Garuda - Garba Rujukan Digital

FUNGSI DAN PERAN POLRI DALAM PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI POLRES JAKARTA TIMUR (Putusan Nomor: 732/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim) Yuliana Yulti Jenina; Tardip Panggabean; Suriadi Bangun
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i4.2074

Narkotika terdiri dari zat atau berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atas perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. apabila narkotika tersebut digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainnya. Peredaraan narkotika dii Indonesia terus meningkat bahkan sudah sampai ketingkat yang sangat mengkhawatirkan seperti diketahui narkotika saat ini tidak saja diedarkan dikota kota besar tetapi sampai ketempat pendesaan dan pelaku penyalahgunaan narkotika tidak saja mereka yang telah dewasa namun telah meluas keseluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, dan lain sebagainya. Peran penting penyidik dikepolisian akan memberikan sarana baik dalam mengungkap hingga menelusuri jalur peredaran narkotika maupun psikotropika. disamping itu hal yang sangat penting itu adalah perluh kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakan kewibawaan hukum. Penyebaran narkotika pada kalangan anak anak sudah sampai kepada tahap yang sangat sulit dikendalikan. kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena anak anak adalah generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang. Anak-anak memerluhkan pembinaan dan perlindungan khusus. anak pada umumnya memiliki rasa keingintahuan sangat besar, sehingga informasi-informasi atau sesuatu hal yang baru pantas dicoba tanpa menyadari akibat dari hal baru tersebut mengarah kepada kebaikan atau sebaliknya. Dalam menghadapi dan menanggulangi perbuatan dan tingkah laku anak -anak, perluh dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat khasnya walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan fikiran,perasaan dan kehendaknya tetapi disekitarnya dapat mempengaruhi prilakunya.

PERLINDUNGAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus Nomor : 4 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PT. DPS) Yohanes Ngabu; Sri Afriani; Suriadi Bangun
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i4.2075

Menurut Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014, perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002” Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami cara melindungi anak setelah terjadinya tindak pidana. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian hukum ini dilakukan untuk memecahkan masalah hukum yang menjadi polemik ditengah kehidupan bermasyarakat. Hasil dari penelitian ini meskipun masih dibawah umur, anak yang telah melakukan tindak pidana juga mendapatkan hukuman atas kesalahannya. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang ini dibuat untuk mengatur mengenai pengaturan pengadilan anak sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum. Pada prinsipnya melindungi saksi dan korban, perlindungan terhadap korban tindak pidana dibutuhkan keterlibatan para pihak. Sebagai penegak hukum khususnya penyidik kepolisian agar dapat meningkatkan pengaturan tentang aturan-aturan yang ada dalam menangani kasus anak.

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERKAIT BEREDARNYA PRODUK MAKANAN KADALUARSA DI KOTA BOGOR Anggara Putra; Sri Menda S; Suriadi Bangun
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 2 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Februari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i2.197

Era globalisasi telah menyebabkan peningkatan konsumsi, yang telah menurunkan kesadaran masyarakat akan makanan yang mereka makan karena individu jarang memeriksa tanggal kedaluwarsa makanan yang akan mereka makan. tanggal kedaluwarsa produk, menciptakan ruang bagi pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk menjual barang yang sudah lewat masa berlakunya. Hal ini menciptakan ruang bagi pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk menjual barang yang mudah rusak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kota Bogor mengatur dan melindungi konsumen yang membeli produk makanan kadaluarsa. Tujuan dari penelitian iniadalah untuk mengidentifikasi kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah perlindungan konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum dan perlindungan apa yang dimiliki oleh kota Bogor terkait dengan distribusi makanan yang sudah kadaluarsa. Penggunaan perundang-undangan normatif dan empiris dalam studi distribusi makanan kadaluarsa di kota Bogor Tujuan dari penelitian deskriptif ini, yang menggunakan perundang-undangan normatif dan empiris, adalah untuk menguraikan secara metodis dan jelas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen terkait dengan makanan kadaluarsa di kota Bogor. Lokasi penelitian observasi dan wawancara dilakukan di pasar bogor suryakencana bogor tengah dan Loka POM Bogor, hasil penelitian menunjukan kesimpulan sebagai berikut: (1) Pengaturan Perlindungan terhadap konsumen sudah tertera dalam pasal 4 UUPK yaitu hak-hak konsumen, hak atas keamanan, hak untuk memilih, hak atas informasi, hak untuk didengar, dan hak mendapatkan kompensasi, (2) Bentuk perlindungan hukum konsumen terkait beredarnya produk makanan kadaluarsa diberikan oleh loka pom bogor dengan cara mengimplementasikan pasal 29 dan pasal 30 UUPK yaitu dengan melakukan pembinaan dan pengawasan, Adapun saran terkait dalam penelitian ini yaitu kepada pelaku usaha khususnya di pasar bogor suryakencana wajib mencantumkan batas kadaluarsa dan Loka POM bogor lebih giat lagi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dilapangan agar tidak terjadi lagi kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

