that the judge's decision has considered various factors such as existing evidence, applicable law, and the principles of criminal law. However, there are several aspects that require further attention, such as consideration of the punishment imposed in proportion to the crime committed and consideration of rehabilitation of the perpetrator. Therefore, wisdom is needed in law enforcement as well as a deep understanding of the value of justice in court decisions.
Analisis Kasus Penganiayaan BerdasarkanPasal 351KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.DPK) Gilbert Immanuel Gultom; Tardip Panggabean; Erna Amalia
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2025): Maret : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v2i1.743

Abstract

Based on Article 351 (Paragraph 1) of the Criminal Code on ordinary persecution where in this article persecution is divided into three parts, namely ordinary, mild and severe persecution as in the case that I took to make this thesis with case number 2/Pid.B/2019/PN. In this case, the panel of judges sentenced the perpetrator of persecution to 10 months imprisonment, while the sentence that should have been imposed on the perpetrator of ordinary persecution was 2 years and 8 months by considering various kinds of evidence and factors of persecution, This study aims to analyze cases of persecution that refer to Article 351 of the Criminal Code (KUHP) in Indonesia. In this analysis, we identify the elements necessary to determine whether an act can be classified as maltreatment under Article 351 of the Criminal Code. This research involves a case study and analysis of the Depok district court decision, as well as referring to applicable laws and regulations. The results of this analysis may provide a better understanding of the application of Article 351 of the Criminal Code in cases of maltreatment and its implications for the criminal justice system in Indonesia. Keywords: Maltreatment under Article 351 of the Penal Code