AKIBAT HUKUM KETIDAKPATUHAN PEMBERI KERJA TERHADAP KEBIJAKAN PENGUPAHAN SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2023 Saskia Mulya Aguatina; Sufiarina; Suriadi Bangun
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 11 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i11.896

Upah sebagai hak pekerja yang telah disepakati dan harus sesuai dengan perhitungan upah minimum yang diatur dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, namun dalam praktiknya masih banyak pekerja yang haknya tidak dipenuhi meskipun telah melakukan kewajibannya. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang dilengkapi dengan penelitian yuridis empiris, pendekatan penelitian perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian upah minimum berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun. Adapun juga apabila pemberi kerja memberikan upah di bawah upah minimum, maka akibat hukumnya adalah dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 185 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, yaitu “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat (3), Pasal 88E ayat (2), Pasal 143, Pasal 156 ayat (1), atau Pasal 160 ayat (4) dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).” Serta dapat menimbulkan potensi perselisihan hak antara pekerja dan pemberi kerja.

Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang dalam Putusan Nomor :1221/Pid.B/2020/PN JKT.SEL Aldi Raharjo; Suriadi Bangun; Hasudungan Sinaga
Journal of Student Research Vol. 2 No. 5 (2024): Journal of Student Research
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jsr.v2i5.3359

Fraud and money laundering are two forms of economic crime that harm many parties, both individuals and institutions. In order to combat and eradicate these crimes, law enforcement authorities often face difficulties in securing and recovering assets obtained from illegal activities. Therefore, the use of asset confiscation mechanisms becomes crucial in an effort to restitute victims and recover illicitly obtained funds.This thesis examines the practical legal challenges faced by the legal system in confiscating criminal assets. These include the process of investigation and gathering valid evidence, as well as the challenges of dealing with concealment and diversion of assets by criminals. Limited resources and differences in legal systems between countries are also factors that affect effective asset forfeiture.Next, the author reviews various strategies and policies that can be implemented to improve the efficiency of confiscating criminal assets. The main focus includes increased cooperation between law enforcement agencies, the use of modern technology in asset analysis and tracking, as well as efforts to raise public awareness about the importance of returning illegally obtained assets.Finally, the author presents decision Number: 1221/Pid.B/2020/PN JKT.SEL or a successful case in conducting asset confiscation for fraud and money laundering. These cases provide valuable lessons on effective tactics and strategies in facing the challenges of economic crime.In conclusion, asset forfeiture is an important tool in the fight against fraud and money laundering. Through greater international cooperation, improved legal systems, and the implementation of appropriate strategies, it is hoped that asset recovery efforts related to economic crime can become more successful and have a positive impact on victims and society as a whole.

Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Suriadi Bangun
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.6999

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak adalah tidak menutup kemungkinan tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang (pembunuhan) yang dalam unsurnya dilakukan baik secara sengaja ataupun secara tidak sengaja. Manusia yang telah kehilangan nyawanya tidak akan mungkin hidup kembali karena manusia tidak mempunyai nyawa cadangan, hal ini lah yang membuat pelaku tindak pidana pembunuhan pasti akan mendapatkan hukuman (sanksi dari pengadilan) walaupun tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi bukan karena keinginan dari pelakunya atau terjadi secara tidak sengaja. Metode, dilakukan dengan menggunakan normatif kualitatif dari data-data primer yang didapat dari hasil interview pihak yang berwenang dalam melaksanakan tugasnya selaku aparat penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa, dan Hakim termasuk advokat (kuasa hukum terdakwa), petugas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Simpulan: Pergaulan di lingkungannya. Keberadaan anak yang ada di lingkungan kita memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya.Faktor Ekonomi. Disamping itu keadaan ekonomi pun juga bisa menjadi pendorong bagi anak untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Faktor balas dendam, Faktor kurangnya perhatian orang tua, Faktor cemburu.

Tanggung Jawab Sekutu Pada Pendaftaran Persekutuan Komanditer Pasca Terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Suriadi Bangun; Aditia Romi Nurwahid
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i1.7000

Tanggung jawab sekutu dalam Commanditaire Vennootschap (CV) menyusul berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 17 tahun 2018. Studi ini menyoroti status hukum CV, yang ditandai dengan pembentukannya melalui persekutuan di mana satu atau lebih sekutu bertanggung jawab atas proses pendaftaran CV. Masih banyaknya CV yang tidak mendaftar di kemenkumham Tenggang waktu yang hanya diberikan selama 1 tahun, tidak ada sanksi bagi CV yang tak mendaftar atau terlambat mendaftar. Metode, yang digunakan meliputi pengumpulan data ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian perpustakaan, atau undnang-undnang yang mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap literatur yang relevan, laporan penelitian, dan dokumen resmi. Simpulan: Cara registrasi buat perhimpunan komanditer CV tertuju supaya pelakon upaya mempunyai kejelasan hukum. Dikala ini, registrasi CV dicoba lewat Sistem Administrasi Tubuh Upaya (SABU) yang diatur oleh Departemen Hukum serta Hak Asas Orang, mengambil alih registrasi yang lebih dahulu di Majelis hukum Negara. Peranan kawan dalam perhimpunan komanditer CV Sehabis diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum serta Hak Asas Orang No 17 Tahun 2018, ada 2 jenis kawan, ialah kawan komanditer yang mempunyai tanggung jawab terbatas cocok dengan jumlah modal yang mereka setorkan, dan kawan komplementer yang mempunyai tanggung jawab penuh dengan cara individu.

Analisis Yuridis Perjanjian Pt. Kebab Turki Baba Rafi Dengan Sulistyo Broto Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Suriadi Bangun
Journal of Innovative and Creativity Vol. 4 No. 3 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v4i3.7001

Perjanjian waralaba meliputi kiat-kiat bisnis berupa metode-metode dan prosedur pembuatan, penjualan, dan pelayanan yang dilakukan oleh pemberi waralaba dan juga memberikan batuan dalam periklanan dan promosi serta pelayanan konsultasi.Hubungan hukum antara pemberi waralaba dan penerima waralaba juga diatur dalam kontrak yang berwujud kedalam hak dan kewajiban para pihak. Hal ini berarti adanya keterkaitan antara para pihak yang mematuhi isi dari perjanjian yang apa bila dilanggar dapat menimbulkan akibat hukum sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian waralaba. Hubungan antara pemberi waralaba dan penerima waralaba merupakan suatu hubungan timbal balik, disatu sisi penerima waralaba memberi bantuan kepada pemberi waralaba dan disisi lain penerima waralaba memberi keuntungan/royalty kepada pemberi waralaba sehingga keduanya saling bekerja sama dalam meningkatkan pemasaran produknya ditengah masyarakat melalui tata cara yang telah ditentukan oleh pemberi waralaba. Dengan bantuan modal dari penerima waralaba yang juga ikut menanggung resiko, dan mempunyai dedikasi tinggi, maka pertumbuhan perusahaan dapat berjalan dengan lancar dan ringan. Jadi, keseimbangan hak dan kewajiban antara pemberi waralaba dan penerima waralaba harus diwujudkan didalan perjanjian waralaba guna memberikan kepastian atau pun perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Metode, Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan kasus, selain mempelajari beberapa peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang merupakan litelature yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, juga melakukan penelitian lapangan dalam rangka mengolah dan menganalisis data. Simpulan: PT Kebab Turki Baba Rafi telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dalam perjanjian waralaba. PT Kebab Turki Baba Rafi sudah baik namun dalam implementasinya seiring berjalannya waktu dalam melaksanakan perjanjian tidak sedikit hak dan kewajiban dapat dikesampingkan yang dapat menimbulkan sengketa. PT Kebab Turki Baba Rafi mekanisme yang diambil, mulanya melalui musyawarah namun jika dalam musyawarah tersebut tidak menemui kata sepakat maka jalur yang ditempuh melalui Litigasi.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search